Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK JALANAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PELAKSANAAN LELANG TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN YANG DILAKUKAN MELALUI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PEMBAGIAN WARIS JANDA DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT BALI DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PEMBAGIAN WARIS JANDA DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT BUNTEN BARAT MADURA (Sangkolan) DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Penggabungan Perusahaan astra Agro Niaga Dengan Perubahan Suryaraya Bahtera Dihubungkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Perseroan Terbatas Beserta Peraturan Pelaksanannya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PERDAGANGAN BINATANG MATI YANG DILINDUNGI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS KEBUN BINATANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN POLITIK KRIMINAL MENGENAI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA" "TINJAUAN POLITIK KRIMINAL MENGENAI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA" "IN"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN POLITIK KRIMINAL TERHADAP ALTERNATIF PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN POLITIK KRIMINAL TERHADAP EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PROFESI GURU SEBAGAI BENTUK REMUNERASI AKIBAT DIHAPUSKANNYA TUNJANGAN KINERJA BAGI GUTU PASCA DI BERLAKUKAN PERATURAN PRESIDEN NO 88 THN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2596/K/pdt/2008 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2008 TENTANG GUGATAN ACTIO POPULARIS PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TAHUN 2008 DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1800K/Pdt/2009 TENTANG KASUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM HAL KEWAJIBAN TERGUGAT SELAKU PEMILIK TANAH TERHADAP HAK ATAS AKSES JALAN PENGGUGAT DIHUBUNGKAN DENGAN BURENRECHT (HUKUM BERTETANGGA) DALAM KITAB UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMBER NOMOR 09/Pdt.G.PLW/1998/PN.sBR TENTANG GUGATAN PERLAWANAN TERHADAP LELANG EKSEKUSI KP2LN WILAYAH III CIREBON DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERLAWAN PEYITA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN SINGKAT KEDUDUKAN PERSETUJUAN ISTERI DALAM PERKARA PERKAWINAN BERISTERI LEBIH DARI SEORANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN STATUS DAN KEDUDUKAN PEMBUATAN SURAT HIBAH DARI PEWARIS KEPADA AHLI WARIS PEREMPUAN PADA MASYARAKAT KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DIKAITKAN DENGAN INPRES RI NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KHI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM HAL ORANG TUA MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG AKIBAT HUKUM JUDISIAL REVIEW UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA UMKM DENGAN PENGUSAHA BESAR DALAM PEMBELIAN DAN PEMAKAIAN LABEL MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG UMKM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG KEDUDUKAN DAN HAK MEWARIS ANAK YG DILAHIRKAN DR PERKAWINAN DARURAT/TAMBELAN DI JAWA BARAT DI HUBUNGKAN DGN HKM ADAT DAN HKM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Tentang Kesalahan Penerapan Hukum Judex Facti dihubungkan dengan Putusan Hakim Mahkamah Agung Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG KEWAJIBAN TURUT TERGUGAT MEMBAYAR KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH DDDDDDDDDPERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Tentang Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja radiasi Di Pusat Penelitian teknik Nuklir (PPTN) Badan tenaga Atom Nasional (BATAN) Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Keselamatan Kerja Terhadap Ra

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN, DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KERJA ANTARA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DENGAN PENGGUNA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL PENGIDAP PENYIMPANGAN (PARAHILIA) KEPADA ANAK DIHUBUNGKAN DGN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN TUJUAN PEMINDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG PUTUSAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) DALAM PRAKTIK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT DIKAITKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG RENTAL RIGHT PADA BISNIS TAMAN BACAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 MENGENAI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (CONSIDERATION of ELECTRONIC SIGNATURE in ELECTRONIC COMMERCE ACCORDING TO ACT NO. 11 OF 2008 CO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG TINDAKAN EUTHANASIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP BAB XI KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DIHUBUNGKAN DENGAN PERSETUJUAN IMPLEMENTASI 1994 TENTANG PENAMBANGAN DASAR LAUT SAMUDRA DALAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP EFEKTIFITAS ADAT PELA GANDONG YANG ADA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT MALUKU KHUSUSNYA PULAU AMBON DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 72 TAHUN 2005 TENTANG PEMERINTAH DESA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN PADA PT RADIO SUARA BUANA BANDUNG (SKY 90,40 FM) DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA DAN KODE ETIK PERIKLANAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP IZIN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA PIHAK YANG BERSENGKETA DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN NEGARA CINA MENGENAI LARANGAN IMPOR TERHADAP PRODUK AKUATIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN SPS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KEKUATAN HUKUM JANJI (WA'AD) ATAS PERPINDAHAN KEPEMILIKAN PADA SAAT AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK BERAKHIR DALAM SISTEM PERBANKAN SYAIAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN FATWA DEWAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Stasiun Relai dikaitkan dengan Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI TANAH BENGKOK SETELAH BERUBAHNYA PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN CICINDE UTARA KECAMATAN BANYUSARI KOTA KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI TANAH JABATAN BAGI PEJABAT DESA MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN NUSAHERANG KABUPATEN KUNINGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI UNIT JEMBATAN TIMBANG SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN DI BIDANG ANGKUTAN BARANG DAN KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistnsi dan Fungsi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah Guna Membiayai Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ELEMEN-ELEMEN KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KRISIS KEMANUSIAAN DI DARFUR BERDASARKAN INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS NAMA KOMISARIS YANG TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PERSEROAN TERBATAS DENGAN BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM PT. UNITED TRACTORS Tbk. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DIHUBUNGKAN DENGAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS YANG DIKELUARKAN SEKOLAH KARENA MENIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NJNKNKN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ERLINDUNGAN TERHADAP MUSISI PENCIPTA LAGU YANG DIARANSEMEN ULANG TANPA IZIN OLEH DISC JOCKEY DIHUBUNGKAN DENGAN PEMANFAATAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ETIKA LINGKUNGAN SEBAGAI DASAR BAGI PENGEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EUTHANASIA DIHUBUNGKAN DENGAN ASPEK ASPEK MEDIS SEBAGAI LANDASAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FAKTOR SUMBER DAYA ALAM DALAM PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA-MALAYSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog