Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Pengembalian Aset Hasil Korupsi : berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemikiran Romli Atmasasmita "tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Menjerat Anggodo Membongkar Kriminalisasi KPK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Korupsi, Good Governance, dan Komisi anti Korupsi di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Korupsi Bibit & Chandra

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Arah Sistem Peradilan Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL : Suatu Pengantar

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Internasional, Hukum Nasional, & Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peradilan Bebas & Contempt of Court

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Euthanasia; menurut pandangan hukum positif dan hukum islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA DI TANAH ULAYAT DALAM SENGKETA TANAH ULAYAT SIBAYAK LAU CIH DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN ) II

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM DALAM PERJANJIAN PENGADAAN HELIKOPTER PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel TERHADAP PENENTUAN KERUGIAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN PASAL 1365 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Dibalik Palu MA Mendudukan Perdebatan Retroaktif

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu atau Musik Terhadap Pelaku Usaha Karaoke yang Melakukan Wanprestasi atas Kewajiban Pembayaran Royalti Dikaitkan dengan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PENERAPAN PERSYARATAN PERDAGANGAN (TRADING TERMS) PADA BISNIS RITEL MODERN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 70/M-DAG/PER/12/2013 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia pada Perbuatan Pihak Ketiga dalam Perjanjian Subkontrak Pengadaan Barang/Jasa Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN MEREK TERKENAL YANG BELUM TERDAFTAR TERKAIT DENGAN PENIRUAN MEREK YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN CURANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK DISERTAI LAPORAN HASIL PENELITIAN DARI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Pembuktian Tindak Pidana KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbuatan Melawan Hukum; pendekatan kontemporer

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tindak Pidana Perkelahian Pelajar

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Teori-teori dan kebijakan pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Terminologi Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tindak Pidana Ekonomi, Bisnis dan Korupsi Perbankan : Modul Kuliah "Kejahatan Bisnis"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional; dalam kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengantar Hukum Pidana Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbuatan Melawan Hukum; pendekatan kontemporer

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP LAYANAN FINTECH JENIUS BANK BTPN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Requisitoir Bebas dalam Perkara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG NOMOR 51/PDT/2016/PT.PLG TENTANG PENERAPAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) PT. BUMI MEKAR HIJAU ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KONSESI DITINJAU DARI PASAL 1365 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1672 K/PID.SUS/2012 MENGENAI UNSUR PERMUFAKATAN JAHAT YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 114 JO. 132 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perkembangan Hukum Pidana dalam Era Globalisasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PROPERTI (DEVELOPER) SEBAGAI PIHAK PENGELOLA SEMENTARA DALAM PENARIKAN IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (IPL) PADA UNIT APARTEMEN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP ATRIBUSI ATAS TINDAKAN HARBORING NEGARA TERHADAP PELAKU TERORISME: STUDI OPERATION ENDURING FREEDOM AMERIKA SERIKAT TERHADAP AFGHANISTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB MERCHANT TERHADAP KERUGIAN PADA NASABAH YANG TIMBUL AKIBAT PRAKTIK DOUBLE SWIPE PADA KARTU DEBET SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/40/PBI/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN DAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA AKIBAT ADANYA PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SELAMA PERKAWINAN BERLANGSUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 272K/PDT-SUS-HKI/2016 MENGENAI PEMBATALAN MEREK DAGANG WAXX (LAURENT BOULET VS BARTH NICHOLAS CLAUDE M.M., DKK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DOKTRIN RES IPSA LOQUITUR DALAM PENYELESAIAN KASUS MALAPRAKTIK MEDIS DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN MULTI LEVEL MARKETING ANTARA MITRA USAHA ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN PT. MELIA SEHAT SEJAHTERA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM PEMUNGUTAN ROYALTI TERHADAP RADIO INTERNET INDONESIA YANG MENYIARKAN LAGU TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PT,FIRS TRAVEL DALAM PENTELENGGARAAN IBADAH UMRAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI SANKSI TERHADAP INDIVIDU MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK MEREK ATAS MEREK YANG SEDANG DALAM PROSES PENDAFTARAN DALAM PERJANJIAN WARALABA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lembaga Pidana Bersyarat

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog