Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG DIEKSPLOITASI UNTUK MENGEMIS DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KEPEMILIKAN PEMODAL ASING DALAM PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA (API) BERDASARKAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI TERHADAP HAK TANGGUNGAN YANG DISITA OLEH NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN BESERTA BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KEWENANGAN PEMELIHARAAN JALAN KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN DI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (ACIA) TERHADAP PERATURAN NASIONAL MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INVESTOR ASING DENGAN PENERIMA MODAL DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PIHAK KETIGA DALAM KONOSEMEN (BILL OF LADING) DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DIKAITKAN DENGAN KUHD , THE HAGUE VISBY RULES DAN THE HAMBURG RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM MASSA PENDUKUNG SALAH SATU CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN TAHUN PEMILIHAN 2014 – 2019 ATAS RUSAKNYA TAMAN PATUNG KUDA ARJUNA WIWAHA DI JAKARTA AKIBAT AKSI DEMO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO . 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN UNTUK MEMPUNYAI SERTIFIKAT HALAL BAGI PELAKU USAHA PENYEDIA JASA (HOTEL) DIKAITKAN DENGAN UNDANGUNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyalahgunaan Dana Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara bukan Pajak Pada Puskesmas di Kabupaten X Ditinjau Dari Perspektif Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN REKLAMASI PANTAI ANCOL JAKARTA DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kasus BLBI : Perspektif Hukum dan Ekonomi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum pidana : Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda....

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggung Jawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR 236/PID.SUS/2014/PN.JMB MENGENAI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN DAN PEREKAMAN GAMBAR TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KARYA FOTOGRAFI (LANSKAP) SEBAGAI SAMPUL BUKU BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA CIANJUR NO. 0408/PDT.P/2015/PA.CJR TENTANG PERBAIKAN AKTA NIKAH MELALUI ISBAT NIKAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA PIHAK KONVENSI HAK ANAK 1989

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PROSES PERIZINAN MENDIRIKAN MINIMARKET DI KABUPATEN BANDUNG PASCA BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN ICSID TRIBUNAL TERHADAP BIT CLAIM YANG DIAJUKAN INVESTOR ATAS DASAR GUGATAN PELANGGARAN INVESTMENT CONTRACT OLEH HOST STATE BERDASARKAN KONVENSI ICSID 1965

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN TIDAK MAMPU, DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN MEDIS DI RUMAH SAKIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keuangan Publik Islami : Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Psikologi Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG. NO. 1262 K/PDT/2004 TENTANG KEKUATAN HUKUM GRONDKAART SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA TANAH DITINJAU DARI HUKUM AGRARIA DAN HUKUM ACARA PERDATA POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING OLEH PT WH DALAM PEMBANGUNAN CEROBONG PEMBANGKIT LISTRIK DI KECAMATAN KENDAWANGAN, KABUPATEN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT, DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA TELEKOMUNIKASI DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kompendium Undang-Undang Untuk Penegak Hukum Buku 2

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN PEMBAKARAN DAN ATAU PENENGGELAMAN KAPAL PERIKANAN ASING TERHADAP PRAKTIK IUU (ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED) FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PINJAMAN MIKRO JANGKA PENDEK SECARA ONLINE OLEH PT.DIGITAL ALPHA INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BEBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149 PK/TUN/2011 ANTARA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA MELAWAN PT. CORBEC COMMUNICATION

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAU BURUH DALAM PEMENUHAN HAK-HAK NORMATIF PADA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANGUNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM VIKTIMOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN HAK ULAYAT PESISIR DAN LAUT KOMUNITAS SUKU BAJO DI TELUK TOMINI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI PENENTUAN KRITERIA BANK SISTEMIK DAN PENGARUH TERHADAP ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH YANG SEDANG DALAM SENGKETA DAN MENGANDUNG CACAT KEHENDAK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERTANAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Dasar-dasar perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Reklame Tidak Berizin Di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PROVIDER TELEPON SELULER KEPADA PELANGGAN PENGGUNA PASCABAYAR SEHUBUNGAN DENGAN TERBITNYA NOMOR SIM CARD YANG SAMA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA YANG TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM HAL PERMOHONAN KLAIM GARANSI TERHADAP PERUSAHAAN DI BIDANG OTOMOTIF YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEDUDUKAN UANG BELANJA (UANG PANAI’) PADA PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT MAKASSAR DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO. 81/PDT.SUSMEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST MENGENAI PEMBATALAN MEREK TRUMPS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POSISI DOMINAN TELKOMSEL DI LUAR PULAU JAWA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Internasional: Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON-MUSLIM MENURUT HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS KEADILAN TERHADAP KEPEMILIKAN HAK EKSKLUSIF ATAS MEREK DALAM KEMITRAAN BISNIS DIKAITKAN DENGAN IKTIKAD BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MENGANDUNG PENYELUNDUPAN HUKUM PASCA TERBITNYA PERMA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LARANGAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PRAPERADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAK UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN DALAM MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbandingan HIR dan RBG Sebagai Hukum Acara Perdata Positif Di Indonesia Cet. ke 2

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEMPATAN WARGA NEGARA ASING DALAM RUANG DETENSI IMIGRASI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 116 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DAN PASAL 22 KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog