Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN TERHADAP PEMBUKAAN RAHASIA BANK (LIFTING BANK SECRECY) UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP PENETAPAN SUKU BUNGA DASAR KREDIT BANK UMUM YANG MELAMPAUI PRIME LENDING RATE BANK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/1/DPNP TENTANG TRANSPARANSI INFORMASI SUKU BUNGA DASAR KR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KREDIT FIKTIF OLEH PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OJK 01/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP LIKUIDASI BANK AKIBATPERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PIHAK BANK BERDASARKAN HUKUM PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASBAH ATAS PRAKTIK WINDOW DRESSING YANG DILAKUKAN OLEH BANK DI KAITKAN DEN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DITINJAU DARI PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi notaris atas keterangan palsu dari para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta otentik dalam kaitannya dengan UU no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan ketentuan dalam KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG TUA YANG TIDAK MENDAPATKAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN ALIMENTASI DARI ANAKNYA DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO UU NO.13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM JUAL BELI LELANG TRADING CARD GAME MELALUI INTERNET DIKAITKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN MENGENAI LELANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK SEHUBUNGAN DENGAN PENCANTUMAN KLAUSUL NON-KOMPETISI DALAM PERJANJIAN WARALABA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penyalahgunaan Lembaga Pelelangan Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah Dikaitkan Dengan UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN MISKIN YANG DISANDERA OLEH RUMAH SAKIT KARENA TIDAK MAMPU MEMBAYAR BIAYA PENGOBATAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 333 KUHP TENTANG PERAMPASAN KEMERDEKAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN PENGGUNA PENGOBATAN HERBAL-SUPRANATURAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK PD PT CIPATAH YG BEKERJA TANPA ADANYA IZIN TERTULIS DR ORANG TUA ATAU WALI DITINJAU DR UU NO 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UU NO 23 THN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI ARTIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA CACAT DALAM PERJANJIAN KERJA DI PT. TELKOM DIVRE III DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN1997 TENTANG PENYANDANG CACAT JO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pekerja dan pengusaha rotan berdasarkan perjanjian kerja dihubungkan dengan UU No. 13 th 2003 tentang ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWTT) TERKAIT HAL PENGALIHAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN ALIH DAYA BERDASARKAN UU NO 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI PT CHANG JUI FANG INDONESIA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI RUMAH SAKIT TERHADAP RESIKO TERINFEKSI PENYAKIT DAN ZAT-ZAT BERBAHAYA PADA SAAT BEKERJA SERTA TIMBULNYA PENYAKIT AKIBAT KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI SPBU DIKAITKAN DENGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA FARDAU TOUR&TRAVEL YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KEMANUSIAAN KHUSUSNYA ANGGOTA INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM SENGKETA BERSENJATA INTERNAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MAGANG DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN KERJA DI PT. INTI BUMI PERKASA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OUTSOURCING DALAM PEMENUHAN HAK ATAS JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Outsourcing Dihuhubungkan Dengan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 MENGENAI PENGHAPUSAN PASAL OUTSOURCING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN PELEBURAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PENYANDANG CACAT DAN PEKERJA PENGIDAP HIV AIDS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH SAKIT TERHADAP PENYAKIT AKIBAT KERJA DAN KECELAKAAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA SPBU PT. AL-MA'SOEM MELALUI PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 3 TH 1992 TTG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK PADA PT ICHITEX DAN PT LONG SUN DI KOTA CIMAHI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT KECELAKAAN KERJA DITINJAU DARI UU N 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERKENA PHK AKIBAT PEMBERITAAN KEPADA MEDIA MASSA TERHADAP PELANGGARAN PENGUSAHA DALAM KEPESERTAAN JAMSOSTEK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELANGGAN KARTU HALO DALAM PENENTUAN TOTAL BIAYA PENGGUNAAN YANG DIKARENAKAN SECARA SEPIHAK OLEH PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (PT. TELKOMSEL) BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELANGGAN LISTRIK ATAS KERUGIAN AKIBAT PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK OLEH PLN DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pelanggan perjanjian berlangganan jasa telekomunikasi seluruh GSM Telkomsel di tinjau dari kitab UU hukum Perdata UU No.8 Th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pembeli objek lelang hak tanggungan dalam hal adanya gugatan dari debitor selaku pemilik tanah terhadap pelaksanaan lelang eksekusi dihubungkan dengan peraturan lelang dan UU no. 4 thn 1996 ttg hak tanggungan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI REPO SAHAM DI PASAR MODAL DALAM HAL TERJADI GAGAL BAYAR DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pembelian satuan rumah susun akibat kredit macet yang dilakukan oleh developer dikaitkan dengan UU No.8 Th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI HIBAH YANG TELAH KELIRU MELAKUKAN PENGHIBAHAN TERHADAP PENERIMA HIBAH DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI WARALABA (FRANCHISOR) TERHADAP PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE) ATAS PENYALAHGUNAAN RAHASIOA DAGANG DALAM PERJANJIAN WARALABA DIKAITKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA DAN UU NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI WARALABA AKIBAT TERJADINYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN FEE OLEH PENERIMA WARALABA DI LEMBAGA PENDIDIKAN MUSIK PURWACARAKA SUKABUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI WARALABA LANJUTAN YANG TIDAK BERKEMBANG DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 31/M-DAG/PER/8/2008 TENTANG PENYELE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pemegang desain tata letak sirkuit terpadu (IC) di bidang industri komputer dikaitkan dengan perjanjian TRIPS WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah atas penerbitan sertipikat ganda dikaitkan dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DENGAN KEKUATAN ALAT BUKTI HAK LAMA DITINJAU BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA JO PEARTURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri trandisional dalam upaya pengembangan usaha

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH DENGAN JUAL-BELI DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI UU NO.5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT TERHADAP PENYEBARAN DATA PRIBADI DAN INFORMASI ELEKTRONIK PEMEGANG KARTU KREDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERDAFTAR SEBAGAI AKIBAT DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENERIMA LISENSI MEREK YANG SEMULA BERITIKAD BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog