Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KENYAMANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENGGUNA JASA WAHANA KINCIR ANGIN PASAR MALAM CV PUTRA WISATA YANG ROBOH DI JAMBI DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMALSUAN SERTIFIKASI LABELISASI HALAL PRODUK KOSMETIKA SEBAGAI BENTUK LEGITIMASI KEHALALAN PRODUK DI INDONESIA DIKAITKAN DGN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAGING SAPI GLONGGONGAN DI PASAR TRADISIONAL DIKAITKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL PEMBERIAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR DAN JELAS MENGENAI PENAWARAN PRODUK ASURANSI UNIT LINK YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL-BELI PULSA ISI ULANG ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan produk pangan olahan impor dihubungkan era perdagangan bebas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pengikatan jual beli suatu Rumah Susun dihubungkan dengan keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.11/KPTS/1994 tentang pedoman perikatan jual beli suatu rumah susun

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli komputer

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN FIRST MEDIA ATAS PERUBAHAN PAKET LAYANAN INTERNET DAN TV KABEL SECARA SEPIHAK DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA DAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN HAJI NON-KUOTA TERKAIT PEMBATALAN KEBERANGKATAN OLEH PERUSAHAAN TRAVEL PENYELENGGARA HAJI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI BERGERAK (SELULER) DARI IKLAN YANG MEMUAT INFORMASI MENYESATKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK ATAS PEMADAMAN LISTRIK SECARA SEPIHAK OLEH PT. PLN (PERSERO) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DIDDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS JUAL BELI HEWAN KURBAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS PRODUK RUMAH MAKAN YANG TIDAK HALAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 19999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMEGANG AKTA PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI (PPJB) DAN KWITANSI PEMBAYARAN DALAM HAL KEPAILITAN BAGI PENGEMBANG (DEVELOPER) YANG DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap konsumen pemegang produk unit link yang dijual oleh perusahaan asuransi yang tidak melaksanakan kewajiban pembuatan prospektus berdasarkan SK Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep-2475/LK/2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA AIR BERSIH DARI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) BERDASARKAN HUKUM POSITIF YANG TERKAIT DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SINAR LASER UNTUK PERAWATAN KECANTIKAN DIKAITKAN DENGAN UU NO. 23 TH 1992 TTG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN SEBAGAI PEMEGANG SERTIPIKAT PEMECAHAN DARI SERTIPIKAT INDUK ATAS PEMBATALAN SERTIPIKAT INDUK (BERDASARKAN PUTUSAN MA RI NO. 71/PK/TUN/2000) DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ROKOK ATAS KASUS MELEDAKNYA SEBUAH ROKOK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ROKOK ELEKTRIK YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF YANG BELUM TERSTANDARISASI BERDASARKAN UU NO 8 TAHUHN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO 36 THN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ROKOK ELEKTRIK YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF YANG BELUM TERSTANDARISASI BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TIKET ONLINE PENERBANGAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMENDARI CACAT TERSEMBUNYI DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS) DALAM HAL KETERLAMBATAN PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKTOR MIGAS YANG DILAKUKAN OLEH KONTRAKTOR PENYEDIA BARANG DAN JASA DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Atas Beban Biaya Yang Ditolak (Non Cost Recovery) Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Operasional Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KELALAIAN DOKTER DALAM KLINIK PENGOBATAN KOMPLEMENTER-ALTERNATIF YANG TIDAK MEMILIKI IZIN PRAKTEK BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SECONDARY RAPE OLEH PERS ATAS PEMBERITAAN TENTANG PERKOSAAN DI MEDIA MASSA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Usaha Perasuransian Dikaitkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR BERKAITAN DENGAN KEPASTIAN PEMBAYARAN OLEH DEBITOR SEJAK DITETAPKANNYA MASA INSOLVENSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG TIDAK MENYETUJUI PEMBATALAN PERDAMAIAN DALAM PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Yang Objeknya Digadaikan Kepada Pihak Ketiga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM HAL TERJADI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG ATAS NAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG JAMINAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK) DITINJAU DR UU PERBANKAN DAN HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Mengamankan Harta Pailit Dalam Praktik Berdasarkan Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAGU RASA SAYANGE YANG DIKLAIM OLEH NEGARA MALAYSIA DIKAITKAN DENGAN HAK EKLUSIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN TRIP's-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT KEGAGALAN SISTEM RESI GUDANG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG SISTEM RESI GUDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN ATAS BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG DISITA UNTUK ALAT BUKTI OLEH NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 42 TH 1999 TTG FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH BERSUBSIDI DIKAITKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT DI KECAMATAN MEMBALONG BELITUNG ATAS TANAH HUTAN YANG DIKUASAI OLEH PARA PENGUSAHA PERKEBUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGûUNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DENGAN ADANYA PEMBANGUNAN TOWER BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PENERIMA LAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK AIR MINUM MINERAL AQUA (GALON) YANG DI ISI ULANG OLEH DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) Produk Farmasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Trips-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal dihubungkan dengan persaingan usaha tidak sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal well known merk WTO ûTRIPS dikaitkan dengan pengaturan dan prakteknya di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog