Kedudukan organisasi notaris sebagai perkumpulan berbadan hukum dalam kaitannya dengan wewenang pemberian rekomendasi pengangkatan dan perpindahan notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
ABSTRAK
Diawali dengan bergulirnya reformasi pada tahun 1998, perkumpulan Notaris yang semula hanya Ikatan Notaris Indonesia (INI) bertambah ...
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 01001100700305 347.016 Zai k/R.11.406 Perpustakaan Pusat (Ref.11.406) Tersedia -
Perpustakaan Perpustakaan PusatJudul Seri -No. Panggil 347.016 Zai k/R.11.406Penerbit Pasca Hukum : Bandung., 2010 Deskripsi Fisik XI,;128 HLM,;29,5 CMBahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 347.016Tipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab Zaimunsyarief, Juher -
ABSTRAK
Diawali dengan bergulirnya reformasi pada tahun 1998, perkumpulan Notaris yang semula hanya Ikatan Notaris Indonesia (INI) bertambah dengan munculnya beberapa perkumpulan Notaris Iainnya yaitu Himpunan Notaris Indonesia (HNI), Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) dan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI) sehingga secara de facto terdapat empat perkumpulan notaris di Indonesia. Kelahiran Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah menimbuikan masalah bagi perkumpulan¬perkumpulan Notaris tersebut utamanya terkait dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) yang mengatur bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris. Berarti secara realita perkumpulan¬perkumpulan notaris yang ada tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang sehingga perlu analisis dan penelitian untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum perkumpulan¬perkumpulan tersebut dan kaitannya dengan wewenang pemberian rekomendisi pengangkatan dan perpindahan termasuk perpanjangan masa Jabatan Notaris.
Penelitian ini sifatnya Deskriptif Atlantis yaitu menggambarkan, menguraikan dan memaparkan bagaimana eksistensi perkumpulan-perkumpulan Notaris dengan berlakunya UUJN. Metode Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis
Norrnatif yang mengutamakan pen dekatan balk maupun
doktrin inikurn posittf sebagai data sekunder dikaitkan dengan upaya penemuan hukum dilapangan sebagai data primer. Data sekunder dan primer yang sudah diperoleh, dianalisis secara Yuridis kuahtatif.
Hash penelitian menunjukkan bahwa meskipun UUJN tidak menyebut perkumpulan Notaris tertentu sebagai satu-satunya wadah organisasi Notaris namun INI sebagai satu-satunya perkumpulan Notaris yang telah berbadan hukum diterima sebagai organisasi dimaksud dalam UUJN. Dengan demikian rekomendasi yang diterbitkan oleh perkumpulan tersebut diterima sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan perpindahan termasuk juga perpanjangan masa Jabatan Notaris oleh Departemen Hukum dan HAM RI.
-
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.
//






