Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH YAYASAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN MAKSUD DAN TUJUAN YAYASAN BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kejahatan Lintas Batas Di Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste Dalam Penyalahgunaan Surat Izin Kendaraan Bermotor Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 391/KMK.05/1996 dan No. Kep/03/VI/1996

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEJAHATAN PERBANKAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERAFILIASI DALAM PEMBERIAN KREDIT KONSUMTIF DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 5/8/PBI/2003 TTG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK SERTA YURISDIKSI SUATU NEGARA TERHADAP ORANG-ORANG YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKEBALAN DIPLOMATIC BAG DAN DIPLOMATIC BAGGAGE MENURUT KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN MENURUT PRAKTIK BEBERAPA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKEBALAN KEDUTAAN BESAR DAN KONSULAT ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PENGAJUAN GUGAT CERAI YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRINYA MENURUT PASAL 8 UU NO. 23 TH 2004 TTG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI KAIDAH-KAIDAH PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN SEKSUAL/ PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuasaan Kehakiman Dalam Negara Hukum Dihubungkan Dengan Disparitas Putusan Hakim Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukkan Undang-Undang Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Bukti Darah Dan Rekaman Video CCTV Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan dokumen elektronic contract (e-contract) dalam transaksi elektronik (e-commerce) dikaitkan dengan hukum perjanjian di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan eksekusi grosse akta berdasarkan 224 Regleman Indonesia yang diperbarui dan atau pasal 258 Regleman daerah seberang dalam penyelesaian kredit macet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan eksekutorial surat paksa dalam praktek penagihan pajak dihubungkan dengan Undang Undang No.19 Tahun 2000

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM DATA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE USE OF ELECTRONIC COMMUNICATION IN INTERNATIONAL CONTRACTS 2005 DAN PENGARUHNYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM GIRIK TERHADAP BUKTI KEPEMILIKAN TANAH ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM HASIL TES DEOXYRIBO NUCLEIC ACID (DNA) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Hukum Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Perpajakan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH ULAYAT MARGA DI SUMATERA UTARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJA BAKU YANG DIBUAT OLEH PERUSAHAAN PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) UNTUK TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG DIPEKERJAKAN DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PENATAAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR YANG DIBATALKAN SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan hukum putusan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis berdasarkan Undang Undang No. 30 Tahun 1999 dihubungkan dengan peranan pengadilan Negeri selaju Eksekutor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam praktik dikaitkan dengan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Kepmenperindag no. 350/MPP/Kep/12/2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM REKAMAN SUARA SEBAGAI ALAT BUKTI PENYELESAIAN SENGKETA PHONE BANKING DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN MENGIKAT ARBITRASE ONLINE DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DIKAITKAN DENGAN PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN ARBITRASE ONLINE PADA DUNIA MAYA (CYBER WORLD)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN MENGIKAT BUKU III KUH PERDATA TERHADAP KONTRAK (POLITIK) ANTARA KANDIDAT KEPAA DAERAH DENGAN PARTAI POLITIK DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PILKADA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Mengikat Dissenting Opinion Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Mengikat Klusula Baku Dalam Perjanjian Kredit Dihubungkan dengan Undang2 No. 10 Th 1998 tentang Perubahan Undang2 No. 7 Th 1992 tentang Perbankan Juncto Undang2 No. 8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL YANG DITAFSIRKAN BERBEDA OLEH PARA PIHAK DALAM SENGKETA KUILPREAH VIHEAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian akta jaminan fidusia atas saham dari suatu perseroan terbatas dalam rangka pelaksanaan eksekusinya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian akta Notaris berkaitan dengan kewenangan hukum untuk membatalkan akta sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh/di hadapan notaris dalam kaitannya dengan Undang-undang no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT DIHADAPAN CAMATSEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 381 K/PID/1995

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN ANATARA SERTIFIKAT TANAH MILIK DEVELOPER BATUNUNGGAL DGN KIKITIR MILIK AHLI WARIS DITINJAU DR UU NO 5 THN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK2 AGRARIA JO PP NO 24 THN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian hasil cetak database bank dalam pembayaran tagihan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank melalui ATM berpedoman kepada UU Perbankan dan kitab KUH Perdata serta HIR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT (HIR) jo UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Pembuktian Saksi Yang Mermiliki Hubungan Darah Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah dalam penetapan sita eksekusi dihubungkan dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Teleconfrence Sebagai Alat Bukti Dihubungkan Dengan Asas Pemeriksaan Langsung Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PIKIRAN DENGAN TULISAN DALAM PASAL 28 UNDANG-UNDANG DASAR 1945(Suatu Penelitian tentang Implementasi Kemerdekaan mengeluarkan Pikiran dan Tilisan Dalam Media Cetak Pada Masa Orde Baru)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEMERDEKAAN PERS DALAM PENYAMPAIAN BERITA BAGI PELAKU PERS DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kemitraan Publik Swasta Dalam Perjanjian Usaha Patungan Dan Kaitannya Dengan Regulasi Investasi di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kemitraan Usaha Melalui Pola Perjanjian Waralaba Berdasarkan Sistem Syariah Sebagai Solusi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KENAIKAN TARIF BIAYA PARKIR OLEH PELAKU USAHA PENYELENGGARAAN JASA PARKIR SWASTA SEBAGAI AKIBAT PEMBEBANAN PAJAK PARKIR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog