• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terlapor Yang Dalam Pelaksanaan Jabatannya Diperiksa Sebagai Saksi Oleh Penyidik Tanpa Melalui Persetujuan Majelis Pengawas Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120700514	347.016 Aul p/R11.365	Perpustakaan Pusat (Ref.11.365)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	347.016 Aul p/R11.365
  Penerbit	Pasca Hukum : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	xiv,;180 hlm,; 29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	347.016
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Terlapor
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Mochamad Ali Pasha Aulia

• ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS TERLAPOR YANG DALAM PELAKSANAAN JABATANNYA DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI OLEH PENYIDIK TANPA MELALUI PERSETUJUAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Jabatan notaris memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, untuk menciptakan ketertiban hukum dan jaminan kepastian hukum sehingga menciptakan rasa aman bagi para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum serta masyarakat pada umumnya. Jabatan notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan antar anggota masyarakat, yang nnenghendaki adanya alat bukti otentik mengenai hubungan keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara para pihak. Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsi oleh undang-undang yang diberikan dan dipercayakan kepadanya, merupakan jabatan yang menyediakan pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum notaris selaku Pejabat Umum dalam melaksanakan jabatannya terhadap pemeriksaan oleh penyidik tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah dikaitkan dengan Undang-undang Jabatan Notaris. Serta mengetahui tindakan yang dapat dilakukan Majelis Pengawas Daerah dalam menyikapi hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang mengutamakan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan hukum, mempelajari dan mengkajinya yang diambil dari bahan-bahan kepustakaan yang ada baik peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis , yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalahnya. Penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian lapangan berupa wawancara langsung dengan narasumber, praktisi yang kredibel, berkompeten dan terkait langsung dengan materi pembahasan dalam penelitian ini, untuk melengkapi penelitian dokumen atau kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh: 1). Memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang diperiksa sebagai saksi tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah, dengan melengkapi Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dengan instrumen sanksi. 2). Membekali Majelis Pengawas Daerah dengan tindakan yang dapat dilakukan dalam hal kewenangannya dilanggar oleh penyidik yang mencoba memeriksa tanpa persetujuan, melalui revisi Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.