Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH PENGUASAAN HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSEKUSI DARI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG DALAM TINJAUAN HIR/RBG DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN FUNGSI HUTAN LINDUNG DALAM KEGIATAN EKSPLORASI SUMBER DAYA PANAS BUMI DI KAMOJANG KABUPATEN GARUT DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN BANGKU PENUMPANG PADA ATAP BUS BANDROS DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 103 TAHUN 2018 TENTANG PENGOPERASIAN DAN TARIF SEWA BUS WISATA BANDUNG TOUR ON BUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN TERTUTUP OLEH PT RITEL MODERN MINANG DENGAN MITRANYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI ATAS TIDAK DIAKOMODASINYA SURAT ASPIRASI PEMEGANG SAHAM DALAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN BUMN PERSERO TERHADAP KEDUDUKAN DIREKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KOTA BANDUNG TERHADAP KEWENANGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Indonesia Arbitration (Quarterly Newsletter) Vol. 10 No. 3 September 2018

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Standort des auslandishen Rechts im nationalen Rechtssystem : Wo kommt dasKollisionsrecht mit demVervassungsrcecht dalam ( Revue De Droit Compare Comparative Law Review, Vol. LII No. 4 (188)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

International Cartels and the Geographic Limits to the Aplication of the Competition Law in Australia (dalam Revue De Droit Compare Comparative Law Review)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ilmu Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NO. 02/PDT.G/2015/PN.IDM TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MEMUTUS GUGATAN PEMBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Model Alternatif MEDIASI SYARIAH Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM BAGI HASIL DENGAN MEKANISME PEMBAGIAN UNTUNG DAN RUGI (PROFIT AND LOSS SHARING MECHANISM) DAPAT MEMBERI KEADILAN BAGI NASABAH & BANK SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS BANGUNAN GEDUNG DI KAWASAN PESISIR PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU DALAM KERANGKA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asian Journal Comparative Law Vol.14, Issu 1, July 2019, : When Activists Meet Controlling Shareholders in the Shadow of the Law : A Case Study of HongcKong , pp. 1-36

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS CONTRARIUS ACTUSTERHADAP PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM ORGANISASI MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN FUNGSI HUTAN LINDUNG DALAM KEGIATAN EKSPLORASI SUMBER DAYA PANAS BUMI DI KAMOJANG KABUPATEN GARUT DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM HAL KERUSAKAN BARANG MUATAN PADA KAPAL YANG DINYATAKAN LAIK LAUT DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PELAYARAN DAN KUHD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KEDUTAAN BESAR ASING TERHADAP TENAGA KERJA WNI ATAS PHK SECARA SEPIHAK MENURUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERMOHONAN ITSBATNIKAH DALAM PERKAWINAN SIRRI YANG DILAKUKAN PASANGAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENCANTUMAN KLAUSUL PEMUTUSAN KONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU PENGADAAN MATERIAL UNTUK PENUNJANG KEBERSIHAN INDOOR TAHUN 2018 ANTARA PT PERTAMINA (PERSERO) TERMINAL BBM BANDUNG GROUP DENGAN PIHAK KEDUA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR : 169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. TENTANG PENANGKAPAN DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN ATAS ATTY SUHARTY OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN BENDA RUANG ANGKASA SEBAGAI SPACE HERITAGE (WARISAN RUANG ANGKASA) BERDASARKAN PRINSIP JURISDIKSI FUNGSIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUSTERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 526/G2012/PN.Jkt.Sel TERKAIT PEMBATALAN PRENUPTIAL AGREEMENT (PERJANJIAN PRANIKAH) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1824 K/PID.SUS/2012 TENTANG SUAP ATAS NAMA H. SYARIFUDDIN DIHUBUNGKAN DENGAN OBJEK PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2394 K/PDT/2010 TENTANG EKSEKUSI RIIL YANG TIDAK DAPAT DILAKANSANAKAN DITINJAU DARI HUKUM ACARAPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN MODAL KERJA ANTARA NELAYAN DENGAN KOPERASI PERIKANAN LAUT (KPL) MINA SUMITRA KAB. INDRAMAYU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN TEPI JALAN DEPAN RUMAH SEBAGAIGARASI DI KOTA BANDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN NINIAK MAMAKDALAM SENGKETA HAK ATAS TANAH DI NAGARI KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT PESAMAN BARAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG BUKAN MILIK DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAPPENJUALAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI ONLINEMARKETPLACEBERDASARKANUU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO. 11 TAHUN 2008TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKJo UU NO. 19 TAHUN 2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGAJAKARTA PUSAT NOMOR : 4/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG PERMOHONANPAILIT PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES (PERSERO)OLEH MANTAN KARYAWANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) OLEH BADAN USAHA KOPERASI AL-AZHARIYAHDI WILAYAH PERTAMBANGAN GALIAN C GUNUNG KUDA KABUPATEN CIREBON DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESESUAIAN ANTARA KONSEP FREE FLOW OF SKILLED LABOURDALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINTDENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DAN KARTEL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS PENETAPANBATAS USIA PENSIUN SECARA SEPIHAK SEBAGAI KEBIJAKAN PERUSAHAAN DITINJAUUNDANG-UNDANG NOMOR13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 236/PID/B/2013/PN.JKT.Sel MENGENAI PROSES PERSIDANGAN BERDASARKAN PEMERIKSAAN CEPAT PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN OBJEK PENCURIAN BERNILAI KURANG DARI Rp. 2.500.000,- DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM SEBAGAI KREDITOR PADA KOPERASI SIMPAN PINJAMPANDAWA MANDIRI GROUP YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT ATAS DISITANYA BOEDEL PAILIT OLEH NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEKANISME PERUSAHAANLAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI/PEER TO PEER LENDINGDALAM MEMBERI MASUKAN TERHADAPSUKU BUNGA PINJAMANKEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DIKAITKAN DENGAN POJK 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 22/PDT.G/2016/PN.SLT TENTANG AKTA PERDAMAIAN DI DALAM PENGADILAN YANG DIJADIKAN OBJEK SENGKETA GUGATAN WANPRESTASI DITINJAU DARI HERZIEN INLANDSCH REGLEMENTDAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PROGRAM KEMITRAAN INTI PLASMA ANTARA PT CIOMAS ADISATWA UNIT UNGARAN DENGAN PETERNAK AYAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLIDAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMANOMOR: 1/PDT.G/2013/PA.MUR MENGENAI HAK ASUHANAK PASCAPERCERAIAN KARENA PERALIHAN AGAMABERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANGPERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUMISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN INDIKASI ASAL TAHU SUSU LEMBANG DALAM RANGKAMENDORONGPEREKONOMIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) JAWA BARAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM PERIZINAN GARASI BERSAMA DALAM KAITANNYA DENGAN SYARAT MENGUASAIGARASI BAGI PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTANOMOR 5 TAHUN 2014TENTANG TRANSPORTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARANLIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) BAGI KORPORASIDITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA BERBADAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE)YANG DILAKUKAN OLEH PENYALAHGUNA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI CITIZEN LAWSUITSEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog