Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN KORBAN MALPRAKTIK SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI KONTRAK MAGANG DI PT. KERETA API (PERSERO) DALAM HAL PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Pekerja Alih Daya (Outsourcing) Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial Guna Mewujudkan Investasi Yang Kondusif Dalam Rangka Mencapai Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK PADA PT. QEMFOOD DI KAWASAN INDUSTRI DAN PERGUDANGAN TANGERANG DALAM PENERAPAN UPAH DAN JAM KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK YANG BEKERJA PADA PENGOLAHAN KERANG HIJAU DI CILINCING JAKARTA UTARA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA FACTORY OUTLET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA KONTRAK DI PT. MICRO GARMENT DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK NORMATIF PEKERJA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA OUTSOURCING DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN OLEH PT POLYMATECH INDONESIA DAN PT ARTHA JASPRA MUTIARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA OUTSOURCING YANG BEKERJA MELEBIHI KETENTUAN WAKTU KERJA PADA PT PRODIA WIDYAHUSADA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA OUTSOURCING YANG TIDAK DIIKUTSERTAKAN DALAM PROGRAM JAMSOSTEK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA TAMBANG BERDASARKAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI NOMOR 176 ILO TAHUN 1995 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM TAMBANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DITINJAU DARI UU NO. 13 TH 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1) DAN AYAT (2) UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG E-MONEY MELALUI JASA PERBANKAN DITINJAU DARI PERTATURAN BANK INDONESIA NO 16 / 16/8/PBI/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO 16/8PBI/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO11/12/PBI/2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG GADAI DALAM GADAI SAHAM PERSEROAN TERBATAS TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERKENAL TERHADAP PENJUALAN MERCHANDISE DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS FOTOGRAFI TERHADAP PENGGUNAAN WATERMARKING SEBAGAI TEKNIK PENYEMBUNYIAN LABEL HAK CIPTA PADA PROSES DIGITAL IMAGE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum pemegang kartu kredit (credit card holder) dalam transaksi e-commercedikaitkan dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK TERKENAL ATAS PEMBONCENGAN REPUTASI (TORT OF PASSING OFF) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum pemegang merek terkenal atas tindakan dilusi merek yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam kerangka UU no. 15 tahun 2001 ttg Merek dan Trips - WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM ATAS PENURUNAN NILAI SAHAM AKIBAT INFORMASI MENYESATKAN OLEH PEMEGANG SAHAM DIKAITKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK YANG SEBENARNYA TERHADAP SERTIFIKAT GANDA YANG DIJADIKAN AGUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG UANG ELEKTRONIK (ELEKTRONIC MONEY) DLM TRANSAKSI NO TUNAI AKIBAT KEGAGALAN SISTEM DITINJAU DR PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG YUANG ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum pemilik rahasia dagang produk mebel rotn dalam hal terjadinya pelanggaran oleh pegawai perusahaan berdasarkan UU no. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum pemilik rumah berdasarkan klausula uang jaminan dalam perjanjian sewa menyewa rumah dihubungkan dengan UU No.4 Th 1992 tentang perumahan dan pemukiman dan UU No.8 Th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK SATUAN RUMAH SUSUN DALAM STATUS KEPEMILIKAN TANAH BERSAMA HAK GUNA BANGUNAN DIATAS HAK PENGELOLAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA DAN PENERIMA LISENSI DALAM REAL TRADING MONEY ITEM GAME ONLINE DRAGON NEST INA DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 200

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA FREE BOOK ONLINE DALAM PRAKTIK PENGUNGGAHAN ULANG TERKAIT HAK EKSKLUSIF PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA KARAKTER ANIMASI TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMPRODUKSI DAN MENJUAL KOSTUM KARAKTER ANIMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Penerima Waralaba (Franchisee) Dalam Perjanjian Baku Dihubungkan Dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) Pemberi Waralaba (Franchisor)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA ANGKUTAN BUS KOTA TERHADAP RENDAHNYA KEAMANAN DAN KENYAMANAN BUS KOTA YANG TIDAK LAYAK JALAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERMENHUB NO.98 TAHUN 2013 TENTANG STANDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Penggunaan Merek Sebagai Kode Yang Tidak Tampak Dari Sebuah Webpage Dalam Media Internet (Metatag) Oleh Pihak Lain, Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNGSI VIETNAM DI PULAU GALANG KEPULAUAN RIAU PADA TAHUN 1979-1996 OLEH UNHCR (UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES) DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1951 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-PO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG PESAWAT MANDALA TERHADAP PEMBATALAN TIKET PENERBANGAN SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH PT. MANDALA AIRLINES DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Atas Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PPAT TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG BERKAITAN DENGAN SERTIPIKAT GANDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Profesi Dokter Sebagai Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perlindungan Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum program computer dikaitkan dengan hak penyewaan (rental rights) berdasarkan Undang Undang No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan TRIPS WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DIKAITKAN DENGAN TRIPs

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Produk Makanan Tradisional Pada Usaha Kecil Menengah Sebagai Salah Satu Potensi Penunjang Perekonomian Masyarakat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM SENI TARI PENDET YANG DIKLAIM OLEH NEGARA MALAYSIA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN FOLKLOR BERDASARKAN UU NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF YANG TIDAK BERSERTIFIKAT ATAS TINDAKAN PENGAMBILALIHAN SEPIHAK OLEH AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri dihubungkan dengan UU No. 39 tahun 2004 ttg penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI RUMAH SAKIT DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN KEPMENKES NOMOR 432 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN KESEHATAN DAN KE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PROPINSI JAWA BARAT PASCA DIBERLAKUKANNYA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MOD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BENCANA ALAM YANG MENDAPAT BANTUAN MAKANAN KADALUARSA DARI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog