Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PT.MITRA KELOLA SELARAS DENGAN PARA PEMILIK UNIT CONDOTEL DI DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN CONDOTEL BRAGA CITYWALK BANDUNG DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SEBAGAI KREDITOR PEMEGANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN SIMPAN PINJAM BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM DESA BERSAMA) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PINJAMAN MACET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TURUNANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENANGGUNG UNTUK MENGAMBIL-ALIH KEMBALI ASET YANG DIJAMINKAN KEPADA KREDITOR DALAM RANGKA PELUNASAN UTANG DEBITOR YANG TELAH DIPUTUS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SERTA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN NOMOR 198/PDT-SUS/BPSK/2016/PN.RAP TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

110110140217 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT NO. 350/PDT.G/2014/PA.JB TENTANG PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH GANGGUAN PSIKOLOGIS HIPERSEKS PADA SUAMI MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PROSES AMANDEMEN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN PERUSAHAAN PENANAM MODAL ASING PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DIKAITKAN DENGAN KONSEP KEDAULATAN EKONOMI NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DUALISME ATURAN MENGENAI SERTIFIKAT BADAN USAHA BAGI PERUSAHAAN KONSTRUKSI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN HAK INVESTOR UNTUK MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN GADAI SAWAH OLEH PENERIMA GADAI (AR-RAHN) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN TERHADAP TINDAKAN AKUISISI PERUSAHAAN GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM BERINVESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGUNGKAPAN RAHASIA NEGARA DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMILIK KARYA CIPTA GAMBAR KELOMPOK MUSIK AKIBAT DIGUNAKANTANPA IZINDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DARI ADANYA ECONOMIC DISRUPTION YANG MENYEBABKAN HILANGNYA KESEMPATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT NOMOR 389/Pdt.P/2015/PAJB TENTANG PENETAPAN AHLI WARIS NON MUSLIM DIKAITKAN DENGAN PASAL 171 HURUF C KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PEMBUKTIAN DALAM 164 HIR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbandingan Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan di Beberapa Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN CIPARAY, KABUPATEN BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PENJUALAN TANAH TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM HAL TERDAPAT SITUASI MAFQUD DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR YANG MENGGUNAKAN JASA PINJAMAN UANG ONLINETERKAITDENGANDATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANGHUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI BIDANG PERTAHANAN: STUDI TERHADAP PENGESAHAN PERJANJIAN INDONESIA-CEKO DAN PERSETUJUAN INDONESIA-PAKISTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PERKAWINAN ANTAR AGAMA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN WAJIB BELAJAR SEBAGAI UPAYA MENEKAN PRAKTIK PERKAWINAN BAWAH UMUR DI KECAMATAN PASIR JAMBU, KABUPATEN BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS(PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN) DALAM KAITANNYA DENGAN PENGHAPUSAN PRAKTIK PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN NO. 31-K/PM-1-07/AD/III/2015 TENTANG PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA TANPA DISERTAI REHABILITASI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN MASALAH ANTARA MASYARAKAT PENGHUNI PULAU PARI DENGAN PT BUMI PARI ASRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMITMEN INDONESIA SEBAGAI NEGARA ANGGOTA WTO TERKAIT PENERAPAN PERATURAN TINDAKAN PENGAMANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN SAFEGUARD WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN YANG DIDASARKANPADA PERJODOHAN OLEH ORANG TUASEBAGAI ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN DIHUBUNGKAN DENGANHUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (SECURITIES INVESTORS PROTECTION FUND)DALAM MENYELESAIKAN KERUGIAN AKIBAT TRANSAKSI PRE CLOSING MARKETSEBAGAI BENTUK MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REGISTRASI KARTU PERDANA DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS PENJUALAN KAVELINGTANAH MATANG TANPA RUMAHOLEH DEVELOPERDIHUBUNGKAN DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGANPELAKSANATUGASMENTERIDALAMMENGAMBILKEPUTUSANDANTINDAKANYANGBERSIFATSTRATEGISBERDASARKANUNDANG-UNDANGNOMOR30TAHUN2014TETANGADMINISTRASIPEMERINTAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PEKERJA PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA AKIBAT PERUBAHAN STATUS MENJADI PERGURUAN TINGGI NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PATEN PADA PERJANJIAN LISENSI PATEN DALAM RANGKA ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA BERDASARKAN KITAB UNDANG –UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA) DAN UNDANG –UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KAPAL KARAM ASING SEBAGAI CAGAR BUDAYA BAWAH AIR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA BERUPA UPAH YANG DIBAYARKAN SECARA BERTAHAP DAN TIDAK UTUH DI FEMINA GROUP DIKAITKAN DENGAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREATOR MANGA TERHADAP PENGGUNA MEDIA SOSIAL YANG MENJADIKAN KARYANYA SEBAGAI MEME COMIC DIKAITKAN DENGAN HAK EKSKLUSIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUSMENGENAI PENERAPAN UNSUR DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU DIHUBUNGKAN DENGAN PERKARA NO. 85/PID.B/2017/PN.GRT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGECUALIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERDASARKAN STATUTA ROMA MENGENAI KEJAHATAN INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA YANG MEMILIKI RIWAYAT SEBAGAI MANTANTENTARA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Jurnal LEGISLASI INDONESIA - Indonesian Journal of Legislation

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Jurnal YUDISIAL Vo. 11 No. 3 Desember 2018 Hal. 267-406

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Jurnal Hukum ADIL : "Perlindungan Hak-Hak Anal Jalanan Di Kota Padang Ditinjau Dari UNdang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Jurnal Hukum ADIL : "Perlindungan Hukum Terhadap Kredit Dalam Hal Dibatalkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Jurnal Hukum ADIL : "Pengawasan Terhadap Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dalam Upaya Melestarikan Dan Mencegah Terjadinya Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur".

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perma Tentang Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Pengadilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kriteria Itikad Tidak Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Melalui Putusan Pengadilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Small Claim Court Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 491k/Pdt.Sus - Hki/2015 Mengenai Sengketa Merek Antara Monster Energy Company Dahulu Bernama (Hansen Beverage Company) Melawan Andreas Thamrun Yang Ditinjau Dari Undang - Undang No.15 Tahun 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DAMPAK PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP EKSISTENSI DAN KEBERLANJUTAN KEGIATAN PERTAMBANGAN KAPUR CV. SUMBER JAYA KAPUR KECAMATAN SUMBER JAYA KABUPATEN MAJALENGKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP TUNGGAKAN IURAN JAMINAN KEMATIAN OLEH PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI EKSTRADISI SEDERHANA DALAM PENYERAHAN PELAKU TINDAK PIDANA KEPADA NEGARA PEMINTA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM OBJEK REPO DI PASAR NEGOSIASI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog