Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POLRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM AKSI UNJUK RASA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK WARALABA PISANG IJO ALA ''DIN YANG BELUM DI DAFTARKAN DI KAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK INDUSTRI KERAJINAN INDONESIA DALAM PERDAGANGAN ANTARNEGARA DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI WARTAWAN DALAM WILAYAH SENGKETA BERSENJATA DI INDONESIA SEBAGAI KONSEKUENSI ADANYA JAMINAN KEBEBASAN PERS DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROGRAM KOMPUTER DARI TINDAKAN PERETASAN SISTEM KEAMANAN PADA PONSEL BERBASIS ANDROID BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT FREEPORT SEBAGAI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (MULTINATIONAL CORPORATION) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT GIRI JALADHI WANA DALAM KONTRAK KERJASAMA KONSTRUKSI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PASAR INDUK SENTRA ANTASARI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARMASIN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. ATRHAASIA FINANCE SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN MULTIFINANCE ATAS PEMINDAHTANGANAN OBJEK FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH DEBITUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING TERKAIT PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG OLEH MANTAN KARYAWAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. DIRGANTARA INDONESIA DALAM PERJANJIAN PEMBELIAN KOMPONEN PESAWAT UDARA DENGAN VENDOR DIKAITKAN DOKUMEN STANDARD FAA (FEDERATION AVIATION ADMINISTRATION)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. REXINEMA MULTIMEDIA PRATAMA ATAS PELANGGARAN HAK PERBANYAKAN (MECHANICAL RIGHT) HAK CIPTA SINEMATOGRAFI YANG DILAKUKAN OLEH SUSANTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RUMAH WARIS PARSANTIAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA YANG DIKUASAI OLEH ANAK BUNGSU LAKI-LAKI DARI ISTRI KEDUA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SEKTOR USAHA KECIL SEBAGAI DISTRIBUTOR DALAM MEMASARKAN PRODUK YANG MENGGUNAKAN BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN UNDANG-UNDANG NO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SEKTOR USAHA KECIL TAMBAK UDANG DI PROPINSI LAMPUNG AKIBAT PENGENAAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH HAK ULAYAT ATAS EKSPLORASI SUMBER DAYA ALAM DI BIDANG PERTABANGAN BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH HIBAH YANNG BELUM DIDAFTRAKAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM UPAYA MENERAPKAN HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DALAM PRAKTIK PERBUDAKAN DI PABRIK KUALI TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA KONTRAK DI PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT DAN BANTEN DALAM UPAYA PENERAPAN HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA DITINJAU DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PENGIDAP HIV/AIDS ATAU ODHA DALAM MENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penyandang cacat berdasarkan Undang Undang No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) YANG DITEMPATKAN DI PT TELKOM OLEH PT SANDHY PUTRA MAKMUR BERDASARKAN SISTEM OUTSOURCING DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TTG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA MALAM HARI PADA TEMPAT HIBURAN DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG IKUT SERTA DALAM PROGRAM PENSIUN DENGAN MASA KEPESERTAAN KURANG DARI 15 TAHUN MENURUT UNDANG-UNDANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI UNDANG û UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERGUGAT AKIBAT PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI YANG MENOLAK EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG PERJANJIAN ASURANSI DALAM PRAKTIK KEPAILITAN PENANGGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TUGAS AKHIR MAHASISWA YANG DIUNGGAH KE INTERNET BERKAITAN DENGAN PENGUMUMAN DAN PERBANYAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Industri Kreatif Di Bidang Desain Batik Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DIBIDANG PENANAMAN MODAL DALAM KERANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak berdasarkan undang-undang perpajakan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN (PPh) BERKAITAN DENGAN PEMBERLAKUAN SELF ASSESSMENT SYSTEM BERDASARKAN UU KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KHUSUSNYA PENDUDUK PESISIR PANTAI DARI DAMPAK PEMBUANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) BERDASARKAN KONVENSI BASEL 1989

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA KETURUNAN TIONGHOA DAN ARAB TERKAIT ADANYA DISKRIMINASI PENCATATAN KELAHIRAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARISAN BUDAYA DAN ALAM DUNIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNESCO CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE 1972 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN TERKAIT KEMERDEKAAN PERS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WEBSITE BERDASARKAN HUKUM HAK CIPTA DAN MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ZAKIR SEBAGAI KONSUMEN YANG KENDARAANNYA HILANG DI AREA PERPARKIRAN RESTORAN KAMPUNG DAUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI GAGAL BAYAR KLAIM PRODUK ASURANSI INVESTASI (ASURANSI JIWA UNIT-LINK) OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DALAM KERANGKA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DAPAT DIBERIKAN BAGI PT MUSTIKA SANGKURIANG WISATA TERHADAP FANDAM DARMAWAN ATAS HAK GUNA MILIK BANGUNAN DI JALAN SUKAWARNA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DAPAT DIPERLAKUKAN INDONESIA SEBAGAI NON-STATE PARTY KONVERSI 1951 TENTANG PENGUNGSI TERHADAP MUKKARAM ALI (REFUGEE DARI SOMALIA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN INDIGENOUS PEOPLES (MASYARAKAT HUKUM ADAT) DALAM KAITANNYA DENGAN PEMANFAATAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DI BIDANG OBAT-OBATAN BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan indikasi geografis terhadap Ubi Cilembu di Desa Cilembu Kab. Sumedang Jawa Barat dihubungkan dengan UU No. 15 th 2001 tentang merek dan TRIPS WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Industri Budaya Yang Berkaitan Dengan Merek Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Serta Manfaatnya Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI INSTRUMEN SAFEGUARDS GATT/WTO DAN PENERAPANNYA TERHADAP INDUSTRI BAJA HILIR DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN INTERNA RATIONAE DAN EXTERNA RATIONAE TERHADAP GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN PRAKTEK DI BEBERAPA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN INVESTOR OBLIGASI DALAM HAL EMITEN OBLIGASI PAILIT DIHUBUNGKAN DENGAN UU PASAR MODAL DAN UU KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN INVESTOR REKSA DANA TIDAK BERIZIN PT ANTABOGA DELTA SEKURITAS DITINJAU DARI UU NO. 8 TH 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog