Detail Cantuman

Image of Implementasi Kebijakan Ekspor Rotan Dan Produk Rotan di Kabupaten Cirebon

 

Implementasi Kebijakan Ekspor Rotan Dan Produk Rotan di Kabupaten Cirebon


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan
tentang ekspor rotan dan produk rotan di kabupaten Cirebon yang ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001120700303351 Zul i/R.17.170Perpustakaan Pusat (REF.17.170)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    351 Zul i/R.17.170
    Penerbit Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    ix,;231 hlm,;29,5 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    351
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan
    tentang ekspor rotan dan produk rotan di kabupaten Cirebon yang dilatari oleh
    munculnya kebijakan mengenai ekspor rotan dan produk rotan yang dikeluarkan
    oleh Menteri Perdagangan (SK. No. 35/M-DAGIPER/1112011). Kebijakan ini
    dirancang untuk menanggulangi menurunnya produksi rotan di Indonesia dan
    mengembangkan kembali industri unggulan mebeul dan kerajinan rotan. Cirebon
    dipilih sebagai lokasi penelitian ini karena Cirebon merupakan daerah industri
    hilir rotan utama di Indonesia, selain itu rotan juga memiliki peran kultural
    tertentu bagi masyarakat Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,
    dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan
    melalui wawancara mendalam mengenai persepsi pihak terkait mengenai
    kebijakan tersebut. Data sekunder yang dikumpulkan berupa kronologi kebijakan,
    peraturan perundangan dan berita mengenai tema penelitian. Hasil penelitian ini
    menunjukkan bahwa impelementasi kebijakan ekspor rotan dan produk rotan di
    Kabupaten Cirebon dapat dinilai dari konten dan konteks kebijakan. Konten
    kebijakan meliputi; kepentingan yang dipengaruhi, manfaat yang diperoleh,
    perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program,
    dan komitmen terhadap sumber daya. Sedangkan konteks kebijakan meliputi:
    kekuatan, kepentingan dan strategi dari actor terlibat, institusi dan karakteristik
    program, kepatuhan dan daya tanggap. Berdasarkan hasil penelitian tersebut
    disimpulkan bahwa implementsi kebijakan ekspor rotan dan produk rotan masih
    kurang memadai karena kebijakan ini masih berlaku parsial.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi