Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KESIAPAN HUKUM MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL DALAM MENGHADAPI ERA LIBERALISASI SEBAGAI KONSEKUENSI ATAS KEANGGOTAAN INDONESIA DI WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETAHANAN PANGAN TERKAIT TINDAKAN ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ketentuan Annex XIV Konvensi Chicago 1944 Mengenai standar Internasional Bandar Udara Bagi Keselamatan Penerbangan Dan Implementasinya Dalam Hukum Udara Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETENTUAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP NAZRIEL IRHAM (ARIEL PETERPAN) DALAM KASUS VIDEO PORNO MIRIP ARIEL DAN LUNA MAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETENTUAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN LARANGAN TERBANG TERHADAP MASKAPAI INDONESIA OLEH UNI EROPA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETENTUAN MENGENAI INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY (ISPS CODE) BERDASARKAN AMANDEMEN SAFETY OF LIFE AT SEA CONVENTION (SOLAS) 1974 CHAPTER XI-2 DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETENTUAN PENGGUNAAN GENUINE OIL DALAM MASA GARANSI OLEH AGEN TUNGGAL PEMEGANG MEREK SEPEDA MOTOR KEPADA KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG N

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ketentuan Pidana Pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lebih Perspektif Melindungi Hak Normatif Pekerja Dan Pengusaha

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETENTUAN TENTANG HAK MEWARISI AHLI WARIS DARI PEWARIS YANG DINYATAKAN HILANG BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN BW (BURGERLIJK WETBOEK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI HUKUM LAUT TENTANG PEMANFAATAN SUMBER-SUMBER PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFRENCE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PASAL 16 Jo PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keterikatan Negara Pada Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969 Dalam Praktiknya Serta Kepentingan Nasional Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETERLIBATAN IRAN DALAM GERAKAN KELOMPOK PEMBERONTAK HOUTHI DI YAMAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETETAPAN MPR SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SUATU PEMIKIRAN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT UNTUK MENYEDIAKAN KELAIKLAUTAN KAPAL YANG MENINGKAT STANDARNYA SESUAI DAERAH PELAYARAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN THE HAGUE-VISBY RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN DEVELOPER PERUMAHAN UNTUK MEMBANGUN FASILITAS SOSIAL (FASOS) DAN FASILITAS UMUM (FASUM) SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1992 JO PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 1987 (STUDY KASUS PADA PERUMAHAN GRAHA MEDIA MUSTIKA DENGAN DEVELOPER P.T. PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PUBLIKASI SINEMATOGRAFI OLEH PENGUSAHA RENTAL FILM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Atau Musik Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DAN PEMEGANG HAK TERKAIT MELALUI FUNGSI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF TERHADAP PENGUMUMAN KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU TANPA IZIN OLEH KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENGETAHUAN TRADISIONAL TERKAIT SUMBER DAYA GENETIK ATAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK OLEH PIHAK ASING BERDASARKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DIHUBUNGKAN DENGAN PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK HAK KONSTITUSIONAL TERHADAP MASYARAKAT PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN DLM HKM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang musik dalam jaringan antar rekan sekerja dihubungkan dengan UU No.19 th 2002 ttg Hak Cipta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS PEMANFAATAN TANAH ULAYAT DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN ATAS PERUSAHAAN DEVELOPER YANG DIMOHONKAN PKPU BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Sibernetika.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT KASEPUHAN CIPTA GELAR DLM SENGKETA PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI KAWASAN GUNUNG HALIMUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK MORAL KARYA CIPTA PERFILMAN DALAM HAL PENYENSORAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hak Moral Penulis Naskah (Script Writer) Dalam Perjanjiann Lisensi Nskahn Sinetron (Script) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK NASABAH TERHADAP TIDAK TERCAPAINYA MEDIASI PERBANKAN YANG DIATUR DALAM PBI NO. 8/5/PBI/2006 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PBI NO.10/1/PBI/2008 TENTANG MEDIASI PERBANKAN DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK PEKERJA KONTRAK TERKAIT PENCANTUMAN KLAUSUL NONKOMPETISI DALAM PERJANJIAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK PENDUDUK SIPIL ATAS KESEHATAN DAN STANDAR KEHIDUPAN YANG LAYAK PADA SAAT TERJADINYA KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK SIPIL DAN HAK POLITIK BAGI PEREMPUAN : STUDI TENTANG PERANAN REVOLUTIONARY ASSOCIATION OF THE WOMEN OF AFGHANISTAN (RAWA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK TERKAIT(NEIGHBURING RIGHTS) DARI SEORANG PENYANYI ATAS LAGU YANG DIGUNAKAN DALAM ALBUM SOUNDTRACK ELEGI DUA CINTA" DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA"ERLINDUNGAN HAK TERKAIT(NEIGHBURING RIGHTS) DARI SEORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT BADUY DALAM RANGKA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM MENURUT PERSEPEKTIF PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK UNTUK HIDUP SEBAGAI NORMA JUS COGENS DALAM PENEMBAKAN PESAWAT UDARA SIPIL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA ASING OLEH SUATU NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN INTERNATIONAL COVENAT ON CIPIL AND POLOTICAL RIGHTS 1966 (KASUS TAMSIL LINRUNG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK-HAK PENGUNGSI DOMESTIK (INTERNALLY DISPLSCED PERSONS) AKIBAT SENGKETA BERSENJATA INTERNAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS DI INDONESIA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HHUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM HAL TERJADI RESIKO GAGAL BAYAR (DEFAULT RISK) PADA OBLIGASI NEGARA RITEL INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2002 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.06/2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HKM ATAS HAK MILIK HKM ADAT TERKAIT DGN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN TAMAN HUTAN RAYA DI KAB.PESAWARAN PROV.LAMPUNGH DITINJAU DR PERATURAN PP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HKM TERHADAP GURU YG DIKENAKAN PEMUTUSAN KERJA SECARA SEPIHAK OLEH SEKOLAH SWASTA DITINJAU DR UU NO 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UU NO 14 THN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HKM TERHADAP HAK PEKERJA YG BEKERJA PD HARI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DIHUBUNGKAN DGN UU NO 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HKM TERHADAP PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT TERKAIT DGN PEMULANGAN PASIEN YG MSH MEMBUTUHKAN PERAWATAN DIHUBUNGKAN DGN UU NO 36 THN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UU NO 44 THN 2009 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HKM TERHADAP PIHAK KETIGA DLM HAL TINDAKAN ULTRA VIRES DIREKSI PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK DI PT. BANK JABAR BANTEN CABANG BEKASI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukm Masyarakat Adat Atas Hak Ulayat Berkaitan Dengan Pengembangan Investi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA BILYET GIRO YANG DISALAHGUNAKAN OLEH PENERBIT PADA PT. BRI (PERSERO) TBK DI KANTOR CABANG PEMBANTU RAJAWALI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDAN-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA MENURUT PASAL 57 UU NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli otomotif

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT ADANYA PEMOTONGAN UPAH KARENA PEKERJA MELAKSANAKAN IBADAH (SALAT) SAAT JAM KERJA LEMBUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog