• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Implementasi Kebijakan Pembentukan Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sambas Dalam Era Otonomi (Studi Interaksi Simbolik Tentang Implementasi Kebijakan Pembentukan Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001110700313	352.56 Ang i/R.21.216	Perpustakaan Pusat (REF.216)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	352.56 Ang i/R.21.216
  Penerbit	Magister Ilmu Komunikasi : Bandung., 2011
  Deskripsi Fisik	xii,;173hlm,;29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	352.56 Ang i/R.21.216
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Implementasi Kebijakan, Perpustakaan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Anggeriani,Reni

• Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil implementasi kebijakan pembentukan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kab. Sambas Dalam Era Otonomi yaitu dalam aspek komunikasi, sumb er-sumb er, kecenderungan, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interaksi simbolik. Data penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi kebijakan pembentukan Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kab. Sambas dalam aspek komunikasi sudah terkoordinir dengan baik. Komunikasi terlaksana dalam mekanisme secara melembaga yaitu pada forum musyawarah rencana pembangunan, pembahasan anggaran pada panitia anggaran eksekutif maupun panitia anggaran legislatif .. Sebaliknya, komunikasi yang terjadi didalam Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kab. Sambas belum berjalan baik. (2) Implementasi kebijakan dalam aspek sumber daya yakni sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kab. Sambas masih kurang. Sumber daya manusia hampir semua berasal dari pendidikan diluar ilmu kearsipan dan ilmu perpustakaan dan anggaran yang didapat belum cukup untuk meningkatkan mutu perpustakaan. (3) Implementasi kebijakan dalam aspek kecenderungan kecenderungan, temyata sikap sebagian masih terkesan tidak peduli dalam bekerja. Hal yang tertanam dalam benak mereka, jika ada kegiatan selalu dibarengi dengan biaya pendukung/operasional yang lebih akrab disebut dengan uang minyak, uang rokok, uang transfort dan sebagainya. (4) Implementasi kebijakan dalam aspek birokrasi diketahui bahwa struktur organisasi telah disusun dengan hierarki yang jelas, dengan adanya peraturan Bupati No.58 Tahun 2008. Namun, kenyataan dilapangan berjalan sedikit menyimpang. Selain itu, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kab. Sambas belum memiliki SOP ( Standard Operational Procedures) dalam pelayanan bahan pustaka. Sejauh perjalananya, pelayanan dan kegiatan yang dilakukan hanya mengalir begitu saja tanpa ada standar yang dijadikan acuan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.