Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Berbatasan Dengan Pantai Bagi Kepentingan Investasi Kepariwisataan Suatu Kajian Atas Hukum Pertanahan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepemilikan Modal Asing Dalam Perbankan Indonesia Dikaitkan Dengan Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPEMILIKAN PENANAMAN MODAL ASING ATAS PT YANG BERGERAK DI BIDANG YANG TERMASUK DALAM NEGATIVE LIST MELALUI PERJANJIAN DENGAN WNI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPEMILIKAN SAHAM PT. TELKOMSEL DAM PT,. INDOSAT Tbk OLEH TEMASEK HOLDINGS MELALUI ANAK PERUSAHAANNYA SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (SINGTEL) DAN SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA (STT) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing dihubungkan hak atas tanah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI ALASAN PENANGGUHAN ATAU PEMBATALAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 12/PAILIT/2001 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 022 K/N/2001 DAN NO. 018 PK/N/2001 TENTANG PERMOHONAN KEPAILITAN TERHADAP PT CITRA MATARAM SATRIAMARGA PERSADA OLEH PT BANK IFI SEBAGAI SALAH SATU KREDITUR PERJANJIAN KREDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KERJA SAMA OPERASI (KSO) ANTARA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. (TELKOM) DAN PT ARIAWEST INTERNASIONAL (SUATU ANALISIS DARI PERSEKTIF HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KERJASAMA ANTARA DOKTER DAN PERUSAHAAN FARMASI DALAM PEMAKAIAN RESEP DIHUBUNGKAN DENGAN HAK MENDAPATKAN PELAYANAN KESE HATAN YANG TERJANGKAU BAGI PASIEN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama Hukum Kepolisian Negara-Negara ASEAN Dalam Pengembalian Aset Hasil Kejahatan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM HAL PENGEMBALIAN ASET KORUPSI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama Negara Non Peratifikasi Statuta ICC Dengan Mahkamah Permanen Pidana Internasional Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM Berat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama Negara Non Peratifikasi Statuta ICC dengan Mahkamah Permanen Pidana Internasional dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ham Berat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama Pembiayaan Bank Dalam Jual Beli Hak Pemakaian Tempat Usaha Di Pasar Tradisional Dengan Penjamin Perusahaan Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama Pengelolaan Antara Pemilik Hak Atas Tanah Dengan Pengembangan Untuk Perumahan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama pengelolaan dan pengembangan bisnis internasional PT Telekomunikasi Indonesia Internasional ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI BARANG DI DASARKAN PADA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DI TINJAU DARI BUKU III KUHPERDATA TENTANG PERIKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESALAHAN DATA DALAM SISTEM INFORMASI DEBITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT DIKAITKAN DENGAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESAMAANSUBSTANSIAL DALAM SUATU CIPTAAN LAGU ATAU MUSIK TERKAIT DENGAN PELANGGARAN HAK CIPTA BERDASARKAN UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kesehatan perusahaan asuransi dalam kepailitan Perusahaan Ansuransi Jiwa dihubungkan dengan Undang-Undang Kepailitan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESELAMATAN PENGANGKUTAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA MELALUI LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESEPAKATAN ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA DENGAN SISTEM KERJA KONTRAK PADA PRAKTIK OUTSOURCING TANPA MENGGUNAKAN METERAI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kesepakatan Untuk Terikat Pada Perjanjian Internasional Menurut Konvensi WINA Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional dan Praktiknya Untuk Kepentingan Nasional Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESEPEKATAN PERJANJIAN KONFERENSI KE VI DI HONGKONG DI BIDANG PERTANIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESIAPAN HUKUM MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL DALAM MENGHADAPI ERA LIBERALISASI SEBAGAI KONSEKUENSI ATAS KEANGGOTAAN INDONESIA DI WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETAHANAN PANGAN TERKAIT TINDAKAN ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ketentuan Annex XIV Konvensi Chicago 1944 Mengenai standar Internasional Bandar Udara Bagi Keselamatan Penerbangan Dan Implementasinya Dalam Hukum Udara Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETENTUAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP NAZRIEL IRHAM (ARIEL PETERPAN) DALAM KASUS VIDEO PORNO MIRIP ARIEL DAN LUNA MAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETENTUAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN LARANGAN TERBANG TERHADAP MASKAPAI INDONESIA OLEH UNI EROPA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETENTUAN MENGENAI INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY (ISPS CODE) BERDASARKAN AMANDEMEN SAFETY OF LIFE AT SEA CONVENTION (SOLAS) 1974 CHAPTER XI-2 DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETENTUAN PENGGUNAAN GENUINE OIL DALAM MASA GARANSI OLEH AGEN TUNGGAL PEMEGANG MEREK SEPEDA MOTOR KEPADA KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG N

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ketentuan Pidana Pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lebih Perspektif Melindungi Hak Normatif Pekerja Dan Pengusaha

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETENTUAN TENTANG HAK MEWARISI AHLI WARIS DARI PEWARIS YANG DINYATAKAN HILANG BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN BW (BURGERLIJK WETBOEK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI HUKUM LAUT TENTANG PEMANFAATAN SUMBER-SUMBER PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFRENCE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PASAL 16 Jo PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keterikatan Negara Pada Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969 Dalam Praktiknya Serta Kepentingan Nasional Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETERLIBATAN IRAN DALAM GERAKAN KELOMPOK PEMBERONTAK HOUTHI DI YAMAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETETAPAN MPR SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SUATU PEMIKIRAN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT UNTUK MENYEDIAKAN KELAIKLAUTAN KAPAL YANG MENINGKAT STANDARNYA SESUAI DAERAH PELAYARAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN THE HAGUE-VISBY RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN DEVELOPER PERUMAHAN UNTUK MEMBANGUN FASILITAS SOSIAL (FASOS) DAN FASILITAS UMUM (FASUM) SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1992 JO PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 1987 (STUDY KASUS PADA PERUMAHAN GRAHA MEDIA MUSTIKA DENGAN DEVELOPER P.T. PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PUBLIKASI SINEMATOGRAFI OLEH PENGUSAHA RENTAL FILM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Atau Musik Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DAN PEMEGANG HAK TERKAIT MELALUI FUNGSI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF TERHADAP PENGUMUMAN KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU TANPA IZIN OLEH KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENGETAHUAN TRADISIONAL TERKAIT SUMBER DAYA GENETIK ATAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK OLEH PIHAK ASING BERDASARKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DIHUBUNGKAN DENGAN PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK HAK KONSTITUSIONAL TERHADAP MASYARAKAT PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN DLM HKM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang musik dalam jaringan antar rekan sekerja dihubungkan dengan UU No.19 th 2002 ttg Hak Cipta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS PEMANFAATAN TANAH ULAYAT DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN ATAS PERUSAHAAN DEVELOPER YANG DIMOHONKAN PKPU BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Sibernetika.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT KASEPUHAN CIPTA GELAR DLM SENGKETA PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI KAWASAN GUNUNG HALIMUN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog