Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERUSAHAAN PADAT KARYA INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) DARI TINDAKAN PENGUSAHA YANG MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KEUANGAN ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK JUAL BELI TANAH SENGKETA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK – POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Antariksa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbandingan HIR dan RBG Sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia Cet ke 2

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-TOLL CARD YANG DIRUGIKAN DALAM TRANSAKSI E-MONEY DIKAITKAN DENGAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN PBI NO. 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TERSANGKA EP DALAM HAL DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERUPA PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN MATA AIR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 94 AYAT 3 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Jaring-Jaring Pemerintahan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 MENGENAI PEMBATALAN MEREK PIERRE CARDIN BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN COAST GUARD TIONGKOK MEMASUKI WILAYAH ZEE INDONESIA DI KEPULAUAN NATUNA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN GAME ONLINE PRIVATE SERVER TANPA LISENSI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KARYA CIPTA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN GAME ONLINE PRIVATE SERVER TANPA LISENSI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KARYA CIPTA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN KRIMINOLOGIS MENGENAI ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENONTON FILM GOLONGAN DEWASA YANG DIPUTAR OLEH BIOSKOP BERDASARKAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN RENTANG WAKTU PENYELESAIAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 1085/PID/B/2015/PN.JKT.TIM MENGENAI PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELEBIHI BATAS OLEH MUHAMMAD JAYA TERKAIT PASAL 49 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM SUAMI ISTRI TERHADAP AKTA PERNIKAHAN YANG DIPALSUKAN OLEH OKNUM PEGAWAI PENCATAT AKTA NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NO.9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MENGAMBIL BUNGA EDELWEISS DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GEDE PANGRANGO DIHUBUNGKAN DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN SURAT DAKWAAN YANG TELAH DILIMPAHKAN KE PENGADILAN OLEH PENUNTUT UMUM ATAS DASAR PENYEMPURNAAN SURAT DAKWAAN VIDE PASAL 144 KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA ZINAH DAN PERKEMBANGANNYA MENURUT RUU KUHP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) BAGI ANGGOTA AHMADIYAH DI DESA MANISLOR, KECAMATAN JALAKSANA, KABUPATEN KUNINGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 2580K/Pid.Sus/2016 MENGENAI PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) jo PASAL 45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 11 TAHUN 2008 TERHADAP KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL PATH OLEH FLORENCE SAULINA SIHOMBING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BATITA DARI KONSUMSI MAKANAN TAMBAHAN BAYI YANG MENGANDUNG BAKTERI ECOLI DAN KOLIFORM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANGUNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT SUNDA DI JAWA BARAT DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL DI LAPAS BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DAN UNDANGUNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. REG. 77 PK/PID.SUS/2015 MENGENAI PEMENUHAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PERBUATAN PEMANFAATAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO OLEH PT. INDOSAT MEGA MEDIA (IM2) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH(KPR) DENGAN MENGGUNAKAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN(SKMHT) DALAM PROGRAM FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN(FLPP) DI PT. BTN CABANG SURABAYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PRT/M/2014

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RITEL TRADISIONAL TERKAIT DENGAN KEBERADAAN MINIMARKET DI PASAR RITEL DALAM KAJIAN PERATURAN PERSAINGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI REKAMAN HASIL PENYADAPAN KPK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 2148 K/PDT/2013 TENTANG WANPRESTASI SURAT PERINTAH KERJA DARI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM KEABSAHAN PERNIKAHAN KALANGKAH DI DESA HARJASARI KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ZAKAT INVESTASI MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BUKTI HAK KEPEMILIKAN TANAH PEMAKAMANAN YANG DIKELUARKAN PENGELOLA PEMAKAMAN SAN DIEGO HILLS MEMORIAL PARK KARAWANG JAWA BARAT YANG DIPEROLEH DARI HASIL JUAL BELI ATAS TANAH PEMAKAMAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1987 JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN LOGO OBAT-OBATAN TERDAFTAR YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA YANG DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN SURAT DAKWAAN YANG TELAH DILIMPAHKAN KE PENGADILAN OLEH PENUNTUT UMUM ATAS DASAR PENYEMPURNAAN SURAT DAKWAAN VIDE PASAL 144 KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO OLEH PT BUANA SEJAHTERA MULTIDANA SEBAGAI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM PENGALIHAN PIUTANG DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.05/2015 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HARTA WARISAN WANITA MINANGKABAU YANG MENIKAH BEDA AGAMA DENGAN PRIA WNA DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGIATAN USAHA JASA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DALAM GEROBAK YANG MENGGUNAKAN SISTEM WARALABA DITINJAU DARI UU NO.20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NO.4 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PEMERIKSAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING) DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DIBANDINGKAN DENGAN SISTEM HUKUM DI AMERIKA SERIKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI PENERBITAN PERATURAN DAERAH KOTA KREATIF BEKASI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE OLEH PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI STATUS PERKAWINAN YANG SALAH SATU PASANGAN BERPINDAH AGAMA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG BATASAN WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI BAGI TERPIDANA MATI TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 107/PUUXIII/2015 DAN HUKUM POSITIF MENGENAI GRASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA ZINAH DAN PERKEMBANGANNYA MENURUT RUU KUHP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERDAGANGAN SENJATA ANTARA INGGRIS DENGAN ARAB SAUDI DALAM KONFLIK YAMAN DIKAITKAN DENGAN ARMS TRADE TREATY 2014 DAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN TERHADAP GURU YANG MENGALAMI KEKERASAN OLEH ORANG TUA MURID DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TERBITNYA SURAT PERINTAH PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA YANG SAMA PASCA ADANYA PUTUSAN PRAPERADILAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM INFORMED CONSENT DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN BERDASARKAN KUHPERDATA DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 290/MENKES/PER/III/2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog