Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KENAIKAN TARIF JALAN TOL YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH TERHADAP PENGGUNA JALAN TOL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPAILITAN BANK YANG IZIN USAHANYA DICABUT DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN A

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepailitan Berdasarkan Obligasi DIjamin (Guaranrteed Secured Note) Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Special Purpose Vehicle (Spv) Diluar Negeri Serta Dijamin Oleh Perusahaan Inonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepailitan indukperusahaan dan akibatnya bagi kemandirian anak perusahaan dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap kreditor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPAILITAN PERORANGAN YANG DISEBABKAN OLEH PENGALIHAN PIUTANG SEBAGIAN KEPADA PIHAK KETIGA DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPAILITAN PERUSAHAAN PENJUAL RUMAH SUSUN YANG DIMOHONKAN OLEH PEMBELI YANG BELUM MENDAPATKAN SERAH TERIMA UNIT RUMAH SUSUN DITINJAU DARI UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian hak pemilik satuan rumah susun dan pengalihan haknya dalam kaitannya dengan perubahan status hak atas tanah sertipikat hak milik atas satuan rumah susun ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM ATAS DUALISME SISTEM KEPEMILIKAN TANAH KESULTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Dalam Hubungan Kerja Bagi Pegawai Pada Badan Hukum Milik Negara Dalam Rangka Otonomi Perguruan Tiggi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TERKAIT PERIZINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan pada Lembaga Perbankan Tanpa Melalui Proses Gugatan di Pengadilan Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Pada Lembaga Perbankan Tanpa Melalui Proses Gugatan Dipengadilan Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH SULTAN KERATON KASEPUHAN CIREBON BERDASARKAN UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM HAK CIPTA LAGU SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH SITA JAMINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Hk Pemegang Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan Dikaitkan dengan Hak Menguasaan Politik Negara Dalam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bersertifikat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia Dikaitkan Dengan Masalah Gugatan Berdasarkan Hak Atas Tanah Adat Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Penanaman Modal Bidang Agribisnis Dikaitkan Dengan Hak Menguasai Negara Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris Indonesia Dihubungkan Dengan Pembangunan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Melalui Izin Usaha Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumber Daya Alam.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL BERDASARKAN KONSEP PAJAK PENGHASILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Penjaminan Bangunan Dengan Tanah Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dikaitkan Hak Menguasai Oleh Negara Atas Tanah Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pertanahan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Pluralisme Ahli Waris Dalam Sistem Hukum Waris Indonesia Dihubungkan Dengan Pembangunan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Restrukturisasi Obligasi Negara Yang Diperdagangkan Di Pasar Keuangan Internasional Dalam Rangka Pengembangan Hukum Ekonomi Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN MELALUI TELEMARKETING BAGI KONSUMEN LAYANAN TRIPLE PLAY INDIHOME DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Berbatasan Dengan Pantai Bagi Kepentingan Investasi Kepariwisataan Suatu Kajian Atas Hukum Pertanahan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepemilikan Modal Asing Dalam Perbankan Indonesia Dikaitkan Dengan Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPEMILIKAN PENANAMAN MODAL ASING ATAS PT YANG BERGERAK DI BIDANG YANG TERMASUK DALAM NEGATIVE LIST MELALUI PERJANJIAN DENGAN WNI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPEMILIKAN SAHAM PT. TELKOMSEL DAM PT,. INDOSAT Tbk OLEH TEMASEK HOLDINGS MELALUI ANAK PERUSAHAANNYA SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (SINGTEL) DAN SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA (STT) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing dihubungkan hak atas tanah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI ALASAN PENANGGUHAN ATAU PEMBATALAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 12/PAILIT/2001 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 022 K/N/2001 DAN NO. 018 PK/N/2001 TENTANG PERMOHONAN KEPAILITAN TERHADAP PT CITRA MATARAM SATRIAMARGA PERSADA OLEH PT BANK IFI SEBAGAI SALAH SATU KREDITUR PERJANJIAN KREDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KERJA SAMA OPERASI (KSO) ANTARA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. (TELKOM) DAN PT ARIAWEST INTERNASIONAL (SUATU ANALISIS DARI PERSEKTIF HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KERJASAMA ANTARA DOKTER DAN PERUSAHAAN FARMASI DALAM PEMAKAIAN RESEP DIHUBUNGKAN DENGAN HAK MENDAPATKAN PELAYANAN KESE HATAN YANG TERJANGKAU BAGI PASIEN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama Hukum Kepolisian Negara-Negara ASEAN Dalam Pengembalian Aset Hasil Kejahatan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM HAL PENGEMBALIAN ASET KORUPSI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama Negara Non Peratifikasi Statuta ICC Dengan Mahkamah Permanen Pidana Internasional Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM Berat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama Negara Non Peratifikasi Statuta ICC dengan Mahkamah Permanen Pidana Internasional dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ham Berat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama Pembiayaan Bank Dalam Jual Beli Hak Pemakaian Tempat Usaha Di Pasar Tradisional Dengan Penjamin Perusahaan Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama Pengelolaan Antara Pemilik Hak Atas Tanah Dengan Pengembangan Untuk Perumahan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama pengelolaan dan pengembangan bisnis internasional PT Telekomunikasi Indonesia Internasional ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI BARANG DI DASARKAN PADA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DI TINJAU DARI BUKU III KUHPERDATA TENTANG PERIKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESALAHAN DATA DALAM SISTEM INFORMASI DEBITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT DIKAITKAN DENGAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESAMAANSUBSTANSIAL DALAM SUATU CIPTAAN LAGU ATAU MUSIK TERKAIT DENGAN PELANGGARAN HAK CIPTA BERDASARKAN UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kesehatan perusahaan asuransi dalam kepailitan Perusahaan Ansuransi Jiwa dihubungkan dengan Undang-Undang Kepailitan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESELAMATAN PENGANGKUTAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA MELALUI LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESEPAKATAN ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA DENGAN SISTEM KERJA KONTRAK PADA PRAKTIK OUTSOURCING TANPA MENGGUNAKAN METERAI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kesepakatan Untuk Terikat Pada Perjanjian Internasional Menurut Konvensi WINA Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional dan Praktiknya Untuk Kepentingan Nasional Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESEPEKATAN PERJANJIAN KONFERENSI KE VI DI HONGKONG DI BIDANG PERTANIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog