Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEDUDUKAN SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL) DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Surat Keterangan Tanah Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Agraria Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Surat Keterangan Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Agraria Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris sebagai bukti telah dilaksanakannya pengikatan jaminan yang dipegang oleh bank berdasarkan UU no. 30 thn 2004 ttg Jabatan Notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SURAT PENUNJUKAN (LETTER OF APPOINTMENT) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNATIONAL DIKAITKAN DENGAN KONTRAK INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SURAT PERNYATAAN BUKAN HAK MILIK TERHADAP SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIBELI BADAN HUKUM ATAS NAMA WARGA NEGARA INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SURAT WASIAT BERUPA AKTA OTENTIK DENGAN KLAUSUL MEGELUARKAN AHLI WARIS UTAMA DITINJAU DARI SISTEM HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA DENGAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN TANAH ADAT KERATON KESEPUHAN CIREBON DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN TANAH BENGKOK DESA RAWA KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN TANAH TIMBUL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan tenaga kerja asing di perusahaan penanaman modal asing dalam perspektif hukum ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN TYTUS ISKANDAR SEBAGAI PEMILIK YANG SAH ATAS BLOK G DAN H PLAZA HAYAM WURUK III DALAM PERKARA JUAL BELI DENGAN PT HAYAM WURUK SAKTI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Upah Buruh Dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Dalam Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN WALI DALAM MEWAKILI AHLI WARIS DIBAWAH UMUR DALAM TINDAKAN HUKUM MENJUAL WARISAN HAK AHLI WARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM PERKAWINAN MELALUI MEDIA VIDEO TELECONFERENCE DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN NYEBURIN PADA KELUARGA YANG MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN WARISAN BERUPA HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP AHLI WARIS YANG BERGANTI KEWARGANEGARAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN YAYASAN CIPTA INDONESIA (YKCI) SELAKU MEMBERSHIP BASED SOCIETY BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP PERJANJIAN PENYEDIAAN CONTENT RINGBACK TUNE ANTARA PT. EMI INDONESIA DAN PT. TELEKOMSEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG STAF KHUSUS PRESIDEN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN, TUGS, DAN PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEGIATAN OPERASIONAL OLEH KOMISARIS UTAMA PT. BPR-KS BERDASARKAN PUTUSAN RUPS DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEGIATAN PRAKTIK JUAL BELI BAWANG PUTIH YANG DILAKUKAN BEBERAPA IMPORTIR DALAM KAJIAN KETENTUAN KARTEL MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEGIATAN SURVEI MILITER DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DIKAITKAN DENGAN RISET ILMIAH KELAUTAN DALAM UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kegiatan usaha PT. Telekomunikasi Indonesia (Tbk)sebagai holding companyperusahaan telekomunikasi berdasarkan UU no. 5 thn 1999 ttg Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta UU no. 36 thn 1999 ttg Telekomunikasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH YAYASAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN MAKSUD DAN TUJUAN YAYASAN BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kejahatan Lintas Batas Di Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste Dalam Penyalahgunaan Surat Izin Kendaraan Bermotor Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 391/KMK.05/1996 dan No. Kep/03/VI/1996

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEJAHATAN PERBANKAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERAFILIASI DALAM PEMBERIAN KREDIT KONSUMTIF DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 5/8/PBI/2003 TTG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK SERTA YURISDIKSI SUATU NEGARA TERHADAP ORANG-ORANG YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKEBALAN DIPLOMATIC BAG DAN DIPLOMATIC BAGGAGE MENURUT KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN MENURUT PRAKTIK BEBERAPA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKEBALAN KEDUTAAN BESAR DAN KONSULAT ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PENGAJUAN GUGAT CERAI YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRINYA MENURUT PASAL 8 UU NO. 23 TH 2004 TTG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI KAIDAH-KAIDAH PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN SEKSUAL/ PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuasaan Kehakiman Dalam Negara Hukum Dihubungkan Dengan Disparitas Putusan Hakim Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukkan Undang-Undang Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Bukti Darah Dan Rekaman Video CCTV Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan dokumen elektronic contract (e-contract) dalam transaksi elektronik (e-commerce) dikaitkan dengan hukum perjanjian di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan eksekusi grosse akta berdasarkan 224 Regleman Indonesia yang diperbarui dan atau pasal 258 Regleman daerah seberang dalam penyelesaian kredit macet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan eksekutorial surat paksa dalam praktek penagihan pajak dihubungkan dengan Undang Undang No.19 Tahun 2000

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM DATA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE USE OF ELECTRONIC COMMUNICATION IN INTERNATIONAL CONTRACTS 2005 DAN PENGARUHNYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM GIRIK TERHADAP BUKTI KEPEMILIKAN TANAH ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM HASIL TES DEOXYRIBO NUCLEIC ACID (DNA) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Hukum Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Perpajakan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH ULAYAT MARGA DI SUMATERA UTARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJA BAKU YANG DIBUAT OLEH PERUSAHAAN PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) UNTUK TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG DIPEKERJAKAN DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PENATAAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR YANG DIBATALKAN SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan hukum putusan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis berdasarkan Undang Undang No. 30 Tahun 1999 dihubungkan dengan peranan pengadilan Negeri selaju Eksekutor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam praktik dikaitkan dengan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Kepmenperindag no. 350/MPP/Kep/12/2001

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog