Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

FUNGSI SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK (IMA) DALAM MEKANISME PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Pemulihan Keuangan Negara di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PROSES PERKARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM STRUTUR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Gagasan pembentukan dewan hak cipta dan kewenangan PPNS di bidang HKI dalam UU no. 19 tahun 2002 tentang hak cipta untuk mencegah dan menanggulangi pembajakan program komputer

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Gagasan Pembentukan Mahkamah Lingkungan Internasional Dalam Kerangka Perlindungan Lingkungan Global Dihubungkan Dengan Kepentingan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Gambaran Singkat Mengenai Pembatalan Sertifikat Tanah Oleh BPN Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Kepada Para Pemilik Sertipikat Tanah Hak Milik Di Kawasan Puncrut, bandung Utara Dihubungkan Dengan Kekuatan Pembuktian Dari Sertipikat sebgai Bukti K

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ganti kerugian atas pemulihan kehormatan akibat pencemaran nama baik didasarkan dengan pasal 1365 juncto pasal 1243 KUHPerdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI KERUGIAN TERHADAP KARTEL SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) YANG DILAKUKAN OLEH BEBERAPA OPERATOR SELULER BERDASARKAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PERUMAHAN ANTARA PENGEMBANGAN DAN KONTRAKTOR DIDASARKAN DENGAN SISTEM HUKUM PERIKATAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI RUGI AKIBAT KETIDAKTERBUKAAN INFORMASI PRODUK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET MENURUT UU NO. 8 TH 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO. 11 TH 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI RUGI ATAS PELEPASAB HAK ATAS TANAH OLEH PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA KEPADA KELOMPOK TANI RANTAU BAIS TERPADU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA DIINDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI RUGI PERDATA YANG TIMBUL AKIBAT PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT MILIK KONSUMEN YANG DIGUNAKAN OLEH PELAKU USAHA UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI ELEKTRONIK KEPADA PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI RUGI TERHADAP MASYARAKAT ATAS PEMBANGUNAN JALAN TOL CISUMDAWU DIKAITKAN DENGAN PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 JO PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Good Governance Sebagai Salah Satu Pilar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan UU N0.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GOOD GOVERNANCE SEBAGAI SALAH SATU PILAR PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Gugatan Atas Kerugian Akibat Tidak Adanya Kontrak Bisnisdan Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Rupiah Terhadap Mata Uang Dollar Amerika Sreikat Dalam Sengketa Bisnis Antara PT Mobile Selular Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA DAN PENGALIHAN BARANG-BARANG MODAL DALAM SENGKETA BISNIS ANTARA PT SALINDO PERDANA FINANCE DENGAN PT INDOTEAKTAMA GRAHALESTARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR TANAH ANTARA PARA AHLI WARIS Ny.EPON DENGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN PEMBATALAN INITIAL PUBLIC OFFERING PT MEDIA NUSANTARA CITRA (Tbk) BERDASARKAN DISCLOSURE YANG TIDAK JUJUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI YANG SAH BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NO. 1074/Pdt.G/2004/PA/Bdg

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK TRIBUN BALI VS BALI TRIBUNE PERKARA NO 29/PDT.SUSMEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.BERDASARKAN UU NO 15 THN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK YANG MENGAKIBATKAN GANTI RUGI AKIBAT DARI KEGAGALAN BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN REKONPENSI BERUPA PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN DALAM PERKARA CERAI TALAK NO. 1613/Pdt.G/2004/CMI DI PENGADILAN AGAMA CIMAHI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Menentukan Nasib Sendiri Dalam Hukum Intenasional Dan Implikasinya Terhadap Integritas Kedaulatan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak - Hak Dan Perlindungan Hukum ahli Waris Korban Pesawat Terbang Airbus A300-B4 Milik PT. Garuda Indonesia Airways Di Sibolangit Sumatera Utara Yang Memilki Tiket Atas Nama Orang Lain

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DALAM PEWARISAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANAK ANGKAT UNTUK MENDAPATKAN NAFKAH HIDUP AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDERITA GIZI BURUK BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANAK DARI ISTRI PERKAWINAN SIRI YANG DIANGKAT OLEH ISTRI PERTAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM WARIS MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANGKET SEBAGAI PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI BIDANG PENGAWASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Asasi Manusia Pada Piagam Madinah Dihubungkan Dengan Qishash Dalam Pembaruan Pidana Mati di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Atas Kesehatan Masyarakat Dikawasan Industri Tekstil DihubungkanDengan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Atas Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perkawinan Dihubungkan Dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1285/Menkes/SK/2002 Tentang Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS Dan Penyakit Menular Seksual Juncto Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1285/MENKES/SK/2002 TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN PENYAKIT MENULAR SEKSUAL JUNCTO UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM HUKUM HAK AZASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK BAGI HASIL PEMERINTAH DAERAH ATAS SUMBER DAYA PANAS BUMI DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK CIPTA DALAM KASUS LAGU ARJUNA MENCARI CINTA ANTARA GRUP MUSIK DEWA DENGAN YUDHISTIRA ARDI NOEGRAHA MASSARDI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK CIPTA KARYA TULIS PANDUAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK DAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT BATAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK DAN KEDUDUKAN CUCU DLM SISTEM PERGANTIAN AHLI WARIS DITINJAU DR HKM WARIS ISLAM DAN KOMPILASI HKM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak dan kewajiban janda terhadap harta suarang dalam masyarakat adat Minangkabau dihubungkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum adat Minangkabau

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK EKONOMI ATAS PERTUNJUKAN KARYA CIPTA LAGU ATAU MUSIK DIHUBUNGKAN DGN KEWENANGAN YKCI DLM PEMOTONGAN PAJAK BERDASRKAN UU NO 28 THN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UU NO 36 THN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK GUGAT WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH NEGARA BERDASARKAN PERJANJIAN BUILD OPERATE TRANSFER SEBAGAI JAMINAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Imunitas Aparat Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK IMUNITAS KEPALA NEGARA DI HADAPAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC) DALAM KASUS PELANGGARAN BERAT HAM YANG DILAKUKAN KEPALA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog