Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI MALAM HARI PADA CLUB 9 BANDUNG (PUSAT HIBURAN MALAM) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERSEROAN AKIBAT PELAKSANAAN MERGER PADA PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERSEROAN PADA PT SMART TELECOM DAN PT MOBILE -8 TELECOM Tbk (MOBILE-8) AKIBAT PELAKSANAAN MERGER PADA KEDUA PERSEROAN TERSEBUT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PT IMC TEKNO INDONESIA YG DIRUMAHKAN DITINJAU DARI UU NO 13 TAHUN 2003 ENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PT. RADIO MARA GITHA YANG DIPUTUSKAN HUBUNGAN KERJANYA SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SALES PROMOTION GIRLS (SPG) YANG TIDAK DIIKUTSERTAKAN DALAM PROGRAM JAMSOSTEK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG- NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SATUAN PENGAMAN PADA PERUSAHAAN ALIH DAYA PT SIGAP PRIMA ASTREA DALAM HAL PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pekerja wanita dalam hubungan kerja outsourcing ditinjau dari UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA PD MALAM HARI DLM PELAKSANAAN KESELAMATANDAN KESHATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA SHIFT MALAM PADA PT. PANDATEX MAGELANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA TERKAIT PEMBAYARAN UPAH PADA SAAT CUTI FUNGSI REPRODUKSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI RSU. VINA ESTETICA DITINJAU DARI PERMENAKER NO. PER-04/MEN/1989

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG BEKERJA PADA HARI LIBUR RESMI DI CV SETIA JAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TIDAK DIIKUTSERTAKAN PROGRAM JAMSOSTEK PADA PABRIK ROTI CIWAWA DI BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YG MENGALAMI PEMUTUSAN HUKUMAN KERJA SEPIHAK KARENA CACAT FISIK AKIBAT KECELAKAAN KERJA DI PT INTI MULYA MULTICIPTA DIHUBUNGKAN DGN UU NO 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU BISNIS WARALABA (FRANCHISOR DAN FRANCHISEE) ATAS LARANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) TENTANG PENETAPAN HARGA BARANG/JASA DALAM BISNIS WARALABA DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 42 TH 2007 TENTANG WARALABA DAN U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha lain atas merek terdaftar yang tidak digunakan (non use) dalam kerangka UU No. 15 tahun 2001 tentang merek dan UU no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Telkomsel Yang Melakukan Transaksi Elektronik Melalui SMS (Short Messages Service) Berdasarkan Hukum Asuransi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Telkomsel yang Menutup Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Melalui SMS (Short Messege Service) Dalam Kerangka Hukum Asuransi dan UU Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI JASA PAKET POS INDONESIA DARI TINDAKAN WANPRESTASI PT. POS INDONESIA CABANG LUBUK LINGGAU (SUMATERA SELATAN) DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TH 1999 TTG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pembeli barang obyek eksekusi melalui lelang akibat kredit macet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SUSUN AKIBAT PENGEMBANG TIDAK MEMENUHI ASAS ITIKAD BAIK DIKAITKAN DENGAN PASAL 1338 KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI RUKO DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG OBJEKNYA DIJAMINKAN OLEH PENGEMBANG DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI RUMAH YANG TIDAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT SETELAH PELUNASAN DIKAITKAN DENGAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO.1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN TERKAIT PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI KARENA STATUS PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG -UNDANG NO 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG MEMPEROLEH HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH MELALUI LELANG EKSEKUSI DALAM HAL TERJADI GUGATAN DARI PIHAK KETIGA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 93/PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah bekas hak eigendom dihubungkan dengan ketentuan konvensi berdasarkan UU No. 5 Th 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERSEJARAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS FREE SOFTWARE DALAM PERJANJIAN LISENSI BERDASARKAN GNU GENERAL PUBLIC LICENSE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FOTO DIGITAL DIKAITKAN DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH HAK MILIK YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN TERHADAP EKSEKUSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT (CARDHOLDER) AKIBAT PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT (KREDIT CARD FRAUD) MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM HAL PERUSAHAAN ASURANSI DINYATAKAN PAILIT MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM HAL FORCE MAJEUR TERKAIT SEMUA KERUGIAN (ALL RISK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM HAL TERJADINYA PENGGABUNGAN INTERNAL PT. UNILEVER INDONESIA Tbk DITINJAU DARI PP NO. 27 TH 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM KASUS BANK LIPPO MENGENAI PROGRAM REKAPITALISASI DENGAN PEMERINTAH PADA TAHUN 1999 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No.1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang saham Minoritas Dalam Praktik Backdoor Listing Melalui AkuisisiDan Merger Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pemegang tanah milik adat yang disertipikatkan oleh pihak lain dihubungkan dengan peraturan pemerintah No.24 Th 1997 tentang pendaftaran tanah di wilayah Jakarta Timur

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN (INVESTOR) REKSADANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DALAM HAL TERJADINYA KEGAGALAN INVESTASI YANG DILAKUKAN OLEH MANAGER INVESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PAASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET (ASSET-BACKED SECURITIES) DALAM KEPAILITAN ORIGINATOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG WARALABA (FRANCHISHEE) DALAM HAL PEMUTUSAN KONTRAK SECARA SEPIHAK OLEH PEMILIK WARALABA (FRANCHISOR) SEBELUM DIUNDANGKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 16 TAHUN 1997 TENTANG WARALABA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG YG BERITIKAD BAIK ATAS PEMBELIAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DLM SISTEM LELANG DITINJAU BERDASARKAN UU NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMERINTAH SEBAGAI PEMEGANG HAK PENGELOLAAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH DI KAWASAN SEKITAR GASIBU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BARANG DALAM PENUNTUTAN KARGO DIKAITKAN DENGAN UNCTAD / ICC RULES FOR MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENTS TAHUN 1991 DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK DESAIN INDUSTRI PAKAIAN TERKAIT PENGGUNAAN DESAIN INDUSTRI TANPA PERJANJIAN LISENSI OLEH PRODUSEN PAKAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK DESAIN INDUSTRI TEKSTIL DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PEMBUATAN PRODUKSI TEKSTIL DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH BERSERTIFIKAT DALAM HAL TERJADINYA SERTIFIKAT GANDA DIHUBUNGKAN DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog