Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENGENAAN TARIF PARKIR HARIAN DILUAR TARIF PARKIR BULANAN (RESMI) OLEH PENGELOLA RUMAH SUSUN KEPADA PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN YANG MEMARKIRKAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN jo UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Pajak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BENGKULU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI KRITERIA PENENTUAN BIDANG KREATIVITAS BAGI BEKASI SEBAGAI KOTA KREATIF DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1466 K/ PID.SUS/ 2013 TERKAIT PENJATUHAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DISERTAI DENGAN PIDANA DENDA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 67 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PERUSAHAAN BERFUNGSI SPECIAL PURPOSE VEHICLE YANG DIDIRIKAN PADA NEGARA TAX HAVEN UNTUK MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK DALAM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GELAR PERKARA TERBUKA TERBATAS TERKAIT DENGAN KONSEP DISKRESI YANG DILAKUKAN MABES POLRI DIHUBUNGKAN DENGAN KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PERSYARATAN KEPAILITAN DAN PKPU PASCA DIBERLAKUKANNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG EFISIENSI DAN TRANSPARANSI PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK NASABAH YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMBLOKIRAN REKENING SECARA SEPIHAK OLEH PIHAK BANK KARENA ADANYA KEKELIRUAN PELAKSANAAN TRANSFER DANA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM HUKUM PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP RELOKASI PENGHUNI PERMUKIMAN KUMUH DARI WADUK RIA RIO KE RUMAH SUSUN PINUS ELOK DIHUBUNGKAN DENGAN UU No. 1/2011 TTG RUMAH SUSUN DAN INPRES NO. 5/1990 TTG PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH YANG BERADA DI ATAS TANAH NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERBITAN OBLIGASI DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN AFFECTED STATES DALAM MENERIMA BANTUAN KEMANUSIAAN EKSTERNAL SAAT TERJADI BENCANA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN MEREK DAGANG TERHADAP PENGGUNAAN BRAND IMAGE OLEH PRODUSEN TEMBAKAU YANG MENSPONSORI SUATU KEGIATAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN PP NOMOR 109 ...

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Perdagangan Jasa (GATS/WTO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Teori & Praktek Hukum merek indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum & Pemikiran Modern

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tafsir Hukum Positif Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian jual beli

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum perkawinan indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konstitusi Ekonomi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Undang-Undang Dan Perppu Pemerintahan Daerah tahun 2014

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kenakalan Remaja

Detail CantumanXML DetailCite
Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Pidana : Ringkasan & Tanya Jawab

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Harta Kekayaan Perkawinan : Menurut "Bugerlijk Wetboek dan Undang undang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
Penetapan UUD : Dilihat dari segi ilmu hukum tata negara Indonesia

Penetapan UUD : Dilihat dari segi ilmu hukum tata negara Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Kumpulan Asas-Asas Hukum

Kumpulan Asas-Asas Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUN YURIDIS MENGENAI KARTU DEBET PADA BANK SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1992 JUNCTO UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjuan hukum atas hak bank untuk membeli obyek jaminan dalam keadaan kredit macet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjuan terhadap pelaksanaan tugas Balai Meteorologi Dinas Perdagangan Kab. Karawang Jawa Barat terhadap alat-alat timbang di pasar tradisional dihubungkan dengan UU no. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindunga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjuan Yuridis Atas Pengaruh Penyimpangan Dokumen Letter of Credit Terhadap Penyelesaian Pembayaran Dalam Transaksi Ekspor Impor Di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Berdasarkan Uniform Custom and Practise For Documentary Credit ICC Publication

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJUAN YURIDIS PERKAWINAN TRANSGENDER YANG DILAKUKAN YAYAN SYAHDAN DAN RISYEU RISMAWATI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJUAN YURIDIS TENTANG HAK WARIS ORANG HILANG DITINJAU DARI SUDUT HUKUM ISLAM DIBANDINGKAN DENGAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjuan Yuridis Tentang Hubungan Pemberian Insentif Pajak Dengan Perkembangan Pembangunan Rumah Sederhana Dan Rumah Sangat Sederhana Di Rancaekek, kabupaten bandung Dihubungkan Dengan Keppres Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Pajak Pertambangan Nilai Yang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DIREKSI YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Titik Singgung Kompetensi Peradilan Umum Dalam Sengketa Tanah Serta Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TNJAUAN YURIDIS HAK GUNA USAHA ATAS TANAH PT. PABRIK GULA RAJAWALI II UNIT PABRIK GULA SUBANG DI KABUPATEN SUBANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DAN PERATURAN PELAKSANANYA KHUSUSNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TOLAK UKUR SUBJEKTIF DLM PEMBERIAN IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TOLOK UKUR DAN BEBERAPA ALTERNATIF SWASTANISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM EKONOMI INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA AN UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRAFIKING ANAK (CHILD TRAFFICKING) SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN MENURUT HUKUM INTERASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDOESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRANSAKSI BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN DI DAERAH MUARA ANGKE JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRANSAKSI E-TICKETING DALAM PELAYANAN JASA PENERBANGAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KESEIMBANGAN DAN KEADILAN DALAM PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRANSAKSI ELEKTRONIK BERBASIS SECURE ELECTRONIC TRANSACTION (SET) VISA DAN MASTERCARD DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 11 TH 2008 TTG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI PENGGUNAAN REKENING HAPE BANK MANDIRI ( MANDIRI E-CASH ) DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT SEBAGAI SALAH SATU CARA PEMBAYARAN SURAT UTANG NEGARA DENGAN MENGGUNAKAN SKEMA MASTER REPURCHASE AGREEMENT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG SURAT UTANG NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRNSAKSI DERIVATIF PADA BANK SYARIAH DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TUDUHAN KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN OLEH ISAELI DEFENSE FORCES (IDF) DI JALUR GAZA BERDASARKAN LAPORAN UN FACT FINDING MISSION TAHUN 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tugas Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pada Tahap Proses Pemeriksaan Di Tingkat Kepolisian

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog