Menu
Perpustakaan
Beranda
Warta Perpustakaan
Info Perpustakaan
Lokasi Perpustakaan
Pustakawan
Bantuan pencarian
Masuk
Area Anggota
Area Pustakawan
Tentang
About Slims
Karya Ilmiah
Kandaga
Repository
Jurnal Unpad
Digital Share Center
Direktori Subjek
Bahasa
Arabic
English
German
Indonesia
Bahasa Jepang
Melayu
Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian
Pencarian Spesifik
Semua Koleksi
Fiction
Reference
Textbook
Semua Lokasi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Fakultas Farmasi
Fakultas Hukum
Fakultas Ilmu Budaya
Fakultas Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Kedokteran
Fakultas Kedokteran Gigi
Fakultas Keperawatan
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Fakultas Pertanian
Fakultas Peternakan
Fakultas Psikologi
Fakultas Teknik Geologi
Fakultas Teknologi Industri Pertanian
Perpustakaan Pangandaran
Perpustakaan Pusat
Sekolah Pascasarjana
Semua GMD/Media
Abstrak
Art Original
Audiobook
Biografi
Book
Buku
BUKU TEKS
Buletin
Chart
Computer Software
Diorama
Direktori
Disertasi
Disertasi/Tesis/Skripsi
Electronic Resource
Ensiklopedi
Equipment
Hand Book
Journal
Journal of Psychology
Jurnal
Kamus
Kit
Laporan
Laporan Kasus
LAPORAN KULAP
Laporan Penelitian
Laporan Tugas Akhir
M.Si.>
Majalah
Makalah
Manuscript
Pocket Book
print
Proceedings
Prosiding
Referensi
Referensi/Direktori
Referensi/Handbook
Referensi/Kamus
Referensi/Standar
Skripsi
Sound Recording
TEKS
Tesis
Text
Textbook
Thesis
Tugas Akhir
Type Buku
Pencarian
Koleksi
Halaman Pertama
Sebelumnya
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Berikutnya
Halaman Akhir
PENGENAAN TARIF PARKIR HARIAN DILUAR TARIF PARKIR BULANAN (RESMI) OLEH PENGELOLA RUMAH SUSUN KEPADA PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN YANG MEMARKIRKAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN jo UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN
Deden Suryo Raharjo - Janti Surjanti - Widitya Setiana
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Hukum Pajak
Suandy, Erly
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BENGKULU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) ANAK
Ijud Tajudin - Nurul Imammah El-khair - Widati Wulandari
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
KAJIAN HUKUM MENGENAI KRITERIA PENENTUAN BIDANG KREATIVITAS BAGI BEKASI SEBAGAI KOTA KREATIF DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Deden Suryo Raharjo - Indah Arianti - Tarsisius Murwadji
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1466 K/ PID.SUS/ 2013 TERKAIT PENJATUHAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DISERTAI DENGAN PIDANA DENDA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 67 KUHP
Agnes Monica - Agus Takariawan - Somawijaya
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
KEDUDUKAN ANAK PERUSAHAAN BERFUNGSI SPECIAL PURPOSE VEHICLE YANG DIDIRIKAN PADA NEGARA TAX HAVEN UNTUK MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK DALAM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN INDONESIA
Tarsisius Murwaji - Yoga - Zainal Muttaqin
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
GELAR PERKARA TERBUKA TERBATAS TERKAIT DENGAN KONSEP DISKRESI YANG DILAKUKAN MABES POLRI DIHUBUNGKAN DENGAN KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Abi Ma’ruf Radjab - Agus Takariawan, - Audia Tiarastuti
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
KAJIAN TERHADAP PERSYARATAN KEPAILITAN DAN PKPU PASCA DIBERLAKUKANNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG EFISIENSI DAN TRANSPARANSI PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI PENGADILAN
Andhika Dwinanda Djuli - Nyulistiowati Suryanti - Pupung Faisal
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK NASABAH YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMBLOKIRAN REKENING SECARA SEPIHAK OLEH PIHAK BANK KARENA ADANYA KEKELIRUAN PELAKSANAAN TRANSFER DANA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM HUKUM PERBANKAN
BRAMANDA HARIANSYAH - Emma Rahmawati - Etty Mulyati
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
TINJAUAN TERHADAP RELOKASI PENGHUNI PERMUKIMAN KUMUH DARI WADUK RIA RIO KE RUMAH SUSUN PINUS ELOK DIHUBUNGKAN DENGAN UU No. 1/2011 TTG RUMAH SUSUN DAN INPRES NO. 5/1990 TTG PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH YANG BERADA DI ATAS TANAH NEGARA
MARSYA PUTRI ANDHARA - Yani Pujiwati - Yusuf Saepul Zamil
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERBITAN OBLIGASI DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
CLARA D VIRIYA - Nyulistiowati Suryanti - R. Kartikasari
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
KEWAJIBAN AFFECTED STATES DALAM MENERIMA BANTUAN KEMANUSIAAN EKSTERNAL SAAT TERJADI BENCANA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL
AISYAH SHAUMASARI M - Ietje K Andries - R.A Gusman C Siswandi
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
PERLINDUNGAN MEREK DAGANG TERHADAP PENGGUNAAN BRAND IMAGE OLEH PRODUSEN TEMBAKAU YANG MENSPONSORI SUATU KEGIATAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN PP NOMOR 109 ...
Indra Tiko Prabowo - Laina Rafianti - Rika Ratna Permata
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Hukum Perdagangan Jasa (GATS/WTO)
Priyono, Joko
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia
Mardani
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Teori & Praktek Hukum merek indonesia
Kaligis, o.c.
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Hukum & Pemikiran Modern
Frank, Jerome
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Tafsir Hukum Positif Indonesia
Suwasta, Asep Dedi
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Perjanjian jual beli
Isnaeni, H. Moch.
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Hukum perkawinan indonesia
Isnaeni, H. Moch
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Konstitusi Ekonomi
Asshidiqie, Jimly
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Undang-Undang Dan Perppu Pemerintahan Daerah tahun 2014
Fokus Media
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Kenakalan Remaja
Sudarsono
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Perbandingan Hukum Pidana
Atmasasmita, Romli
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Hukum Pidana : Ringkasan & Tanya Jawab
Samidjo
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Hukum Harta Kekayaan Perkawinan : Menurut "Bugerlijk Wetboek dan Undang undang perkawinan
Hartanto, J. Andy
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Penetapan UUD : Dilihat dari segi ilmu hukum tata negara Indonesia
Simorangkir, JCT
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Kumpulan Asas-Asas Hukum
Ilyas, Amir - Muhammad Nursal
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Kompetisi : Menggagas Pendidikan Persaingan Edisi 28 2011
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Kompetisi : Menuju Otoritas Persaingan ASEAN Edisi 30 2011
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Kompetisi : Quo Vadis Kebijakan Persaingan Edisi 27 2011
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Kongsi Bandar Ekstasi dan Pejabat Penjara No. 16 2013
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Konstan : Paradigma Baru POLRI I Edisi XII 2005
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Konstan : Tersandung Jalak Harupat Gate I Edisi X 2005
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Konstan :Badah Kasus Aliran Dana BI III Edisi 60 2008
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Konstan: Menatap Masa Depan Pemberantasan Korupsi III Edisi 59 2008
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Konstitusi II No. 1 2010
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Konstitusi 2 No. 3 2005
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Konstitusi II No. 2 2010
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Konstitusi III No. 1 2011
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Konstitusi II No. 1 2009
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Konstitusi II No. 2 2009
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Konstitusi III No. 1 2010
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Konstitusi I No. 1 2009
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Konstitusi 3 No. 4 2006
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Konstitusi 4 No. 1 2007
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Konstitusi 4 No. 3 2007
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Konstitusi 6 No. 3 2009
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Konstitusi : :Electoral Threshold" Tidak Bertentangan dengan Konstitusi No. 21 2007
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Konstitusi : "Electoral Threshold" Tidak Bertentangan dengan Konstitusi No. 21 2007
Detail Cantuman
XML Detail
Cite
Bagikan:
Halaman Pertama
Sebelumnya
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Berikutnya
Halaman Akhir
//
Gugus Pencarian
Home
Sebelumnya
Fakultas/Unit
GMD
Informasi
Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog