Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Berikutnya   Halaman Akhir 
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsolidasi Terbaru "Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" : Dari Perpres 54/2010 sampai Perpres 4/2015

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perdagangan & Persetujuan BIDANG JASA WTO

Detail CantumanXML DetailCite
Update Paling Lengkap Undang-Undang PEMILU : UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Beserta Penjelasannya

Update Paling Lengkap Undang-Undang PEMILU : UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Beserta Penjelasannya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Ekonomi Internasional : Suatu Pengantar Cetakan Ke 6

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Ekonomi Internasional : Suatu Pengantar Cetaka Ke -5

Hukum Ekonomi Internasional : Suatu Pengantar Cetaka Ke -5

Detail CantumanXML DetailCite
Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia

Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia

Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Acara Pidana ( Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tanya Jawab Jilid II

Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tanya Jawab Jilid II

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Acara Khusus pada Pengadilan Hubungan Industrial

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AMDAL dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Detail CantumanXML DetailCite
Ilmu Negara

Ilmu Negara

Detail CantumanXML DetailCite
Pengantar dalam hukum Indonesia

Pengantar dalam hukum Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi : Regulasi & Konvergensi

Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi : Regulasi & Konvergensi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUKUM TATA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengantar ilmu hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PENETAPAN ANAK ANGKAT DALAM WUJUD PENERAPAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK UNTUK ANAK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN RUMAH APUNG DI KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JO. UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERFORMANCE BOND FIKTIF DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI ESDM NO. 10 TAHUN 2017 TENTANG POKOK -­ POKOK PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Menuju Negara Hukum yang Demokratis

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJUALAN AKUN STREAMING MUSIK ONLINE BERBAYAR YANG DIPEROLEH MELALUI TINDAK PIDANA PERETASAN ( CRACKING) BERDASARKAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM MENGAKSES KONTEN YANG MENGANDUNG UNSUR PORNORAFI DALAM MEDIA INSTAGRAM BERDASARKAN UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG - UNDANG ITE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH OLEH PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN YANG BERBAHAYA BAGI KESEHATAN MASYARAKAT DALAM MEMPRODUKSI PANGAN DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kejahatan terhdap Tubuh & Nyawa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK IMUNITAS PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM KASUS TUNTUTAN PID ANA TERHADAP ANGGOTA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PADA SAAT MENDAMPINGI PENERIMA BANTUAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP SISTEM PRE PROJECT SELLING YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMBANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN SEBAGAI AKIBAT PERZINAAN DIHUBUNGKAN DE NGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM, DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENGAMBILALIHAN ASET BERUPA BENDA VIRTUAL DI PERMAINAN DARING SECARA PAKSA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Yang Dilakukan oleh komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Operasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Operasi Tangkap Tangan Yang Di hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Dikaitkan Dengan Azas Praduga Tidak Bersalah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS JASA PENANGANAN KARGO DAN POS OLEH PT ANGKASA PURA LOGISTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH TIMBUL DI WILAYAH PESISIR PANTAI UTARA JAWA BARAT DALAM RANG KA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP SERTIFIKASI KEANDALAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO.8 TAHUN 199 9 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA WARISAN YANG DIGADAIKAN SEBELUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KUSTODIAN DAN INVESTASI DALAM PENYELENGGARAAN AKTIVITAS EQUITY CROWDFUNDING OLEH PT AKSELERAN KAPITAL INDONESIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DIBIDANG JAMINAN FIDUSIA MENGGUNAKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP EKSTRATERITORIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA MANAJEMEN OPERASIONAL BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DALAM MENGANTISIPASI KREDIT MACET DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 4/POJK.03/2015 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN ( CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ) PADA BANK DITINJAU DARI PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN GRASI OLEH PRESIDEN SEBAGAI HAK PREROGATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENANGGULANGAN PRAKTIK PROSTITUSI SESAMA JENIS DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN WASIAT HIBAH WARIS SEORANG AYAH KEPADA ANAK PEREMPUANNYA DALAM SUKU BATAK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT BATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

T INDAKAN PENGEMBANG PERUMAHAN ATAS PEMBANGUNAN TEMBOK BETON YANG MENGAKIBATKAN TERTUTUPNYA AKSES JALAN WARGA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI BAWAH TANGAN SEBAGAI DASAR PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog