Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEDUDUKAN DANA ZAKAT YANG DIINVESTASIKAN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEKERJA PT. AMSTRONG FACTORY INDONESIA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK DIDUGA KARENA KESALAHAN BERAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO OLEH BANK UMUM DALAM MENJAGA LIKUIDITAS BANK AKIBAT KENAIKAN HARGA TANAH DI JAKARTA YANG TIDAK BISA DIKENDALIKAN PEMERINTAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013 tentang Aop Saopudin, S.Pd., I Bin Kamaludin dalam Mendisiplinkan Siswa SDN Panjalin Kidul V

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INSENTIF DAN DISINSENTIF NON FISKAL DALAM PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA BANDUNG BERDASARKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR BAHASA INGGRIS ENGLISH CAFE DALAM PERJANJIAN DITINJAU BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis terhadap Uraian Unsur dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a atau b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Prinsip Kepastian Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN RISIKO OPERASIONAL BANK DALAM RANGKA MENINGKATKAN CITRA KOPERASI DI MASYARAKAT DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 18/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR UNTUK MEMPEROLEH PENGASUHAN DI PANTI SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG USAHA KESEJAHTERAAN ANAK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG USAHA KESEJAHTERAAN ANAK BAGI ANAK YANG MEMPUNYAI MASALAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL OLEH BANK DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KOPERASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERMENDAG NOMOR: 72/M-DAG/PER/9/2015 TENTANG STANDARISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN DALAM PELAKSANAAN PEREDARAN MAINAN ANAK-ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROGRAM SIARAN TELEVISI OLEH LEMBAGA PENYIARAN DALAM PENYEDIAAN TRANSLASI BAHASA ISYARAT BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGGU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA OLEH TENAGA KERJA ASING DI PT HUAWEI SERVICES DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI SERIKAT PEKERJA DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN DITINJAU DARI UU NO.13TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN PURNA JUAL MOTOR HARLEY DAVIDSON PASCA MUNDURNYA PT MABUA MOTOR INDONESIA SEBAGAI DISTRIBUTOR RESMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT DUTA SENAWIJAYA MANDIRI TERHADAP RETAKNYA RUMAH WARGA SEKITAR AKIBAT PEMASANGAN TIANG PANCANG DALAM PEMBANGUNAN APARTEMEN GARDENIA DI KOTA BOGOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SERANGAN PESWAT TEMPUR TAMPA AWAK (UNMANNED COMBAT AERIAL VEHICLE) OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP AL SHABAAB BERDASARKAN PRINSIP PROPORSIONALLITAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DIKAITKAN DENGAN TINDAK DISKRIMINASI YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER SEPAKBOLA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN JADI DENGAN NOTA PEMBELIAN SEBAGAI ALAT BUKTI TRANSAKSI PERDAGANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNG JAWABAN MASKAPAI PENERBANGAN ASIANA AIRLINES TERHADAP MENINGGALNYA PENUMPANG AKIBAT TERLINDAS KENDARAAN PEMADAM KEBAKARAN (SAN FRANSISCO FIRE DEPARTEMENT) DIKAITKAN DENGAN KONVENSI MONTREAL 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG MELAWAN ARUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG DHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 MENGENAI SENGKETA MEREK DAGANG KOPITIAM ANTARA ABDUL ALEK SOELYSTIO MELAWAN PHIKO LEO PUTRA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS WAKAF BENDA BERGERAK BERUPA UANG TANPA MELALUI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DITINJAU DARI PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN BAHASA DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL PENGADAAN SATELIT ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. DENGAN JSC ISS-RESHETNEV COMPANY DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM HAK PERIKANAN TRADISIONAL BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS : PENANGKAPAN NELAYAN ASING DI PERAIRAN DERAWAN, KALIMANTAN TIMUR OLEH INDONESIA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS BAGI ANAK DARI PERKAWINAN ANTARA PENGANUT BAHA’I DENGAN PEMELUK AGAMA ISLAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Pembinaan NarapidanaAsimilasi Terhadap Pencapaian Tujuan Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kawin Sedarah Masyarakat Adat Suku Polahi Di Gorontalo Dihubungkan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK YANG TIDAK BERIZIN DIKAITKAN DENGA N PERATURAN BANK INDONESIA NO.18/20/PBI/2016 TENTANG KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SITUS “UANGTEMAN.COM” DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DAN POJK NO. 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PENEROBOSAN RAHASIA BANK UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN DALAM ERA AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION TERHADAP PRINSIP KEPERCAYAAN DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM DALAM JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN OLEH PENGEMBANG SECARA PRE PROJECT SELLING DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN ATAS PILIHAN ORANG TUA DI DESA PABUARAN LOR KABUPATEN CIREBON DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) SEBAGAI PENGAWASAN OLEH JAKSA TERHADAP PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM PEWARIS MENINGG AL PADA MASYARAKAT SUNDA DI KAMPUNG CIKONENG DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PEMBERIAN MAHAR (MAS KAWIN) YANG DIBERIKAN OLEH PIHAK KETIGA TERHADAP CALON PASANGAN SUAMI ISTRI MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGEMBALIAN BENDA BUDAYA KARYA ADILUHUNG KE NEGARA ASAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BUDAYA WARISAN DUNIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENGUMPULAN DANA MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN SKEMA PENYERTAAN ( CROWDFUNDING EQUITY BASED ) DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENGUMPULAN DANA MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN SKEMA PENYERTAAN ( CROWDFUNDING EQUITY BASED ) DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 514 K/PDT.SUS - PAILIT/2013, TANGGAL 30 DESEMBER 2013 MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH PT. GALENA SURYA GEMILANG TERHADAP PT. MANDIRI AGUNG JAYA UTAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK BADAN ARBITRASE NASIONA L INDONESIA (BANI) OLEH BANI PEMBAHARUAN DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 20 TAH UN 20 16 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN KAMPUNG MUSLIM KECICANG KARANG ASEM BALI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO.1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG PELANGGARAN KEPALA ADAT DALAM PENGELOLAAN HARTA PUSAKA DI DESA BATUSANGKAR DITINJAU DARI HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA KONSTRUKSI KEPADA DEBITUR YANG JAMINANNYA TIDAK MENJAMIN KESELURUHAN UTANGNYA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN DAN PERATURAN TERKAIT LAINNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS AKIBAT PENJUALAN HARTA ASAL ISTERI YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TANPA SE PENGETAHUAN AHLI WARIS LAINNYA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA NOMOR 2350/Pdt.G/2013/PA.Tgrs TENTANG PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIPUTUS VERSTEK DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN MENGENAI PRAKTIK PENGUMPULAN DANA SOSIAL MELALUI CROWDFUNDING DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ROYALTI PENCIPTA ATAS PENGGUNAAN KARYA CIPTA LAGU DAN / ATAU MUSIK YANG BELUM DICATATKAN ATAS PERFORMING RIGHT UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ASUH ANAK YANG JATUH KEPADA BAPAK BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM .

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 547/Ag/2016 TENTANG PEMINDAHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR DARI IBU KE AYAHNYA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM dan UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog