Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM REKAMAN SUARA SEBAGAI ALAT BUKTI PENYELESAIAN SENGKETA PHONE BANKING DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN MENGIKAT ARBITRASE ONLINE DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DIKAITKAN DENGAN PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN ARBITRASE ONLINE PADA DUNIA MAYA (CYBER WORLD)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN MENGIKAT BUKU III KUH PERDATA TERHADAP KONTRAK (POLITIK) ANTARA KANDIDAT KEPAA DAERAH DENGAN PARTAI POLITIK DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PILKADA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Mengikat Dissenting Opinion Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Mengikat Klusula Baku Dalam Perjanjian Kredit Dihubungkan dengan Undang2 No. 10 Th 1998 tentang Perubahan Undang2 No. 7 Th 1992 tentang Perbankan Juncto Undang2 No. 8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL YANG DITAFSIRKAN BERBEDA OLEH PARA PIHAK DALAM SENGKETA KUILPREAH VIHEAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian akta jaminan fidusia atas saham dari suatu perseroan terbatas dalam rangka pelaksanaan eksekusinya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian akta Notaris berkaitan dengan kewenangan hukum untuk membatalkan akta sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh/di hadapan notaris dalam kaitannya dengan Undang-undang no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT DIHADAPAN CAMATSEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 381 K/PID/1995

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN ANATARA SERTIFIKAT TANAH MILIK DEVELOPER BATUNUNGGAL DGN KIKITIR MILIK AHLI WARIS DITINJAU DR UU NO 5 THN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK2 AGRARIA JO PP NO 24 THN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian hasil cetak database bank dalam pembayaran tagihan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank melalui ATM berpedoman kepada UU Perbankan dan kitab KUH Perdata serta HIR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT (HIR) jo UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Pembuktian Saksi Yang Mermiliki Hubungan Darah Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah dalam penetapan sita eksekusi dihubungkan dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Teleconfrence Sebagai Alat Bukti Dihubungkan Dengan Asas Pemeriksaan Langsung Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PIKIRAN DENGAN TULISAN DALAM PASAL 28 UNDANG-UNDANG DASAR 1945(Suatu Penelitian tentang Implementasi Kemerdekaan mengeluarkan Pikiran dan Tilisan Dalam Media Cetak Pada Masa Orde Baru)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEMERDEKAAN PERS DALAM PENYAMPAIAN BERITA BAGI PELAKU PERS DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kemitraan Publik Swasta Dalam Perjanjian Usaha Patungan Dan Kaitannya Dengan Regulasi Investasi di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kemitraan Usaha Melalui Pola Perjanjian Waralaba Berdasarkan Sistem Syariah Sebagai Solusi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KENAIKAN TARIF BIAYA PARKIR OLEH PELAKU USAHA PENYELENGGARAAN JASA PARKIR SWASTA SEBAGAI AKIBAT PEMBEBANAN PAJAK PARKIR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KENAIKAN TARIF JALAN TOL YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH TERHADAP PENGGUNA JALAN TOL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPAILITAN BANK YANG IZIN USAHANYA DICABUT DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN A

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepailitan Berdasarkan Obligasi DIjamin (Guaranrteed Secured Note) Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Special Purpose Vehicle (Spv) Diluar Negeri Serta Dijamin Oleh Perusahaan Inonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepailitan indukperusahaan dan akibatnya bagi kemandirian anak perusahaan dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap kreditor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPAILITAN PERORANGAN YANG DISEBABKAN OLEH PENGALIHAN PIUTANG SEBAGIAN KEPADA PIHAK KETIGA DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPAILITAN PERUSAHAAN PENJUAL RUMAH SUSUN YANG DIMOHONKAN OLEH PEMBELI YANG BELUM MENDAPATKAN SERAH TERIMA UNIT RUMAH SUSUN DITINJAU DARI UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian hak pemilik satuan rumah susun dan pengalihan haknya dalam kaitannya dengan perubahan status hak atas tanah sertipikat hak milik atas satuan rumah susun ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM ATAS DUALISME SISTEM KEPEMILIKAN TANAH KESULTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Dalam Hubungan Kerja Bagi Pegawai Pada Badan Hukum Milik Negara Dalam Rangka Otonomi Perguruan Tiggi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TERKAIT PERIZINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan pada Lembaga Perbankan Tanpa Melalui Proses Gugatan di Pengadilan Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Pada Lembaga Perbankan Tanpa Melalui Proses Gugatan Dipengadilan Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH SULTAN KERATON KASEPUHAN CIREBON BERDASARKAN UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM HAK CIPTA LAGU SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH SITA JAMINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Hk Pemegang Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan Dikaitkan dengan Hak Menguasaan Politik Negara Dalam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bersertifikat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia Dikaitkan Dengan Masalah Gugatan Berdasarkan Hak Atas Tanah Adat Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Penanaman Modal Bidang Agribisnis Dikaitkan Dengan Hak Menguasai Negara Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris Indonesia Dihubungkan Dengan Pembangunan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Melalui Izin Usaha Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumber Daya Alam.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL BERDASARKAN KONSEP PAJAK PENGHASILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Penjaminan Bangunan Dengan Tanah Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dikaitkan Hak Menguasai Oleh Negara Atas Tanah Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pertanahan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Pluralisme Ahli Waris Dalam Sistem Hukum Waris Indonesia Dihubungkan Dengan Pembangunan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Restrukturisasi Obligasi Negara Yang Diperdagangkan Di Pasar Keuangan Internasional Dalam Rangka Pengembangan Hukum Ekonomi Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN MELALUI TELEMARKETING BAGI KONSUMEN LAYANAN TRIPLE PLAY INDIHOME DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog