Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1337/PID.B/2014/PN.BDG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 184 KUHAP DAN PASAL 5, 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN APPELLATE BODY TENTANG KEBIJAKAN ANTIDUMPING DALAM KASUS UNITED STATES CONTINUED DUMPING AND SUBSIDY OFFSET ACT OF 2000 CASE NO. WT/DS217/AB/R DITINJAU DARI KETENTUAN ANTI DUMPING AGREEMENT DAN GATT/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS CONCURSUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 50/PID.B/2015/PN.MGG MENGENAI PERBUATAN PEMERASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 150 PK/PID.SUS/2013 TENTANG PERBUATAN PENGAJUAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN TERSANGKA OLEH ADVOKAT MANATAP AMBARITA SEBAGAI TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 216K/PDT.SUS-PHI/2016 TANGGAL 3 MEI 2016 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP 35 ORANG PEKERJA DI HOTEL BESTIN DI KARAWANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hibah dan Bantuan Sosial

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum perdagangan internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sengketa Wilayah Jepang-Soviet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

An Indonesian Renaissance

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN KONTRAK PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK MENGGUNAKAN ALAT PEMBAYARAN BITCOIN DIHUBUNGKAN DENGAN YURISDIKSI DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM ATAS TINDAKAN PENGUSAHA YANG MERUGIKAN PEKERJA KONTRAK DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FRANCHISOR ATAS TINDAKAN WANPRESTASI OLEH FRANCHISEE PADA PERJANJIAN FRANCHISE ANTARA P.T. INTI KASOEM DENGAN RINNA HERLINDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELENGGARAAN DONATION BASED CROWDFUNDING DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERDAGANGAN TELEPON SELULER DAUR ULANG MEREK IPHONE DENGAN CACAT TERSEMBUNYI TANPA INFORMASI PRODUK YANG BENAR DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENGALIHAN ASET BUMN (PERSERO) DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN TENTANG BUMN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PT. BPR MUTIARA ARTHA PRATAMA DALAM PROSES LIKUIDASI BANK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERBANKAN DAN LPS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN FORUM ANAK KOTA BANDUNG SEBAGAI WADAH EKSPRESI DAN ASPIRASI ANAK JALANAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMOHON SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI (SKBDN) TERKAIT PRAKTIK PENCAIRAN SKBDN TANPA KONFIRMASI BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SURAT REKOMENDASI GUBERNUR JAWA BARAT TERKAIT IZIN PEMANFAATAN RUANG DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN BANDUNG UTARA (KBU)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGEMBANGAN SENJATA NUKLIR KOREA UTARA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP SELF DEFENCE DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERKAIT DENGAN PENGGANTIAN PPAT YANG MENINGGAL DUNIA DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KEDUDUKAN LEASING PESAWAT DALAM HAL TERJADINYA PAILIT PERUSAHAAN PENERBANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP DUGAAN KASUS PUNGUTAN LIAR OLEH TERSANGKA DANDAN RIZA WARDHANA DIKAITKAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI’AH DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CITARUM HULU BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT NO. 78 TAHUN 2015 TENTANG GERAKAN CITARUM BERSIH, SEHAT, INDAH DAN LESTARI (CITARUM BESTARI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS STATUS KEADAAN DARURAT (STATE OF EMERGENCY) YANG DIBERLAKUKAN PRANCIS PASCA SERANGAN TERORIS BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN OBJEK VIDEO PORNO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUH 2002 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN ATAS RISIKO KECELAKAAN PADA KEGIATAN PARIWISATA YANG BERISIKO TINGGI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 468 K/PDT.SUS/ 2011 MENGENAI GUGATAN PEMBATALAN MEREK RUMAH MAKAN PAK ELAN OLEH SALAH SATU AHLI WARIS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 687/PID.B/2012/PN.DPS TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERKARA PENCURIAN DATA MAGNETIC CARD (SKIMMING) ANTARA FIRDAUS THEODY DENGAN ANDRE ANDIK SUTAMA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUGIAN ATAS INSIDER TRADING YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DIREKSI PADA BUMN GO PUBLIC YANG BERLATARBELAKANG PENYELENGGARA NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2014/PN.KPJ MENGENAI PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (CYBER-BLACKMAIL) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatn

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG DIDASARKAN PADA PEMBATALAN KONTRAK KERJASAMA YANG DIKAITKAN DENGAN UU NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SERTA KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Intermanual himpunan putusan Mahkamah Agung Arbitrase

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BATAS KEWENANGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PARTAI POLITIK DAN KEDUDUKAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MENYANGKUT KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERKAWINAN YANG DIDASARKAN PADA IKATAN PERJODOHAN DALAM KANDUNGAN DI DESA NONGGUNONG KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR BERDASARKAN HUKUM ADAT MADURA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kesalahan Pengadaan? (Perspektif Hukum)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Whistle Blowers dan Justice Collaborator : Dalam Perspektif Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENGARUH LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) DI KOTA BANDUNG TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN UANG TEBUSAN DALAM PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP HUTANG YANG TELAH DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pemilik Akun Dan Perusahaan Media Sosial Atas Akun Media Sosial Yang Berisikan Muatan Negatif Terhadap Perlindungan Anak Dikaitkan Dengan Hukum Positif Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Parkir+Perlindungan Hukum Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Undang-undang Penerbangan 2009 (UU RI no. 1 th 2009)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Mengadili Menteri Memeriksa Perwira: Jaksa Agung Soeprapto dan Penegakan Hukum di Indonesia Periode 1950-1959

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Program Legislasi Nasional dalam Pembangunan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Bunga Rampai Hukum Pemerintahan Daerah: Reformulasi dan Rekonstruksi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan & Peraturan-Pemerintah RI tahun 2015 tetntang ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog