Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MELINDUNGI HAK ANAK DAN IBU PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN PASANGAN USAHA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA YANG MENGANDUNG KLAUSUL PENGEMBALIAN POKOK PINJAMAN DITINJAU DARI HUKUM PEMBIAYAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hukum Pidana Dalam Sengketa Medis Akibat Terjadinya Insiden Keselamatan Pasien Didasarkan Sistem Peradilan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PRAKTIK VIRTUAL OFFICE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) DALAM PERJANJIAN PUBLIK PRIPAT PARTNERSHIP DITINJAU DARI SISTEM HUKUM JAMINAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PURNAWIRAWAN DAN/ATAU WARAKAWURI TNI AD TERHADAP HAK KEPEMILIKAN RUMAH DINAS DETASEMEN INTEL KODAM JAYAKARTA CIBUBUR DENGAN ADANYA SURAT KEPUTUSAN KASAD NO. Skep 89/III/1973 tanggal 29 Maret 1973 DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM SEORANG WARGA NEGARA ASING SEBAGAI PIHAK YANG BERKEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN TERHADAP LAMBANG NEGARA YANG DIDAFTARKAN SEBAGAI MEREK DAGANG DI INDONESIA, BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hukum Whistleblower Dalam Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA BUKAN ANGGOTA UNI EROPA DALAM MERATIFIKASI EUROPEAN UNION CONVENTION ON CYBERCRIME 2001 (KONVENSI UNI EROPA TENTANG KEJAHATAN MELALUI INTERNET 2001)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ISTRI DAN ANAK SERTA HARTA PERKAWINAN AKIBAT BERAKHIRNYA NIKAH MUT'AH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Kekayaan BUMN Persero Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Menciptakan Kemanidirian & Pengembangan BUMN Persero Sebagai Badan Usah Yang Berbadan Hukum Dillihat Dari Perspektif Keuangan Negara & Kerugian Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NO. IV/MPR/1983 MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KLAUSULA ARBITRASE DALAM SUATU PERJANJIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Reformasi Peradilan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KONOSEMEN SEBAGAI SURAT BERHARGA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK TERHADAP PENGGUNAAN L/C SEBAGAI CARA PEMBAYARAN PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR DALAM HAL BANK PENERBIT JATUH PAILIT DITINJAU BERDASARKAN UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KONVENSI KETATANEGARAAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Koperasi Sebagi Mitra perusahaan Patungan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dalam Upaya Pengembangan Perekonomian Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS HAK GUNA BANGUNAN YANG MASA BERLAKUNYA HABIS DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA û BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DAN PERATURAN PERU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KREDITUR PEMEGANG COVERNOTE DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM HAL LIKUIDASI BANK YANG BERBENTUK PERUSAHAAN DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PENJAMINAN AKIBAT PENCABUT IZIN USAHA DAN LIKUIDASI KANTOR PUSAT DARI CABANG BANK ASING YANG BEROPERASI DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA SIMPANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Leter C Desa / Kikitir terhadap pembatalan sertifikat hak atas tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Loan Agreements Diitinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Dikaitkan dengan Praktik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN LOAN AGREEMENTS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN PRAKTIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Loan Agreements Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional dan Undang-Undang No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Dikaitkan Dengan Praktik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI THE GUARDIAN OF CONSTITUTION MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan mewaris anak angkat terhadap orang tua kandung dihubungkan dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN MEWARIS ANAK LUAR KAWIN DARI HASIL HUBUNGAN GELAP TENAGA KERJA WANITA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN MEWARIS ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI PROSES BAYI TABUNG DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUMISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Negara Sebagai Kreditor Piutang Pajak Dalam Hal Terjadinya Kepailitan perseroan Dihubungkan Dengan Hak Pemegang Jaminan Kebendaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN NINIK MAMAK TERHADAP KEMENAKAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ORANG HILANG (MAQFUD) DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Otonomi Desa Terhadap Otonomi daerah Kabupaten/Kota Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN OTONOMI DESA TERHADAP OTONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA PASCA LAHIRNYA UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PANGKALAN DAN PASUKAN MILITER AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PERPANJANGANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PANTI ASUHAN SEBAGAI BAHAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWABNYA SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PARA AHLI WARIS YANG BERSENGKETA DARI LESSEE YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DALAM MENYELESAIKAN PIUTANG TERHADAP PERUSAHAAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI KUHPerdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA MILIK PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN ASAS KESEIMBANGAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PARATE EXECUTIE (EKSEKUSI LANGSUNG) OBYEK HAK TANGGUNGAN TERHADAP CONSERVATOR BESLAG (SITA JAMINAN) BERDASARKAN UU. NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG DIKAITKAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENASEHAT HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PEMAIN SEPAKBOLA YANG TERGABUNG DALAM KLUB SEPAKBOLA PROFESIONAL YANG BRBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TH 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PENGADILAN TERORISME DALAM PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERANGKAT DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1993 DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA: STUDI KASUS JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN CHARTER OF THE ASEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan perjanjian pemakaian tanah dalam penerbitan ijin mendirikan bangunan ( IMB)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERUSAHAAN JASA PENILAI DALAM EKSEKUSI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 406/KMK.06/2004 TENTANG USAHA JASA PENILAI BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PIHAK ASING SEBAGAI SUBJEK HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA DALAM PERJANJIAN KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS HAK MENGUASAI DARI NEGARA DAN ASAS NASIONALITAS DALAM UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA)

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog