Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAH

TIM Redaksi BIP

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN IZIN KERJA PEMAIN SEPAK BOLA ASING DI KOMPETISI TORABIKA SOCCER CHAMPIONSHIP 2016 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERMENAKERTRANS NOMOR 16 TAHUN 2015

Dr. H. Agus Mulya Karsona S.H., M.H - Gepasiantias Albirry - Kilkoda Agus Saleh S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL PEMBLOKIRAN AKUN GOJEK SECARA SEPIHAK OLEH PT GOJEK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

ASH-HABUL YAMIN NUR - Dr. Elisatris Gultom, S.H., M.H. - Dr. Sudaryat, S.H., M.H. FAKULTAS HUKUM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Keuangan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Perbankan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polisi Yang Diperkerjakan Di OJK Dikaitkan Dengan KUHP Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Agus Takariawan, S,H., M.H. - DR ETTY MULYATI SH MH - Fandy Nurahmad

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN PERMENDAG NOMOR: 72/M-DAG/PER/9/2015 TENTANG STANDARISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN DALAM PELAKSANAAN PEREDARAN MAINAN ANAK-ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN

Agus Suwandono , S.H., LL . M . - Dr. Hj. Kartikasari S.H., M.H. - Muhammad Aldo Pradipta

Detail Cantuman XML Detail Cite

KERJA SAMA ANTARA PENGELOLA APARTEMEN DENGAN PENYEDIA JASA LAYANAN TELEVISI KABEL DAN INTERNET TERTENTU DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bunga Ruslim Sukmadjaja - Deviana Yuanitasari, S.H., M.H. - Dr. Hj. R. Kartikasari, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM PEMOHON SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI (SKBDN) TERKAIT PRAKTIK PENCAIRAN SKBDN TANPA KONFIRMASI BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

AGUS SUWANDONO SH MH - Lastuti Abubakar - Nafisa Alfi Salma

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGAWASAN TERHADAP PRAKTIK MONEY GAME YANG DISELENGGARAKAN OLEH MAVRODI MONDIAL MONEYBOX DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Etty Mulyati - Nun Harrieti - Reza Andika Putra

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH BUMN BERDASARKAN PERMEN BUMN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BUMN DIHUBUNGKAN DENGAN PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Aam Suryamah - Marisa Angelica - R. Kartikasari

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM HAL PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN INVESTASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Elisatris Gultom - Mochammad Alif Rachim Dipo Buwono - Tarsisius Murwaji

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYEDIA JASA TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH PT UBER INDONESIA TECHNOLOGY DI INDONESIA

An-An Chandrawulan - Azka Qisti Salsabila Salva - Deviana Yuanitasari

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Jasa Konstruksi

Rachenjantono, Edy

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAH

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN IZIN KERJA PEMAIN SEPAK BOLA ASING DI KOMPETISI TORABIKA SOCCER CHAMPIONSHIP 2016 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERMENAKERTRANS NOMOR 16 TAHUN 2015

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL PEMBLOKIRAN AKUN GOJEK SECARA SEPIHAK OLEH PT GOJEK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Perbankan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polisi Yang Diperkerjakan Di OJK Dikaitkan Dengan KUHP Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

PELAKSANAAN PERMENDAG NOMOR: 72/M-DAG/PER/9/2015 TENTANG STANDARISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN DALAM PELAKSANAAN PEREDARAN MAINAN ANAK-ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN

KERJA SAMA ANTARA PENGELOLA APARTEMEN DENGAN PENYEDIA JASA LAYANAN TELEVISI KABEL DAN INTERNET TERTENTU DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

PERLINDUNGAN HUKUM PEMOHON SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI (SKBDN) TERKAIT PRAKTIK PENCAIRAN SKBDN TANPA KONFIRMASI BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

PENGAWASAN TERHADAP PRAKTIK MONEY GAME YANG DISELENGGARAKAN OLEH MAVRODI MONDIAL MONEYBOX DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM HAL PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN INVESTASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYEDIA JASA TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH PT UBER INDONESIA TECHNOLOGY DI INDONESIA

Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Jasa Konstruksi

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi