• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH STUDI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001150700005	320 Kuh h/R.17.58	Perpustakaan Pusat (REF.17.58)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Kuh h/R.17.58
  Penerbit	Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung., 2014
  Deskripsi Fisik	xii,; 139 hlm,;29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Kuh h
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Penyeleneggaraan Pemerintahan, Hubungan Eksekutif
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Winsi Kuhu

• Penelitian ini tentang hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan daerah adalah salah satu kebijakan daerah. Penelitian ini di dasarkan atas fenomena yang terjadi yaitu terjadinya konflik kepentingan yang ada di internal pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif). Faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik yaitu ketidaksepahaman dan ketidakpuasan di antara kedua belah pihak dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan menggunkan penelitian kualitatif serta pengolahan data dengan metode analisis deskriptif, dengan maksud mencari tahu tentang konflik yang terjadi di internal penyelenggara pemerintahan daerah. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, observasi dan wawancara secara mendalam dengan sejumlah informan yang terdiri dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Hasil ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dalam hubungan eksekutif dan legislatif yaitu terjadi ketidaksepahaman dan ketidaksesuaian dalam pemahaman dalam proses pembuatan/pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga pelaksanaan pembangunan di daerah tidak berj alan dengan baik serta pemenuhan akan pelayanan dan kebutuhan tidak berjalan dengan baik. Pada akhirnya konsep baru yang di bangun dan berguna bagi pengembangan ilmu sosial terutama bidang kajian ilmu pemerintahan yaitu tentang konsep konflik kepentingan yang terjadi dalam hubungan eksekutif dan legislatif dalam pembuatan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, harus di manajemen dengan baik agar bisa menciptakan po la hubungan yang harmonis dan seimbang guna memberikan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dengan baik di masyarakat.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.