Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH PT. LANGEN KRIDHA PRATYANGGA (LKP) Tbk SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Pengupahan Pekerja Dalam Praktik Alih Daya (Outsourching) di Bidang Ketenagakerjaan Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan Sebagai Upaya Menegakkan Hubungan Industrial Pancasila.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PENYIARAN FILM TANPA IZIN DENGAN TEKNOLOGI STREAMING MELALUI SITUS SHARING VIDEO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PRIVAASI TOKOH PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM BISNIS WARLABA (FRANCHISE) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI SUATU BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP RESTORAN WARALABA ASING SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG DAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan rahasia dagang mengenai pelanggaran sistem pada waralaba online dikaitkan dengan UU no. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking In Persons) Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Polri Dihubungkan Dengan Undang-Undang Keimigrasian.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN SAKSI DAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Saksi Untuk Mewujudkan Proses Peradilan Pidana Yang Adil (Fair Trial) Dalam Sistem Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN SPESIES TUMBUHAN DAN SATWA MENURUT CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) 1973 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN SUATU NEGARA TERHADAP WARGANEGARANYA DINEGARA YANG TIDAK MEMILIKI ATAU TELAH MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM DOHA DEVELOPMENT AGENDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPENTINGAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA PEDAGANG PERHIASAN EMAS DALAM JUAL BELI PERHIASAN EMAS DALAM KAITANNYA DENGAN KERUGIAN KONSUMEN KARENA KUALITAS TINDAKAN MEMENUHI STANDAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TARIAN TRADISONAL SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISONAL YANG DIGUNAKAN OLEH MASYARAKAT BUKAN PENGEMBAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TAWANAN TERORISME INTERNASIONAL DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENAHANAN ANGGOTA TALIBAN DAN AL-QAEDA OLEH AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan tenaga kerja di bawah umur di jermal dihubungkan dengan konvensi ILO International Labour Organization

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DILUAR NEGERI MELALUI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DILUAR NEGERERI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH DI LUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG BURUH MIGRAN SERTA PRINSIP-PRINSIP KETE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL YANG DIPEKERJAKAN DI MALAYSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA TERHADAP PENYAKIT AKIBAT KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN INSTRUMEN-INSTRUMEN ILO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA BERDASARKAN KETENTUAN KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP AGAMA MINORITAS DAN KEPERCAYAAN MINORITAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN VERBAL PADA ACARA KOMEDI BULAN RAMADHAN YANG DITAYANGKAN SECARA LANGSUNG (LIVE) OLEH LEMBAGA PENYIARAN SWASTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP BARANG MEREK TERKENAL YANG DIJUAL OLEH PELAKU USAHA SECARA TANPA LISENSI DALAM KAJIAN UU NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP BURUH MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP EKSTRAKSI OBAT-OBATAN TRADISIONAL YG DIKLAIM OLEH PIHAK ASING DIHUBUNGKAN DGN UU NO 14 THN 2001 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK REPRODUKSI MANUSIA MENURUT HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK INVESTOR ASING DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI MELALUI KONTRAK PRODUCTION SHARING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan terhadap Harkat dan Martabat Manusia menurut KUHP dihubungkan dengan Asas-Asas Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR REKSADANA DARI TINDAKAN MANAJER INVESTASI YANG MENYESATKAN DALAM PERDAGANGAN EFEK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KATA ôKOPI LUWAKö SEBAGAI KETERANGAN PRODUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN EKONOMI NASIONAL DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING MELALUI PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA GENERASI PERTAMA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM DEPOT ISI ULANG (AMDIU) DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN STANDAR MUTU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DARI MAKANAN LIMBAH DAN MAKANAN KADALUWARSA DI PASAR KUE PLERED, KABUPATEN CIREBON DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN GENOSIDA KULTURAL (CULTURAL GENOCIDE) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMANFAATAN HAK EKONOMI ATAS SUMBER DAYA GENETIK DI BIDANG INDUSTRI FARMASI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP MERCHANDISE ATAS VIKING PERSIB DIKAITKAN DENGAN HAK MORAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK PADA MINIATUR MOTOR KLASIK YANG DIKOMERSIALKAN KE DALAM BENTUK BARANG DAGANGAN (MERCHANDISE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK TERKENAL BERDASARKAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA DIKAITKAN DENGAN PASSING OFF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP NEGARA YANG DISADAP SECARA MELAWAN HUKUM (UNLAWFUL INTERCEPTION) DALAM PENYADAPAN LINTAS BATAS NEGARA BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP OBJEK-OBJEK BUDAYA DALAM SENGKETA BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Terhadap Orang-Orang Yang Ditahan Akibat Konflik Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia Yang Akan Datang.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKU USAHA YANG DIRUGIKAN AKIBAT PRAKTIK PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAHSAKIT PEMERINTAH BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI MELALUI TEKNOLOGI PEER TO PEER DIKAITKAN DENGAN HAK EKLUSIF (EXCLUSIVE RIGHTS) BERDASASRKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog