Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Kedudukan Loan Agreements Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional dan Undang-Undang No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Dikaitkan Dengan Praktik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI THE GUARDIAN OF CONSTITUTION MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan mewaris anak angkat terhadap orang tua kandung dihubungkan dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN MEWARIS ANAK LUAR KAWIN DARI HASIL HUBUNGAN GELAP TENAGA KERJA WANITA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN MEWARIS ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI PROSES BAYI TABUNG DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUMISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Negara Sebagai Kreditor Piutang Pajak Dalam Hal Terjadinya Kepailitan perseroan Dihubungkan Dengan Hak Pemegang Jaminan Kebendaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN NINIK MAMAK TERHADAP KEMENAKAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ORANG HILANG (MAQFUD) DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Otonomi Desa Terhadap Otonomi daerah Kabupaten/Kota Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN OTONOMI DESA TERHADAP OTONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA PASCA LAHIRNYA UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PANGKALAN DAN PASUKAN MILITER AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PERPANJANGANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PANTI ASUHAN SEBAGAI BAHAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWABNYA SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PARA AHLI WARIS YANG BERSENGKETA DARI LESSEE YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DALAM MENYELESAIKAN PIUTANG TERHADAP PERUSAHAAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI KUHPerdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA MILIK PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN ASAS KESEIMBANGAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PARATE EXECUTIE (EKSEKUSI LANGSUNG) OBYEK HAK TANGGUNGAN TERHADAP CONSERVATOR BESLAG (SITA JAMINAN) BERDASARKAN UU. NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG DIKAITKAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENASEHAT HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PEMAIN SEPAKBOLA YANG TERGABUNG DALAM KLUB SEPAKBOLA PROFESIONAL YANG BRBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TH 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PENGADILAN TERORISME DALAM PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERANGKAT DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1993 DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA: STUDI KASUS JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN CHARTER OF THE ASEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan perjanjian pemakaian tanah dalam penerbitan ijin mendirikan bangunan ( IMB)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERUSAHAAN JASA PENILAI DALAM EKSEKUSI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 406/KMK.06/2004 TENTANG USAHA JASA PENILAI BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PIHAK ASING SEBAGAI SUBJEK HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA DALAM PERJANJIAN KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS HAK MENGUASAI DARI NEGARA DAN ASAS NASIONALITAS DALAM UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PIHAK KETIGA SEBAGAI PIHAK BERSENGKETA DALAM ARBITRASE PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PENGANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan pradja Sentosa Cs.Sebagai Pemegang Yang Sah Hak atas tanah lapangan Golf Emeralda Dalam Perkara Permohonan Pernyataan Pailit PT Obayashi dan PT Nusa Raya Cipta Terhadap Perkabha Digdaya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DALAM PENGUASAAN TANAH DI JALAN STASIUN BARAT YANG DISEWA OLEH WARGA DARI NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan puteri-puteri Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai ahli waris dalam sistem pewarisan di Kadhaton Ngayogyakarta Hadiningrat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN SEBAGAI ALAT BUKTI PENGADILAN PIDANA ATAS KECELAKAAN KAPAL DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN QANUN JINAYAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MATERIIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DI BANK YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN YANG DIMILIKI BANK INDONESIA UNTUK MENGAMBIL TINDAKAN TERHADAP BANK YANG MENGALAMI KESULITAN USAHA MELALUI EARLY WARNING SYSTEM (SISTEM PERINGAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN RESI GUDANG SEBAGAI SURAT BERHARGA DAN OBJEK JAMINAN DILIHAT DARI HUKUM SURAT BERHARGA DAN OBEJK JAMINAN DILIHAT DARI HUKUM SURAT BERHARGA DAN HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN RUMAH INSTAN SEDERHANA SEHAT (RISHA) DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SAHAM SEBAGAI OBJEK PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Saksi Dalam Menemukan Kebenaran Materiil Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN (SAKSI PENYIDIK) SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN UU NO.8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SEORANG SUAMI YANG DIBERI MARGA TERHADAP HARTA SI PEMBERI MARGA MENURUT HUKUM ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan sertifikat hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah negatif bertendesi positif dan hubungannya dengan peraturan pemerintah No.24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK PAKAI ATAS TANAH YANG DITERBITKAN TANPA AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG SAH DI DESA JATIKARYA KECAMATAN PONDOK GEDE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK TANPA MENCANTUMKAN URAIAN MENGENAI BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN MENGENAI JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Sertifikat Keaslian Lukisan" sebagai alat bukti tertulis menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris"edudukan "Sertifikat Keaslian Lukisan" sebagai alat bukti tertulis menurut Kitab Undang-Und

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SERTIFIKAT WAKAF UANG YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN NO-BANK MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan pada saat tanah masih dalam sengketa di pengadilan ditinjau dari Peraturan Pemerintahan no. 24 tahun 1997 ttg Pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SITA PAJAK TERHADAP ASET PT. BOURAQ INDONESIA AIRLAINES DALAM PERKARA KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SPV (SPCIAL PURPOSE VEHICLE) DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SUKUK NEGARA) SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Status Barang Sitaan dlm Tindak Pidana Korupsi dgn Terdakwa yg mengalami Sakit Permanen (Dimensia) Dihubungkan dgn Ketentuan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dlm United Nation Convention Againts Corupption (UNCAC)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SUAMI ISTRI DALAM MENDIRIKAN PERUSAHAAN DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Terhadap Hak Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan Tionghoa Cina Benteng di Tangerang Dalam Mendapatkan Pelayanan Publik Berdasarkan Hukum Kewarganegaraan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog