Muhamad Nasir Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pascasarjana Unpad 2012 id Indonesia

xxi,;327 hlm,;29 cm Implementasi kebijakan tidak selalu berjalan linier sebagaimana tujuan dalam proses pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan mempunyai banyak hambatan baik dari implementornya sendiri maupun lingkungan. Apalagi implementasi kebijakan dalam satu wadah dari tiga lembaga yang berbeda seperti Samsat Jakarta Selatan. Oleh karenanya hams dilakukan pemetaan dimana kendala yang menghambat implementasi kebijakan tersebut. Sebagai implementor Samsat Jakarta Selatan dalam komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi masih mempunyai kelemahan yang belum mampu mengimplementasikan kebijakan secara baik. Dengan kelemahan tersebut pelayanan masyarakat di Samsat Jakarta Selatan belum sebagaimana tujuan dibuatnya kebijakan terssebut. Maka pertanyaannya adalah bagaimana implementasi kebijakan sistem administrasi manunggal di bawah satu atap (Samsat) Jakarta Selatan? Dalam implementasinya Samsat mempunyai tanggungjawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang mencapai angka 1.806.636 unit kendaraan bermotor. Kondisi cukup menjadi perhatian yang dalam proses dalam komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Di samping itu proses implementasi kebijakan publik di Samsat dalam proses ragistrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor mempunyai kecenderungan menyimpang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan instrumen utama adalah implementor, informan dan perilaku petugas. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi kebijakan Samsat, baik yang ditemukan dilapangan, maupun yang dianalisis dengan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi kebijakan Samsat dalam mengimplementasikan belum meningkatkan kualitas pelayanan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan kebijakan publik. Karena kebijakan publik yang baik pun belum tentu menghasilkan implementasi kebijakan yang baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Muhamad Nasir Implementasi kebijakan tidak selalu berjalan linie 351 Nas i Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 351 Nas i/R.17.341 01001120100170 Perpustakaan Pusat (REF.17.341) 351 Nas i/R.17.341 scan0001.jpg.jpg 12326 2017-04-01 15:44:38 2017-08-14 09:13:48 machine generated