Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA PT.POS INDONESIA YANG BARANGNYA DIKEMBALIKAN TANPA PERSETUJUAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO 8 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sosiologi Peradilan Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hakim Anak di Indonesia : Siapa dan Bagaimana Figur Idealnya pada masa Depan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM HAL PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN INVESTASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN TAMBANG BATUAN TANPA IZIN PEMERINTAH DAERAH DI TINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANGUNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Beserta Penjelasannya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MA RI NO. 786 K/PID/ 2015 TENTANG PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA MYXE ZUL JANOVA MENGENAI PERLUASAN MAKNA “DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA PEREMPUAN UNTUK BERSETUBUH DENGANNYA” DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN (PASAL 285 KUHP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 89/PDT/P/1997.PN PDG TENTANG PENGANGKATAN CUCU SEBAGAI ANAK MENURUT HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENANGGULANGAN PEROMPAKAN DAN PERAMPOKAN BERSENJATA DI WILAYAH LAUT ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) MELALUI KERANGKA ASEAN MARITIME SECURITY COOPERATION

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN SMARTPHONE ILEGAL, SMARTPHONE REKONDISI, DAN SMARTPHONE REPLIKA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Wakaf: Hukum Wakaf Benda bergerak dan tidak bergerak...

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukukm perikatan syariah di indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKEBALAN PENGACARA TRIBUNAL PIDANA INTERNASIONAL UNTUK RWANDA (INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA) DALAM HAL PENANGKAPAN PETER ERLINDER DI RWANDA DIKAITKAN DENGAN CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE UNITED NATIONS 1946

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN PADA KAWASAN LINDUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM HAK LABUH SATELIT KOMERSIAL BAGI KEPENTINGAN KEDAULATAN DAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI REPUBLIK INDONESIA MENURUT REGULASI INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION DAN HUKUM TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KLINIK BERBASIS APLIKASI DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB KLINIK BERBASIS APLIKASI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KOSUMEN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN TERHADAP KETERANGAN ANAK DIBAWAH SUMPAH DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TERKAIT PERTAMBANGAN DI KAWASAN KARST CITATAH – RAJAMANDALA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Dasar-dasar hukum perdata internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HAK EKONOMI DARI HAK CIPTA ATAS LUKISAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP UNSUR PAKSAAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI UNSUR POKOK DALAM PERBUATAN PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRINYA MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENARIKAN KEMBALI SAHAM HIBAH SECARA SEPIHAK OLEH PEMBERI HIBAH DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Dinamika Teori Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERKARA GUGATAN PT. MARVELZON INDONESIA TERHADAP BUPATI CIAMIS ATAS DITOLAKNYA PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI PASIR BESI DI LAUT LEPAS PESISIR PANTAI SELATAN KABUPATEN CIAMIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN ORANG TUA ANGKAT UNTUK MEMBERITAHU ANAK ANGKATNYA MENGENAI ASALUSUL DAN ORANG TUA KANDUNGNYA DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA DEBITUR WANPRESTASI TERHADAP PRAKTIK PENGAMBILALIHAN OBJEK GADAI OLEH KREDITUR DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PERDATA DAN POJK NOMOR 31/POJK.05/2016 TENTANG USAHA PERGADAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN MUTASI ATLET YANG AKAN BERTANDING PADA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYEDIA JASA TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH PT UBER INDONESIA TECHNOLOGY DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS PENGUNGSI BAGI PENCARI SUAKA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB OPERATOR JALAN TOL TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA JALAN TOL DALAM KASUS KEMACETAN JALAN TOL PEJAGANBREBES TIMUR TAHUN 2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS SERANGAN MALWARE (CYBER-ATTACKS) SEBAGAI BENTUK PREEMPTIVE SELFDEFENSE TERHADAP AKTIVITAS FASILITAS NUKLIR NEGARA LAIN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (KASUS VIRUS STUXNET AMERIKA SERIKAT V. IRAN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA PT TRIHAMAS FINANCE DITINJAU DARI UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Memahami Keberadaan Mahkamah Konsitusi Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN SISTEM E-CATALOGUE DALAM PERJALANAN DINAS MELALUI UDARA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem peradilan pidana Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TIDAK OPTIMALNYA PENEGAKAN HUKUM DALAM PROSES DI TINGKAT KEPOLISIANTERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT DILIHAT DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Legal Drafting : Formula Praktis Memahami Teknik & Desain

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN JIBOR (JAKARTA INTER-BANK OFFERED RATES) SEBAGAI TOLOK UKUR PENENTUAN MARGIN DALAM PEMBIAYAAN SINDIKASI MELALUI AKAD MURABAHAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik hukum pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEAMANAN DANA DAN DATA INVESTOR DALAM SKEMA PENDANAAN FINANCIAL TECHNOLOGY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PIHAK TERAFILIASI DALAM PEMALSUAN DATA PADA PROSES AKAD MURABAHAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 266 K/PDT/2015 MENGENAI BANTAHAN TEREKSEKUSI ATAS PENETAPAN SITA EKSEKUSI TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT CQ. DINAS PETERNAKAN MELAWAN AHLI WARIS RADEN ADIKOESOEMAH DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ACIN MUKSIN TERHADAP DUGAAN PENGGUNAAN SURAT PALSU DAN AKTA PALSU YANG DILAKUKAN OLEH ASEP SAEFUDIN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 263 AYAT (2) DAN PASAL 266 AYAT (2) KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Etika profesi hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT ELISABETH KOTA BEKASI SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP KORBAN VAKSIN PALSU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA BANDUNG TERHADAP PENERIMAAN SERTIFIKASI KOTA KREATIF DARI UNESCO DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS GUBERNUR DKI JAKARTA DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN DALAM ASPEK KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS GUBERNUR DKI JAKARTA DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN DALAM ASPEK KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Publik : Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog