Ariestawati, Dwi Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Magister Kenotariatan F. Hukum Unpad 2009 id Indonesia

xiii, 106 hlm. Ilus. ; 29 cm ABSTRAK Pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) rumah dalam praktiknya seringkali terdapat persoalan, misalnya pengembang tidak membangun dan menyerahkan rumah sesuai dengan perjanjian padahal konsumen telah membayar seluruh harga rumah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai kekuatan hukum PPJB rumah dalam hal terjadi wanprestasi ditinjau dari hukum perjanjian menurut KUH Perdata serta menemukan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh bagi konsumen yang dirugikan dalam praktik sengketa jual beli rumah ditinjau dari hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan kepada data sekunder atau data kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriftif analitis. Penelitian yang dilakukan dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum PPJB rumah antara konsumen dengan pengembang dalam hal terjadi wanprestasi ditinjau dari hukum perjanjian menurut KUH Perdata adalah mengikat para pihak yang membuatnya untuk memenuhi seluruh isi perjanjian tersebut. Perbuatan wanprestasi yang dilakukan baik oleh konsumen maupun pengembang menimbulkan akibat bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak yang telah melakukan perbuatan wanprestasi. Biasanya mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh bagi konsumen yang dirugikan dalam praktik sengketa jual beli rumah ditinjau dari hukum perlindungan konsumen adalah penyelesaian di luar pengadilan. Saran penulis adalah harus dilakukan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban konsumen dan pengembang dalam PPJB rumah oleh komisi khusus yang bersifat tetap. Penyelesaian sengketa konsumen dengan pengembang sebaiknya dilakukan penyelesaian di luar pengadilan karena lebih efektif, lebih cepat serta biaya lebih murah. Dwi Ariestawati Analisis hukum 346.0 Ari a Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 346.0 Ari a/R.11.101 01001100700142 Perpustakaan Pusat (11.101) 346.02 Ari a/R.11.101 Dwi_Ariestawati0001.jpg.jpg 10944 2017-04-01 15:44:34 2017-05-17 10:45:34 machine generated