Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN YANG DIBERI MARGA OLEH KERABAT IBUNYA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BATAK MANDAILING DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN INPRES NO.1TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS BAGI PELAKU DAN ANAK-ANAK DARI PERKAWINAN GELAHANG BARENG/NEGEN PADA MASYARAKAT BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS DARI WANITA YANG KAWIN HAMIL ATAS HARTA PRIA YANG MENGAWINI WANITA TERSEBUT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak waris istri dan anak dalam perkawinan poligami yang dilakukan dibawah tangan dihubungkan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ISTRI KEDUA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI PERTAMA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS JANDA DI KAMPUNG NAGA (GARUT) DALAM KERANGKA HUKUM WARIS DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN YURISPRUDENSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS SEORANG SUAMI YANG DUBERI MARGA TERHADAP HARTA WARISAN SI PEMBERI MARGA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK-HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PEREMPUAN DALAM HAL MEMPEROLEH KESEMPATAN KERJA DAN PEKERJAAN DIKAITKAN DENGAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMNASI TERHADAP PEREMPUAN (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hakikat Dan Fungsional Pidana Denda Dalam Penanggulangan Kejahatan Non Konvensional Relevansinya Dengan Keuangan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAMBATAN WARALABA LOKAL DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN SK MENPERINDAG NO 259/MPP/KEP/7/1997 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN USAHA WARALABA ( SUATU TINJAUAN TERHADAP KANTOR POS WARALABA PT POS INDONESIA )

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAMBATAN-HAMBATAN HAK MEMAJUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DI BAWAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI DAN KESERAGAMAN SISTEM PROSEDUR KEPABEAN BAGI NEGARA-NEGARA ANGGOTA WTO DIKAITKAN DENGAN THE WORLD'S CUSTOMS ORGANIZZATIONS HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Hukum Administrasi dan Hukum Pidana Dalam Upaya Mencegah Kriminalisasi Kebijakan Negara Yang Dilaksanakan Oleh Administraso Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Hukum Dalam Proses Pembentukkan Undang-Undang Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Hukum Dibidang Investasi Melalui ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Tahun 2009 Dalam Rangka Menuju Komunitas Ekonomi ASEAN Dan Implikasinya Terhadap Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Hukum Kontrak ASEAN Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Kontrak Internasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Hukum Perusahaan di Asean Untuk Memfasilitasi Penggabungan, Peleburan, Akuisisi, dan Aliansi Strategis sebagai Model Pertumbuhan Non-Organik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Hukum Perusahaan Di Kawasan Asean Dalam Rangka Implementasi Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Perseroan Sebagai Model Pertumbuhan Non-Organik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI INSTRUMEN HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL DALAM LINGKUP ASEAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Ketentuan Asal Barang Indonesia Dengan Rules Of Origin For The Agreement On The Common Effective Preferential Tariff Scheme For The ASEAN Economic Free Trade Area Dalam Rangka Menciptakan Perdagangan Yang Transparan Menuju Masyarakat Ekon

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Ketentuan Rules of Origin Indonesia Dengan Ketentuan Rules of Origin Asean Dalam Rangka Mewujudkan Asean Economic Community

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI KEWENANGAN DI BIDANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DALAM UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA DAN UNDANGUNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan DI Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Pemeritanh Daerah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Sistem Hukum Dibidang Perpajakan Dalam Rangka Mendorong Terciptanya Tertib Hukum Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH UNTUK MEMPEROLEH KEMUDAHAN MODAL USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonsasi Hukum Telekomunikasi dan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik ( Ite ) Serta Inplementasinya Dalam Transaksi Elektronik ( E-Commerce Dan E-Business) di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Dikaitkan Dengan Kesetaraan Kedudukan Suami dan Isteri Dalam Hukum Perkawinan Sebagai Upaya Bagi Pengembangan Hukum Benda Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harta bersama sebagai obyek jaminan hak tanggungan dihubungkan dengan Undang-Undang No.1 Th 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARTA BERSAMA YANG TERMASUK DALAM BOEDEL PAILIT TERKAIT DENGAN DIPAILITKANNYA SUAMI ATAU ISTRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARTA PUSAKA RENDAH YANG DIANGGAP HARTA PUSAKA TINGGI DAN DIKUASAI SECARA PERORANGAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HASIL ANALISIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKKSI KEUANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dihubungkan Dengan Kewenangan POLRI Sebagai Penyidik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hasil Rekaman/Penyadap Dari KPK Dalam Sidang Di Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Dan Sistem Peradilan Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Perkara Penyalahguna Narkoba Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HIBAH HARTA PENINGGALAN ISTRI PERTAMA OLEH SUAMI KEPADA ISTRI KEDUA DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hibridasi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Dalam Rangka Mencapai Kepastian Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN ANTARA DOKTER DENGAN PEUSAHAAN FARMASI DALAM PELAYANAN MEDIS TERHADAP PASIEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN ANTARA MATERI MUATAN PENJELASAN DENGAN MATERI MUATAN BATANG TUBUH UUD 1945 (STUDI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hubungan Antara Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Uud 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAAK DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN DI LAUT SERTA TANGGUNG JAWAB AWAK KAPAL TERHADAP KESELAMATAN BARANG BERDASARKAN BAREBOAT CHARTER DIKAITKAN DENGAN HAGUE VISBY RULES TAHUN 1968 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA YANG PEKERJA PADA MALAM HARI DENGAN PENGUSAHA PERUSAHAAN CIRCLE K BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN KERJA ANTARA PRESIDEN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Dan Anggaran Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Sistem Checks And Balances

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 003/PUU-IV/2006 ATAS EKSISTENSI SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ADAT SKRIPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hubungan Wakil Presiden Dengan Presiden Dalam Peyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia Dari Tahun 1945 Sampai Dengan Tahun 2004.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum DIbidang Penanaman Modal Sebagai Upaya Pencapaian Tujuan Negara Kesejahteraan Melalui Kegiatan Penanaman Modal Langsung di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUKUM HAK CIPTA DAN MEREK SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Kepariwisataan Nasional Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Menuju Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUMAN SHIELD DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL : TINDAKAN TENTARA ISRAEL DALAM OPERATION DEFENSIVE SHIELD DAN OPERATION DETERMINED PATH DI WILAYAH PENDUDUKAN PALESTINA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IJIN PRESIDEN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DAERAH YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog