Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ASURANSI TENTANG ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI BENTUK MANAJEMEN RISIKO TERHADAP BAHAYA BANJIR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Yuridis Terhadap Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Sebagai Realisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN Dalam Rangka Mendorong Kemandirian Ekonomi Rakyat Berdasarkan Hukum Ekonomi Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KONSUMEN PEMBELI TUNAI KEPEMILIKAN RUMAH YANG SERTIPIKAT INDUKNYA DIJAMINKAN OLEH PERUSAHAAN PENGEMBANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBUANGAN BARANG-BARANG KE LAUT UNTUK KESELAMATAN PENUMPANG KAPAL DIHUBUNGKAN DENGAN KUHD DAN KETENTUAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN AFFTA ( ASEAN FREE TRADE AREA ) DALAM KONTEKS INTEGRASI EKONOMI DAN DAMPAK BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian yuridis terhadap perlakuan pajak penghasilan atas hasil investasi yang diperoleh reksa dana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA DI SEMBILAN PABRIK SUBKONTRAKTOR SEPATU NIKE DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Yuridis Terhadap Sekuritisasi Aset Sebagai Sarana Pembiayaan Perusahaan Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Ekonomi Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Yuridis Terhdap Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Sebagai Realisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN Dalam Rangka Mendorong Kemandirian Ekonomi Rakyat Berdasarkan Hukum Ekonomi Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Yuridis Viktimologis Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam Hal Kelayakan Bekerja Dihubungkan Dengan Konvensi Internasional Labour Organization (OLI) No. 189 Tentang Decent Work for Domestic Workers

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kapasitas Hukum Atas Investasi Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal Dikaitkan Dengan Pelanggaran Hak Investor.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kapilitan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Persero Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pengembangan Perekonomian Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Karakteristik Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KARTEL JASA PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK BARU DAN PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK PLN DI KABUPATEN NUNUKAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DITINJAU DARI UNDANG û UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KARYA ILMIAH YANG DISINYALIR PLAGIARISME YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SYARAT UNTUK MENJADI GURU BESAR DI PERGURUAN TINGGI DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KASUS PUTUSAN MA NO 758K/PID/2013 DENGAN TERDAKWA DEWI PERSIK DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MA NO 913K/PID/2012 DENGAN TERDAKWA JULIA PEREZ TENTANG STATUS KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI REG. NO. 2743 K/PDT/1995, TANGGAL 18 JUNI 1996 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA ANTARA Ir. BAMBANG RIYADI SOEGOMO (DIREKTUR UTAMA) DENGAN HANDI SUJANTO (KOMISARIS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 362/PDT/G/2000/PN BANDUNG TANGGAL 19 JUNI 2001 TENTANG PERBUATAAN MELAWEAN HUKUM PT BANK SWAGUNA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 383 /PDT/G/2000/PN-BDG TENTANG SENGKETA PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. BANK AMA INTERNASIONAL MELAWAN TN. FERRY P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kasus VCD Porno Mahasiswa Itenas (Bandung Lautan Asmara) Dihubungkan Dengan Hukum Pidana Positif Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KASUS VCD PORNO MAHASISWA ITENAS (BANDUNG LAUTAN ASMARA) DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAWIN BOYONG DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT GESIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAWIN KONTRAK DI WILAYAH PUNCAK BOGOR DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN INFORMED CONSENT YANG DITANDATANGANI KELUARGA PASIEN MASIH DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 290/MENKES/PER/III/2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN JUAL BELI LELANG MELALUI MEDIA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keabsahan Kepemilikan Tanah Yang Sama Oleh Dua Institusi Pemerintah ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keabsahan Klausula Arbitrase dalam Perjanjian Carter Kapal (Charter Party) yang Diinkorporasikan Ke Dalam Konosemen (Bill of Lading) Dikaitkan Dengan New York Convention 1958 dan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration Amandemen 20

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN MEKANISME PELAKSANAAN REFERENDUM DI CRIMEA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA PADA PT. X MELALUI SHORT MESSAGES SERVICE (SMS) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PENAHANAN GINANJAR KARTASASMITA OLEH JAKSA AGUNG DALAM PERKARA PRA PERADILAN NO. 11/PID.PRAD/2001/PN. JAKSEL MENGENAI TINDAK PIDANA KONEKSITAS DITINJAU DARI UU NO. 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 19

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) YANG TERJADI BEBERAPA PENGALIHAN KREDITUR DAN TIDAK DIKETAHUI PENJAMIN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH USIA 16 TAHUN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUJIAN PASAL 7 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN CINO BUTO DI TANAH DATAR SUMATERA BARAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH, CALON PENGANTIN PRIA DIWAKILKAN OLEH LAWYER ATAU KUASA HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN PP NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI JASA PENGHULU ONLINE YANG TIDAK DIBAWAH NAUNGAN KANTOR URUSAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA NOMOR 62 TAHUN 2005

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN SEGEL SURAT JUAL BELI TANAH AHLI WARIS OEHE SOEHE YG TERLETAK DI JALAN ELANG BANDUNG DIHUBUNGKAN DGN UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PP NO 24 THN 1997 TENTANG PENDAFTRANA TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keabsahan Suatu Perkawinan Melalui Pemanfatan Media Telekomunikasi Dihubungkan Dengan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 Tanggal 20 April 1990 Mengenai Sahnya Perkawinan Melalui Telepon

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN SURAT WASIAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN POLIGAMI DIHUBUNGKAN DGN UU NO 1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPLIKASI HKM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEADILAN PEMULIHAN (RESTORATIVE JUSTICE) SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN PERKARA ANAK KONFLIK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEARIFAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU BAJO DALAM REKLAMASI PANTAI DI PULAU BUNGIN NUSA TENGGARA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEARIFAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TATAR SUNDA TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERUBAHAN IKLIM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBAKARAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN DIKAITKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM KONTEN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP PIHAK LAIN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG N INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBEBASAN BERPIKIR DAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM DITINJAU DARI INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG BEKERJA DI MALAYSIA, SUATU TINJAUAN PERBANDINGAN BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN HUKUM MALAYSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebebasan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Daerah Otonom Baru Dan Implikasinya Terhadap Pelayanan Publik Dalam Perspektif Uu Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Dan Hubungan Lembaga Negara Penunjang Dengan Lembaga Negara Utama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Ketetapan MPR dlam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 di Hubungkan Dengan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Pasca Perubahan UUD 1945 Dalam Perspektif Sistem Perwakilan.

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog