• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Implementasi Kebujakan Pemerintah Ijin Lokasi Pusat Perdagangan Dan Perbelanjaan Intan Bisnis Center Di Kabupaten Garut

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120100187	351 Buc i/R.17.288	Perpustakaan Pusat (REF.17.288)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Buc i/R.17.288
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	153 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Buc i
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Teori yang digunakan sebagai acuan untuk menganali
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	RD Ahmad Buchari

• lmplementasi Kebijakan Penerbitan Ijin Lokasi Pusat Perdagangan dan Perbelanjaan lntan Bisnis Center merupakan kebijakan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut. Dalam lmplementasi Kebijakan Penerbitan ljin Lokasi Pusat Perdagangan dan Perbelanjaan lntan Bisnis Center menimbulkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu penelitian ini berusaha menjawab apa yang menyebabkan implementasi kebijakan penerbitan ijin lokasi pusat Perdagangan dan Perbelanjaan IBC di Kabupaten Garut belum efektif. Teori yang digunakan sebagai acuan untuk menganalisis adalah Teori Implementasi kebijakan menu rut Grindle. Menurut Grindle keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi dan kontek kebijakan. Penelitian ini menggunakan design kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap sumber-sumber yang terlibat dalam implementasi kebijakan maupun kelompok-kelompok yang terpengaruh kebijakan. Hasil penelitian menemukan penguatan terhadap teori Grindle.bahwa belum efektifnya implementasi kebijakan penerbitan ijin lokasi pusat perdagangan dan perbelanjaan IBC ditentukan oleh konten dan kontek kebijakan . Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa pergeseran interest affected diakibatkan oleh komitmen yang rendah dari implementor dalam melakukan pengawasan setelah kebijakan dikeluarkan. Efektif atau tidaknya suatu kebijakan sangat tergantung pada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, terutama pada manfaat yang dirasakan dalam jangka pendek. Dimensi kontek kebijakan lebih mendominasi dari pada dimensi konten kebijakan. Faktor adanya kekuasaan informal serta didukung dengan budaya patron-client sebagai budaya yang permisif di lingkungan birokrasi menjelaskan mengapa implementasi kebijakan penerbitan ijin lokasi Pusat Perdagangan dan Perbelanjaan lntan Bisnis Center di Kabupaten Garut belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.