• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Eksistensi lembaga pengawasan fungsional dalam kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001100100254	364.132 3 Dar e/R.17.491	Perpustakaan Pusat (REF.17.491)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	364.132 3 Dar e/R.17.491
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2010
  Deskripsi Fisik	xx,;488 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	364.132 3
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Disertasi ini menyajikari hasil peneJitian atau ka
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Darmono

• Disertasi ini menyajikari hasil peneJitian atau kajian dari beberapa masaJah berkenaan dengan kinerja lembaga pengawasan fungsional dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. MasaJah yang dijadikan obyek peneJitian adaJah: pertarna, apakah Lembaga Pengawasan Fungsional sudah efektif daJam perananlfungsinya untuk mencegah tindak pidana korupsi; kedua, bagaimana perspektif Lembaga Pengawasan Fungsional dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi lebih efektif. Berlatar beJakang uraian masaJah yang dijadikan obyek penelitian, seJanjutnya diJakukan penelitian dengan metode peneJitian hukum yuridis normatif meJaJui pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Analytical and Conceptual Approach), pendekatan kasus (Case Approach), dan pendekatan komperatif (Comparatil'e Approach). Jenis data dalarn penclitian berupa data primer dan data sekunder, dengan titik berat kepada data sekunder. Bahan-bahan yang terkumpul dianaJisis dengan cara analisis kualitatif dan penerapan in concreto, yang menghasiJkan kesimpulan bersifat yuridis kualitatif yakni secara teoritis perlu adanya konsep baru kebijakan yang dapat mendukung sistem Pengawasan FungsionaJ dan mampu memberi kontribusi daJam mencegah terjadinya penyaJahgunaan wewenang aparatur negara yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi. HasiJ peneJitian menunjukkan bahwa Lembaga Pengawasan Fungsional belum berfungsi secara rnaksimal yaitu dapat berperan untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya perbuatan tercela/penyalahgunaan wewenang yang mengarah pad a tindak pidana korupsi, masih banyak keJemahan baik dari segi yuridis, kelembagaan maupun sumber daya manusia. Untuk itu perlu dilakukan perubahan sistem kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan pengawasan fungsional dari sistem pengawasan yang pluralis (majemuk) atau mu/tibody menjadi Sistem Pengawasan Nasional yang tunggal dan terintegrasi dengan membuat Undang-Undang tentang "Penyelenggaraan Pengawasan Kinerja dan Pendayagunaan Aparatur Negara;" Guna mendukung pelaksanaan Undang­ Undang dimaksud perlu dibentuk suatu Kementerian baru yang dinamakan "Menteri Negara Penyelenggaraan Pengawasan Kinerja dan Pendayagunaan Aparatur Negara."

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.