Januarita, Ratna Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pasca Sarjana 2011 id Indonesia

xv,;421 hlm,;29 cm ABSTRAK Organ perseroan adalah wakil entitas perusahaan yang berkapasitas mewujudkan motivasi dan tindakan dart perseroan. Praktik bisnis yang dilakukan oleh perusahaan kelompok seringkali menciptakan dampak kerugian pada para pemangku kepentingan perusahaan (stakeholders). Secara sosial-ekonomi, perusahaan kelompok dipandang sebagai sate kesatuan entitas, sedangkan hukum tidak memberikan status dan kedudukan semacam itu. Ketidakjelasan status dan kedudukan perusahaan kelompok ini akan menyulitkan pihak ketiga untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan kelompok atas kerugian akibat suatu perbuatan melawan hukum, khususnya kepemilikan silang atas saham. Praktik semacam ini akan menjadi kontra¬produktif bagi pembangunan perekonomian Indonesia yang berorientasi pada pencapaian masyarakat adil dan makmur sebagaimana amanat UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan: pertama, tanggung jawab perusahaan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ perseroan dihubungkan dengan asas moral dalam kaftan tata kelola perusahaan yang bark bagi perusahaan kelompok. Kedua, perlindungan hukum bagi para pemangku kepentingan yang dirugikan berdasarkan asas keadilan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ perseroan. Ketiga, konsep kepemilikan saham pada perusahaan kelompok dikaitkan dengan tata kelola perusahaan yang balk dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Dalam mernbarigun kerangka analisis, penelitian ini menggunakan teori-teori yang berkaltan dengan asas moral yang balk, asas keadilan, teori hukum pembangunan sesuai konteks dan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan studi komparatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan menitikberatkan pada studi kepustakaan serta metode analisis data secara normatif kualitatif Disertasi ini menghasilkan 3 kes i rripu Ian yaitu, pertama, pemberian status dan kedudukan hukum terhadap perusahaan kelompok adalah penting. Pengujian terhadap beberapa alternatif status menunjukkan "badan usaha khusus" adalah piIihan yang paling cocok dengan karakteristik perusahaan kelompok. Status ini membuka peluang pertanggungawaban yang dapat dikenakan terhadap perusahaan kelompok. Hal ini menjadi kerangka efektif bagi tata kelola perusahaan yang balk. Kedua, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada stakeholders yang dirugikan adalah dengan menyusun kerangka hukum yang preventif dan antisipatif melalui peraturan khusus tentang perusahaan kelompok yang berlandaskan pada asas moral dan asas keadilan. Ketiga, untuk mencegah praktik kepemilikan silang atas saham pada perusahaan kelompok, konsep dan prinsip Pareto dapat menjadi altematif inspiratif bagi konsep kepemilikan saham dalam suatu perusahaan kelompok. Konsep kepemilikan saham ini dapat menjadi kerangka tata kelola perusahaan yang bark dan menjadi filter bagi potensi perbuatan melawan hukum dalam lingkup perusahaan kelompok. Januarita, Ratna Hukum Oleh Organ 346.07 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 346.07 Jan p R.11.148 01001110100039 Perpustakaan Pusat (Ref .11.148) 346.07 Jan p R.11.148 scan0001.jpg.jpg 11240 2017-04-01 15:44:35 2017-05-22 09:47:12 machine generated