Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Permohonan Pailit Untuk Kepentingan Umum Oleh Jaksa Pengacara Negara Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENCAIRAN BANK GARANSI DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG/ JASA DITIN JAU BERDASARKAN HUKUM PERBANKAN SKRIPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PRINSIP BAIL IN DALAM PENANGGULANGAN BANK SISTEMIK YANG BERMASALAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENOLAKAN ISRAEL UNTUK MEMATUHI RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR S/RES/2334 TENTANG PENDUDUKAN ISRAEL DI PALESTINA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KEMITRAAN YANG DIBUAT SECARA LISAN ANTARA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DAN PELAKU USAHA MENENGAH DITINJAU BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENELANTARAN ORANG TUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP HAL YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN SATWA LANGKA SECARA ILEGAL MELALUI DUNIA MAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Mengenai Persyaratan Tes Human Immunodeficiency Virus (HIV) Dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) Bagi Calon Pengantin Yang Akan Melangsungkan Pernikahan Didasarkan Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Perbankan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polisi Yang Diperkerjakan Di OJK Dikaitkan Dengan KUHP Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Hukum Terhadap Status Kepemilikan Harta Warisan Akibat Perkawinan Campuran yang dilakukan oleh margariet dengan douglas di bali dikaitkan dengan pasal 35 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Instagram Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Pada Transaksi Jual Beli Narkotika Melalui Media Sosial Instagram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/PDT.SUS/2012 Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Kesalahan Penulisan Tiket Pesawat Ditinjau DAri Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Pemusnahan Barang Nukti dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 Butir B UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Terhadap Pembuktian Di Persidangan Dihubungkan Dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Aksi-Aksi Korporasi Yang dilakukan Perseroan Terbatas Terhadap Perusahaan Terbuka Yang Menyebabkan Perubahan Kepengendalian Perusahaan Agar Menjadi Terdaftar Di Bursa Efek Di Tinjau Dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Ditinjau dari Het Herzien Indonesche Reglement (HIR) Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN WAKTU KERJA DAN UPAH LEMBUR DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KOTA BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIDANA DENDA BERDASARKAN KUHP DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGELOLAAN ELECTRONIC WASTE (E - WASTE) MENURUT KONVENSI BASEL 1989 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP JUAL BELI HARTA PUSAKA TINGGI DI KOTA PADANG YANG DILAKUKAN TANPA SEPENGETAHUAN ANGGOTA KAUM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENUNDAAN KEBERANGKA TAN IBADAH UMRAH DAN PENELANTAR AN JEMAAH UMRAH OLEH PENYE LENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INDONESIA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI SERTA PERATURAN PELAKSANANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA UNTUK PEMBUATAN PRODUK KOSMETIK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DAN JALAN TOL CISUMDAWU DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PENANGKAPAN DAN PENAHANAN NAZANIN ZAGHARI RATCLIFFE OLEH IRAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS MUSNAHNYA MINUTA AKTA YANG DISIMPAN OLEH NOTARIS DITINJAU DENGAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG - UNDANG NO . 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK JUAL - BELI TANAH WAKAF UNTUK PEMAKAMAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI PEMBENTUKAN INTERNATIONAL INSTRUMENT ON MARINE BIOLOGICAL DIVERSITY OF AREAS BEYOND NATIONAL JURISDICTION TERKAIT MARINE PROTECTED AREAS SERTA IMPLIKASI TERHADAP ATURAN HUKUM REGIONALNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN O LEH KORPORASI DITINJAU DARI SKB NOMOR: KEP - 04/ MENLH/ 04/ 2004 TENTANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Putusan Nomor :22/PID /2016/PT.MTR. Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Oleh Furqan Ermansyah Terhadap Taufan Rahmadi Berdasarkan Perspektif Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1106K/PDT/2016 TENTANG KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA WANPRESTASI ANTARA PT. INDOEXIM INTERNATIONAL MELAWAN PT. AGILITY INTERNATIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DALAM PELAKSANAAN HAK EKSEKUTORIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF DENDA DI BAWAH BATAS MINIMAL OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ( KPPU ) DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN HUKUM ANTARA APOTEKER DAN DOKTER DALAM TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESALAHAN PENGOBATAN ( MEDICATION ERROR ) KEPADA PASIEN DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG – UNDANG N OMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHAT AN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DA LAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DI BERDASARKAN UNDANG- MINERAL DAN BATUBARA JO. UNDANG- TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH FREJA.CO TERHADAP OKA MAHENDRA PUTRA SELAKU PEMILIK TAKIS MANAGEMENT YANG TIDAK MENGUNGGAH FOTO ENDORSEMENT PADA AKUN INSTAGRAM MILIK ELIZABETH KASAI BERDASARKAN KONTRAK ENDORSEMENT DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH POLRI DALAM DUGAAN PENEMBAKAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN LUBUKLINGGAU SAAT MELAKUKAN RAZIA KENDARAAN BERMOTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG KEWAJIBAN RITUAL SEREN TAUN DI DESA SINAR RESMI, KECAMATAN CISOLOK, KABUPATEN SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MA 2330 K/PID.SUS/2013 TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SURAT SAMPEL TANAH YANG DIAMBIL DILUAR AREA PENGOLAHAN DALAM KASUS BIOREMEDIASI DIKAITKAN DENGAN UU No. 8 TAHUN 1981 (KUH AP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600/Pid/2009 Tentang Pencabutan Aduan Yang di ajukan Oleh Saksi Korban Yang telah Melampaui Batas Waktu Pencabutan Ditinjau dari Tujuan Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL YANG TELAH MEMILIKI ANAK KANDUNG LEBIH DARI SATU DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI HUKUM ATAS KETIDAKTERSEDIAAN SUKU CADANG KENDARAAN COMPLETELY BUILT UP (CBU) DI INDONESIA OLEH IMPORTIR UMUM KENDARAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH KREDITUR DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENOLAKAN MUTASI PNS BIDANG METROLOGI LEGAL DI PROVINSI JAWA BARAT DIKAITKAN DENGAN PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS DAERAH PROVINSI YANG MELAKSANAKAN METROLOGI LEGAL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA SUAP PASCA DI BERIKANNYA REMISI DI HUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PERMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) YANG BERLATAR BELAKANG ISU SARA DIHUBUNGKAN DENGAN UU ITE DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM TRANS PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT KHUSUSNYA MENGENAI INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT BERDASARKAN CHAPTER 9 TRANS PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PENANAMAN MODAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

REKLAMASI PANTAI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN WILAYAH NEGARA TERHADAP PERUBAHAN IKLIM BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TERLAPOR ACHMAD YOGIE DALAM HAL PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH YANG DIDUGA TELAH MENIMBULKAN SUATU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 158 K/PID/2015 TENTANG ASPEK PERDATA YANG DI PIDANAKAN JO. PASAL 372 KUHP DAN WANPRESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog