Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS YANG TIDAK MENDAPATKAN HARTA BERSAMA ATAS WASIAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM MASA PEMBIAYAAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Pidana Internasional; dalam kerangka perdamaian dan keamanan internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 653 K/AG/2015 TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN OLEH ISTERI PERTAMA TERHADAP PERKAWINAN ISTERI KEDUA YANG DILAKSANAKAN TANPA IZIN ISTERI PERTAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

OPTIMALISASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH PENYIDIK POLRI DAN PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN HIDUP DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN PERDATA OLEH PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK CIPTA WARGA NEGARA AMERIKA SERIKAT ATAS PEMBAJAKAN FILM DALAM SITUS STREAMING ONLINE YANG DILAKUKAN WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lembaga Pidana Bersyarat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbandingan Hukum Pidana : Kontemporer

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbandingan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pidana dan Pemindanaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbuatan Melanggar Hukum; dipandang dari sudut Hukum Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbandingan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PENGGANTIAN KEDUDUKAN AHLI WARIS BERDASARKAN WASIAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN DIREKSI YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN RUPS ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM DENGAN HAK SUARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI HUNIAN LAYAK BAGI PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN IZIN KERJA PEMAIN SEPAK BOLA ASING DI KOMPETISI TORABIKA SOCCER CHAMPIONSHIP 2016 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERMENAKERTRANS NOMOR 16 TAHUN 2015

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERSEROAN TERBATAS PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA DALAM PEMBERANGKATAN TENAGA KERJA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK EKONOMI ATAS PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL KARYA CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DALAM MESIN KARAOKE BOOTH DIKAITKAN DENGAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DI SEKITAR SUNGAI CINAMBO SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PENCEMARAN SUNGAI CINAMBO KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA LAGU DALAM VIDEO UNGGAHAN DI INTERNET DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ORANG TUA SEBAGAI PENGAMPU TERHADAP PERKAWINAN ANAKNYA YANG DIBAWAH PENGAMPUANNYA DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA NO. 2925 K/PDT/2012 MENGENAI GUGATAN PEMBATALAN BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN KESELURUHAN AHLI WARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 80/PID.SUS/TPK/PN.BDG TENTANG PERBUATAN HIBAH YANG DITAFSIRKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP DISKRIMINASI KESEMPATAN MENDAPATKAN UPAH BAGI TENAGA KERJA PEREMPUAN DI INDONESIA DITINJAU DARI CEDAW TAHUN 1979, KONVENSI ILO NOMOR 100 TAHUN 1951, DAN KONVENSI ILO NOMOR 111 TAHUN 1958

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP DISKRIMINASI KESEMPATAN MENDAPATKAN UPAH BAGI TENAGA KERJA PEREMPUAN DI INDONESIA DITINJAU DARI CEDAW TAHUN 1979, KONVENSI ILO NOMOR 100 TAHUN 1951, DAN KONVENSI ILO NOMOR 111 TAHUN 1958

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ATAS PERJANJIAN GADAI TANAH PERTANIAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UU NOMOR 56 PRP. TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN PADA MASYARAKAT DESA EMPLAK, PANGANDARAN, JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN HUKUM YANG DAPAT DI AMBIL OLEH HAKIM ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH CV DE’ SKT DARAJAT POOL, RESORT & RESTO DI KAWASAN KONSERVASI CAGAR ALAM KECAMATAN PASIRWANGI KABUPATEN GARUT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

“PENEGAKAN HUKUM ATAS LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI SEMPADAN REL KERETA API DIKAITKAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BANDUNG”

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGHUNI RUMAH PANGGUNG DI PESISIR PANTAI KOTA BALIKPAPAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kejahatan Terhadap Harta Benda

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Koin Peduli Prita Indonesia Against Injustice

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional (Jilid ke-2)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana : mulai proses penyelidikan hingga persidangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kapita Selekta Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kapita Selekta : hukum pidana Kriminologi & Victimologi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kriminalisasi dalam Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kapita Selekta Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Pidana Indonesia; perkembangan dan pembaharuan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Acara Pidana; normatif, teoretis, praktik dan permasalahannya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Acara Pidana; satu kompilasi ketentuan-ketentuan KUHAP dan hukum internasional yang relevan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harusnya Panda Nababan Bebas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum dan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Penitensier

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Pidana Indonesia (suatu pengantar)

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog