Renila, Parti Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pasca Sarjana 2011 id Indonesia

ix,;113 hlm,;29,5 cm KEDUDUKAN AVALIST SEBAGAI PENJAMIN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 ABSTRAK Dalam pemberian kredit kepada UKM, bank juga mensyaratkan adanya jaminan sebagai pengamanan dan kepastian dalam pemberian kredit yang diberikan. Dalam pemberian kredit, bank berkewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian guna menghindari terjadinya kredit bermasalah dalam pemberian kredit kepada UKM. Untuk menghindari terjadinya kredit bermasafah pihak bank meminta jaminan berupa jaminan oleh pihak ketiga yaitu sebagai avatist. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan akibat hukumnya apabila terjadi kredit macet dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank didasarkan sistem hukum jaminan di Indonesia, serta menentukan kedudukan avalist dalam perjanjian kredit dihubungkan dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998_ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dan informasi diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan menggunakan teknik penelitian studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dan informasi dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil dari analisi tersebut kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menemukan bahwa apabila terjadi kredit macet dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank didasarkan sistem hukum jaminan di Indonesia, maka bank harus melakukan restrukturisasi kredit terlebih dahulu yang didasarkan asas itikad balk. Perjanjian jaminan tidak bertujuan semata-mata untuk kepentingan bank tetapi juga untuk kepentingan nasabah. Didasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendatam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasbah debitor untuk meiunasi hutangnya. Hal tersebut merupakan kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Kedudukan avalist dalam perjanjian kredit dihubungkan dengan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 sebagai penjamin yang akan menggantikan kedudukan debitor apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada bank (kreditor), tetapi avalist juga berkewajiban untuk menyediakan dana yang dapat di debet secara langsung oleh bank, tanpa harus menunggu adanya restrukturisasi terlebih dahulu, secara langsung penjamin menggantikan kedudukan bank sebagai kreditor. Renila, Parti Penjamin 346.082 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 346.082 Ren k R.11.333 01001110700051 Perpustakaan Pusat (Ref 11.333) 346.082 Ren k R.11.333 scan0001.jpg.jpg 11175 2017-04-01 15:44:34 2017-05-31 08:35:44 machine generated