Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT BAHAN MAKANAN YANG DIPERPANJANG MASA KEDALUWARSA OLEH PELAKU USAHA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TRANSAKSI BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA SAGALA HERANG KECAMATAN SAGALA HERANG KABUPATEN SUBANG DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO.2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL DAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NO.4 TAHUN 1964 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BAGI HASIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI DAN BENTUK KOORDINASI ANTARA OJK, BI DAN LPS DALAM RANGKA PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BANK YANG MENGALAMI KESULITAN LIKUIDITAS DENGAN DISAHKANNYA UU NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN (PPKSK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DAMPAK PENGELOLAAN SUNGAI NIL OLEH MESIR DAN SUDAN SEBAGAI NEGARA SUKSESOR DARI PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM NILE WATERS AGREMEENTS 1929 DAN 1959 TERHADAP PEMBANGUNAN GRAND ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS PERKAWINAN DAN PERCERAIAN SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN KALANGKAH DI DESA PANYINGKIRAN KECAMATAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK BANK SEBAGAI PENERIMA FIDUSIA DALAM HAL ADANYA PENYITAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIDUGA HASIL TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI RUGI ATAS BATALNYA PELAKSANAAN HARI H PERKAWINAN DI DAERAH KOTA BAU-BAU SULAWESI TENGGARA DALAM TINJAUAN HUKUM ADAT BUTON DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA INTERNET TENTANG PENAWARAN KUOTA INTERNET PT TELKOMSEL DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEGIATAN SHADOW BANKING TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO.1133/Pid.Sus/2015/PN.Bdg DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN SEMA NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN, DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENGGABUNGAN KOPERASI (AMALGAMASI) SEBAGAI LANGKAH MEREVITALISASI KOPERASI DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH DAN BANGUNAN OLEH ORANG ASING MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA DAN PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS NASIONALITAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 140/PK/Pdt/2015 MENGENAI PENGELOLAAN KEKAYAAN YAYASAN SUPERSEMAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN SATWA YANG DIPELIHARA DI KEBUN BINATANG BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tantangan Berinovasi dalam Era Desentralisasi : Belajar dari lima daerah

Detail CantumanXML DetailCite
Pengantar filsafat hukum

Pengantar filsafat hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengantar filsafat hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Indonesia negara berdasarkan atas hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUkum Keuangan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum pidana internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Bidang Usaha Asuransi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum gadai syariah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kriminologi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kriminologi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kriminologi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tindak pidana khusus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asas-asas hukum pidana Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan bernegara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Teori Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Penyelesaian Sengketa WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak kekayaan Intelektual

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM PEWARISAN DENGAN WASIAT LISAN KEPADA ANAK KANDUNG BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DIKAITKAN DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PESERTA BPJS YANG DITOLAK OLEH PIHAK RUMAH SAKIT YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN PADA TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO) YANG TIDAK DICATATKAN DAN DILAPORKAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERDATA DAN PERATURAN PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL REPONSIBILITY (CSR) OLEH PT ANEKA TAMBANG TBK. TERHADAP WILAYAH DESA PONGKOR, BOGOR-JAWA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DALAM HUBUNGAN KERJA DENGAN PT. SIEMENS INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN KEWAJIBAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN DALAM NEGERI TERHADAP INVESTOR ASING DIKAITKAN DENGAN BILATERAL INVESTMENT TREATIES BELANDA-INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEDAULATAN INTERNAL NEGARA INDONESIA DALAM NASIONALISASI PERUSAHAAN ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERJANJIAN KEMITRAAN KERJA OLEH PT. GO-JEK INDONESIA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK KEPADA PENGEMUDI GO-JEK DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG–UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KUHD Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dilengkapi dengan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Agraria Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KERUGIAN PT PERSERO DITINJAU BERDASARKAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO) SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN BANK UNTUK MEMENUHI LIKUIDITASNYA DENGAN SKEMA MINI MASTER REPURCHASE AGREEMENT (MINI MRA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK CIPTA ALBUM MUSIK ATAS TINDAKAN PIHAK YANG MERILIS DAN MENDISTRIBUSIKAN ULANG ALBUM MUSIK DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN RUMAH DENY AKUNG DI JALAN CAKRA NEGARA YANG DITUTUP AKSES JALANNYA OLEH WARGA PEDULI PERUMAHAN BUKIT MAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog