Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEDUDUKAN SAKSI PEREMPUAN DALAM PEMBUKTIAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS OBJEK AGUNAN YANG MENJADI OBJEK SITAAN PAJAK MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DAMPAK HUKUM DEKLARASI TERHADAP PASAL 16 AYAT 5(A) UNITED NATION CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DAN PASAL 44 AYAT 6(A) UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION DAN HUBUNGANNYA TERHADAP UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ONLINE DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN RISIKO REPUTASI DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT UNTUK KELOMPOK PETERNAK IKAN DI KECAMATAN CICALENGKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT LIKUIDASI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) BERDASARKAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN UPACARA LABUH SAJI BAGI MASYARAKAT ADAT PALABUHAN RATU KABUPATEN SUKABUMI DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN EKSEKUSI GADAI SAHAM DIHUBUNGKAN DENGAN HAK MEMBELI SAHAM TERLEBIH DAHULU DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL BERDASARKAN CISG 1980

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI KOPERASI SEBAGAI PENYALUR KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP UMKM DIKAITKAN DENGAN PERMENKEU NOMOR 20/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DAMPAK PERUBAHAN POLA ASIMILASI KELUAR MENJADI ASIMILASI DI DALAM LAPAS BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 21 TAHUN 2013 BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN NARKOTIKA TERHADAP TUJUAN PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum administrasi negara

Hukum administrasi negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum administrasi negara

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum administrasi negara

Hukum administrasi negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Penanaman Modal di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

An Introduction to Law

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Administrative Law

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Administrative Law

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Administrative Law

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembentukan & Perubahan undang-undang berdasarkan UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PENYEDIA PLATFORM ONLINE BERBASIS USER GENERATED CONTENT (UGC) ATAS TINDAKAN PEDAGANG (MERCHANT) YANG MENJUAL PRODUK MELANGGAR HUKUM PASCA TERBITNYA SURAT EDARAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG BATASAN TANGGUNG JAWAB PENYEDIA PLATFORM ONLINE DAN PEDAGANG (MERCHANT) PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (ELECTRONIC COMMERCE) YANG BERBENTUK USER GENERATED CONTENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Himpunan Hukum Jurisprudensi Hukum waris Indonesia : Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak kekayaan intelektual

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA JALAN TOL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MENTRI PEKERJAAN UMUM NO. 16 PRT/M/2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA TERHADAP HUTANG YANG TELAH DALUWARSA PENAGIHAN MENURUT UU KUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PNPS NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA DAN PEMBUKTIANNYA MENURUT PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum acara perdata Indonesia: Edisi Revisi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN BUILD, OPERATE AND TRANSFER (BOT) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DIDASARKAN PERPRES NO.38 TAHUN 2015 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DITINJAU DARI BUKU III KUH PERDATA TENTANG PERIKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA LAYANAN NETFLIX YANG BELUM BERBAD AN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 33 TAHUN 20 09 TENTANG PERFILMAN & UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG HAK ATAS TANAH DI ATAS HAK PENGELOLAAN LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI PT. KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN KARYA CIPTA FILM OLEH WEB DESIGNER YANG MENYEDIAKAN MEDIA STREAMING DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENJADI KORBAN AKSI MAIN HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA JUNCTO KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum kekeluargaan Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum kepegawaian di indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum kepegawaian di indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Lingkungan buku I : Umum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembangunan Politik Dalam negeri Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengantar hukum internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengantar Hukum Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengantar Hukum Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Legal Memorandum Dalam Pencabuatan Surat Rekomendasi Gubernur Jawa Barat Terhadap Pembangunan Kondotel Sahid Cleveland di Kawasan Bandung Utara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN PAJAK REKLAME OLEH PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP PENYELENGGARAAN REKLAME DI ZONA LARANGAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DISEKAP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH POLISI TERHADAP PRODUSEN MIE BIKINI (BIHUN KEKINIAN) DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS PENAYANGAN FILM PERDANA TANPA IZIN MELALUI APLIKASI SOSIAL MEDIA LIVE STREAMING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog