Ponedi Bayu Eka Putra Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pasca Sarjana 2012 id Indonesia

ix,;101 hlm,;29,5 cm FUNGSI PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA PERBANKAN DENGAN PERUSAHAAN JASA PENAGIH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG BANK INDONESIA ABSTRAK Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistim pembayaran. Salah satu produk perbankan dalam sektOr pembayaran dan peredaran uang adalah kartu kredit, kartu kredit yang merupakan pengganti uang tunai dapat dipergunakan oleh konsumen sewaktu¬waktu. Kartu kredit diterbitkan oleh Bank atau lembaga pengelola kartu kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/11/PBI/2009, tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009, perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Semakin tumbuh dan berkembangnya peredaran kartu kredit di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan kurangnya memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga penagihan terhadap Debitor menjadi terkendala, untuk itu pihak bank atau pengelola kartu kredit berusaha menagih dengan mempergunakan Tenaga Jasa Pihak Ketiga. Penggunaan jasa pihak ketiga oleh bank mengacu kepada P81 Nomor. 11/11/PEP/2009 dan SE Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009, namun dalam pelaksanaannya penagihan melalui jasa pihak ketiga ini menimbulkan permasalahan di prakteknya sehingga salah satu diantaranya dialami oleh nasabah Citibank, denga tewasnya seorang nasabah di tangan penagih hutang melalui jasa pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan yitu yuridis normatif dengan spesifikasi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang¬undang dan pendekatan konsep. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas, menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan Bank Indonesia terhadap perjanjian bank dengan pihak ketiga dalam penagihan hutang sesunguhnya tidak terlepas dari tugas dan fungsi Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas bank sebagaimana diatur dalam Undang-undang Bank Indonesia, pengaturan yang bersifat umum tersebut selanjutnya dirumuskan dalam peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP, bank wajib menjamin penagihan dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum, ini berarti bank tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab apabila terjadi perbuatan melanggar hukum dalam penagihan kepada nasabah. Ponedi Bayu Eka Putra 346.082 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 346.082 Put f R.11.331 01001120700231 Perpustakaan Pusat (Ref 11.331) 346.082 Put f R.11.331 12027 2017-04-01 15:44:37 2017-05-30 13:03:01 machine generated