• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Model Harmonisasi Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Barat

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120100269	R.11.18	Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	341 ima m
  Penerbit	Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	x, 448 hlm. Ilus ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	341 ima m
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Ilmu hukum, Model harmonisasi hukum
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Amiruddin Ahmad Dajaan Imami

• ABSTRAK Disertasi ini, mempermasalahkan : Bagaimanakah kendala harmonisasi hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang¬undangan; dan Bagaimanakah kendala harmonisasi hukum dalam proses penerapan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang di kawasan pesisir; serta Bagaimanakah model harmonisasi hukum penataan ruang kawasan pesisir yang dapat menjamin terwujudnya pembangunan berkelanjutan ? Dengan pendekatan deskriptif, yaitu dari : segi pengkajian secara interdisipliner maupun multidisipliner, dan dari segi pengelolaannya secara lintas sektoral, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan (terpadu), kemudian menganalisisnya secara sistemik, dan mengkajinya secara yuridis normative. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1) Kendala harmonisasi hukum dalam proses pembentukan perundang-undangan penataan ruang kawasan pesisir adalah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM hanya untuk mengkoordinasikan proses pengharmonisasian, 2) Kendala harmonisasi hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan penataan ruang kawasan pesisir, yaitu Rendahnya kualitas Undang¬undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional beserta turunannya, serta tidak adanya sanksi yang dapat dijatuhkan bagi mereka yang melanggar Rencana-rencana tersebut; 3) Model Harmonisasi hukum, dalam sistem Hukum Lingkungan dan Penataan Ruang harus berdasarkan unsur-unsur teologis, ekologis, serta yuridis. Kata Kunci : Harmonisasi, sistemik, ekologis.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.