Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   Berikutnya   Halaman Akhir 
Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis

Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kumpulan Perda bermasalah & Kontroversial

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Detail CantumanXML DetailCite
Peranan hukum dalam penyelesaian krisis perbankan di indonesia

Peranan hukum dalam penyelesaian krisis perbankan di indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengantar hukum Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Aspek Hukum Penipuan berbasis Internet

Aspek Hukum Penipuan berbasis Internet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Perburuhan : Bidang Hubungan Kerja

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan restorative Justice

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum acara peradilan tata usaha negara

Hukum acara peradilan tata usaha negara

Detail CantumanXML DetailCite
Komentar HIR

Komentar HIR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PENJUALAN URANIUM ANTARA AUSTRALIA DAN INDIA MENURUT TREATY ON THE NON-PROLIFERATION NUCLEAR WEAPONS 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN FASILITAS DALAM KASUS PENYELUNDUPAN MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS: PEJABAT BORDER FORCE AUSTRALIA TERHADAP AWAK KAPAL INDONESIA YANG MELAKUKAN PENYELUNDUPAN MANUSIA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN ANAK HASIL PERKAWINAN POLIGAMI LEBIH DARI EMPAT (4) ISTERI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN PERUSAKAN SISTEM KEAMANAN PERANGKAT LUNAK (JAILBREAKING) KONSOL PERMAINAN XBOX 360 YANG MERUGIKAN KEPENTINGAN PT.MICROSOFT INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI INDRAMAYU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JO. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN MEMPELAI WANITA TELAH HAMIL DI LUAR NIKAH DENGAN PIHAK KETIGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN KEMENTERIAN AGAMA DI BIDANG SERTIFIKASI HALAL PRODUK FARMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tetang Pendidikan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ilmu Dalam Perspektif : Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakikat Ilmu

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sekelumit Tentang Penyadapan: Dalam Hukum Positif di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ilmu Negara Edisi Revisi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kredit Perbankan : Aspek Hukum dan ...

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KONSINYASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL CIKOPO – PALIMANAN (CIPALI) DI DESA PEGAGAN KABUPATEN CIREBON BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KESEPAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA YANG DIPUTUS SECARA SEPIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI MUNCUL TBK DENGAN ERNEST PRAKARSA DIKAITKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSASKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH PADA TANAH KESULTANAN KASEPUHAN CIREBON YANG MASIH DALAM STATUS QUO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN DI DESA ADAT LAIKIT SULAWESI UTARA DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN PP NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG LALAPELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE VIRTUAL ASSET DIDALAM GAME ONLINE VAINGLORY BERDASARKAN TERMS OF USE AGREEMENT DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG MEMBUNUH DAN MENCOBA MEMBUNUH PEWARIS DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS NASABAH ASURANSI JIWA DALAM PROSES PENYELESAIAN PENCAIRAN KLAIM DENGAN PRAKTIK TELEMARKETING DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN SEBAGAI OBJEK EKSPLOITASI SEKSUAL BAGI KAUM PENYUKA SESAMA JENIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMEGANG HAK EIGENDOM VERPONDING ATAS SEBIDANG TANAH NOMOR 1118 TERLETAK DI JALAN IR. H. JUANDA NOMOR 166 BANDUNG TERHADAP PEMEGANG PELEPASAN HAK DARI PEMERINTAH KOTA BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA BERDASARKAN HUKUM PIDANA DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PENYELENGGARAAN HAJI OLEH BADAN HUKUM BERBENTUK YAYASAN DENGAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DAN UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS TRANSAKSI MATERIAL PADA PT SUMALINDO LESTARI JAYA TBK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE SESUAI PERATURAN PASAR MODAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PT PERTAMINA PERSERO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK DALAM PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PETRAL (HONG KONG LTD.) SEBAGAI ANAK PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG DIPOTRET ATAS TINDAKAN PENGGUNAAN POTRET SECARA KOMERSIAL OLEH PIHAK LAIN TANPA IZIN DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENOLAKAN IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI) ATAS RENCANA PELAKSANAAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA PEMBATASAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN DENGAN TERSANGKA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP DIMAS KANJENG SEHUBUNGAN DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, PENIPUAN, PENYALAHGUNAAN AGAMA, DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Pelayanan Publik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP DIMAS KANJENG SEHUBUNGAN DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, PENIPUAN BERKEDOK AGAMA, DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Adat dan Kearifan Lokal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP DIMAS KANJENG SEHUBUNGAN DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, PENIPUAN, PENYALAHGUNAAN AGAMA, DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Lembaga Islamic Development Fund (IDF) dalam Mengelola Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN PRAKTIK SUAP TERKAIT PENGATURAN SKOR (MATCH-FIXING) DALAM KOMPETISI SEPAK BOLA PROFESIONAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NO.36/PID.PRAP/2015/PN.JAKSEL MENGENAI SIDANG PRAPERADILAN A.N HADI PURNOMO MENGENAI KEABSAHAN PENYIDIK INDEPENDEN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DIBAWAH TANGAN DENGAN SURAT KUASA MENJUAL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog