Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Politik hukum di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum pidana bagian khusus (KUHP buku II)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian sengketa pegawai negeri sipil di indonesiamenurut UU No. 43 tahun 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Dimanakah batas-batas wilayah kita di laut

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Undang-Undang Kesehatan Praktik Kedokteran

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum perdagangan internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penuntun Membuat Gugatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Teori dan politik konstitusi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lembaga jaminan kebendaan bagi tanah dan benda lain yg melekat pada tanah dlm konsepsi penerapaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Jurnal Konstitusi Volume16 Nomor2, Juni 2019

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN DATA kONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MUSYAWARAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PLTU BATANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN KHUSUS SEBAGAI UPAYA MENGURANGI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INVESTMENT COURT SYSTEM SEBAGAI METODE PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL EU-INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985 DAN NEW YORK CONVENTION 1958

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HAKIM PENGAWAS DALAM KEPAILITAN TERKAIT KEWAJIBAN KURATOR DALAM MENYERAHKAN LAPORAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETAPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANMELALUI JALURNONLITIGASI BERDASARKANPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIANOMOR 32 TAHUN 2017

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AUTONOMOUS WEAPON SYSTEMSDALAM KONFLIK BERSENJATA:LEGALITAS PENGGUNAAN DAN PROSPEK PENGATURANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOADI YOGYAKARTA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) ANTARA PTBANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK KANTOR CABANG GARUT DENGAN PEKERJA CUSTOMER SERVICE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ASAS PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTERS PAYS PRINCIPLE) DALAM SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS(POPs) BERDASARKAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS(POPs) 2001 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN BERAS KEMASAN DENGAN PENCANTUMAN LABEL YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL KEMASAN BERAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT DARI TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA YANG MELANGGAR KEWAJIBANNYA SEBAGAI PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SURAT UTANG JANGKA MENENGAH (MEDIUM TERM NOTES) ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBITDITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INDONESIADAN PERATURAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 2205 K/PDT/2016 TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP BANK NUSANTARA PARAHYANGAN ATAS TRANSAKSI PENTRANSFERAN TERHADAP DANA MILIK NASABAH PRIMA DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISISTERHADAPPUTUSANMAHKAMAHAGUNGNO.2237K/Pdt/2013TENTANGPEMBATALANHIBAHKEPADAANAKKANDUNGOLEHPENGADILANSTUDIKASUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Nomor 793K/PID/2015 Tentang Alasan Pemberat Dalam Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Terhadap Terdakwa Hafidt Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Korban Ade Sara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Constitutional Review, Volume 5, Number 1, May 2019 : The Internationalization of Judicial Review in the Colombian High Courts

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PEKERJA YANG DIANGKAT MENJADI ANGGOTA DIREKSI PADA PERSEROAN TERBATAS TANPA ADANYA PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERKAIT PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMOTONGAN RAMBUT GIMBAL PADA MASYARAKAT GUNUNG DIENG, KABUPATEN WONOSOBO DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDISTERHADAPKEABSAHAN KESEPAKATANJUAL BELI ONLINEOLEH PELAKU USAHA DIBAWAH UMUR MELALUI INSTAGRAMDIKAITKAN DENGAN TANGGUNGJAWABNYATERHADAP KERUGIAN KONSUMENBERDASARKANKETENTUANDALAM UU ITEDAN KUH PERDATATENTANG PERIKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ELAKSANAAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA SUMEDANG DALAM TINJAUAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2015 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK AKIBAT SAKIT SEBAGAI DAMPAK DARI KECELAKAAN KERJA DITINJAU DARIUNDANG –UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Constitutional Review, Vol. 4, Number 2, December 2018 : Megapolitical Cases Before the Constitutional Court of Indonesia since 2004 : An Empirical Study (pp.157-187)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PENGERTIAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 291K/PDT.SUS-BPSK/2015 DITINJAU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN FINANCIAL TECHNOLOGYBERBASIS PEER TO PEER(P2P) LENDINGDI INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK LEGALITAS MODIFIKASI KENDARAAN RODA DUA DALAM PENERAPAN UJI ULANG TIPE KENDARAAN BERDASARKAN UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PEMUNGUTANPAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP YAYASAN BIDANG PENDIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSEKUSI RIIL PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADA PERKARA PERDATA DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS JUAL-BELI OBJEK TANAH YANG HANYA MENGGUNAKAN KWITANSI TANPA PENYERAHAN SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) DI KECAMATAN KEMILING, BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN INDIKASI ASAL PRODUK PEUYEUM BANDUNG SEBAGAI FAKTOR PENDUKUNG PEREKONOMIAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KASUS TERORISME YANG MELIBATKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM SISTEM HUKUMPIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA TERJADI PERCERAIAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS STUDI KASUS TERHADAPPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 673 K/PDT/2014 TENTANG KEABSAHAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. BROADBIZ ASIA DENGAN PT. ARTA SURYA KARYA GEMILANG DIKAITKAN DENGAN WANPRESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENGENAAN DENDA KETERLAMBATAN DALAM PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BERDASARKAN AKAD MURABAHAHDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN AKTA PENGALIHAN PIUTANG (LOAN CESSIE)TERHADAP TINDAKAN PERALIHAN PIUTANG YANG TERJADI BERULANG KALI TANPA PEMBERITAHUAN KEPADA DEBITUR DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP DEBITUR DITINDAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAB.MALANG NO.0100/PDT.G/2018/PA.KAB.MLG TENTANG FASAKH PERKAWINAN ATAS PASANGAN YANG MELAKUKAN MURTAD DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog