Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DALAM SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS BERALIH AGAMA TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI DI KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI-BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PASANGAN YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG) TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT MAKSSAR DIHUBUNGKAN DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ANAK SEBAGAI AHLI WARIS YANG DILAHIRKAN OLEH WANITA HAMIL DALAM PERKAWINAN DENGAN LAKI-LAKI YANG BUKAN PENYEBAB KEHAMILANNYA MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI HASIL PERKAWINAN WANITA HAMIL (NIKAH HAMIL) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI LOKIKA SANGGRAHA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI SETELAH DISAHKAN UU NO. 21 TH 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hukum bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Upaya Penyehatan Dan Pengembangan Lembaga Perkreditan Desa Adat (LPDA) Di Jawa Barat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM DUDA DARI PERKAWINAN SENTANA YANG AKAN MELAKSANAKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DI TABANAN-BALI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan hukum girik dalam praktik dihubungkan dengan peraturan Pemerintah No.24 Th.1997 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM HIBAH BENDA BERGERAK DARI ORANG TUA KEPADA ANAK KANDUNG DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ISBATH WAKAF SEBAGAI PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTNAG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hukum Islam Dalam Politik Hukum Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hukum Jaminan Kredit Dalam Pemberian Kredit Penerusan (Channeling) Antara Bank Dengan Perusahaan Pembiayaan (Multifinance)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Proses Sidang Pengadilan Perkara Pidana Dan Implikasinya Terhadap Kepentingan Korban Dalam Putusan Pengadilan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan Pengadilan Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Dalam Proses Ekssekusi Jaminan Utang Dalam Kepailitan Dikaitkan Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Kebendaan Dalam Hukum Positif Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT (CONTRACT OF CARRIAGE BY SEA) DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PEKERJA KONTRAK PADA PT GAPURA ANGKASA YANG BERGERAK DI BIDANG JASA CARGO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN TANAH ASAL KONVERSI HAK BARAT YANG TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA DIKAITKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK BARU ATAS TANAH ASAL KO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan hukum pemegang hak jaminan kebendaan dalam hal terjadinya penyitaan oleh jurusita pajak terhadap barang yang telah dijaminkan dihubungkan dengan Buku II KUHP Perdata tentang benda dan UU Perpajakan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan hukum pemegang hak jaminan keberadaan dalam praktik dihubungkan dengan Undang- Undang No. 37 Tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PENSIUNAN TNI BESERTA KELUARGANYA TERHADAP PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MELINDUNGI HAK ANAK DAN IBU PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN PASANGAN USAHA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA YANG MENGANDUNG KLAUSUL PENGEMBALIAN POKOK PINJAMAN DITINJAU DARI HUKUM PEMBIAYAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hukum Pidana Dalam Sengketa Medis Akibat Terjadinya Insiden Keselamatan Pasien Didasarkan Sistem Peradilan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PRAKTIK VIRTUAL OFFICE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) DALAM PERJANJIAN PUBLIK PRIPAT PARTNERSHIP DITINJAU DARI SISTEM HUKUM JAMINAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PURNAWIRAWAN DAN/ATAU WARAKAWURI TNI AD TERHADAP HAK KEPEMILIKAN RUMAH DINAS DETASEMEN INTEL KODAM JAYAKARTA CIBUBUR DENGAN ADANYA SURAT KEPUTUSAN KASAD NO. Skep 89/III/1973 tanggal 29 Maret 1973 DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM SEORANG WARGA NEGARA ASING SEBAGAI PIHAK YANG BERKEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN TERHADAP LAMBANG NEGARA YANG DIDAFTARKAN SEBAGAI MEREK DAGANG DI INDONESIA, BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hukum Whistleblower Dalam Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA BUKAN ANGGOTA UNI EROPA DALAM MERATIFIKASI EUROPEAN UNION CONVENTION ON CYBERCRIME 2001 (KONVENSI UNI EROPA TENTANG KEJAHATAN MELALUI INTERNET 2001)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ISTRI DAN ANAK SERTA HARTA PERKAWINAN AKIBAT BERAKHIRNYA NIKAH MUT'AH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Kekayaan BUMN Persero Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Menciptakan Kemanidirian & Pengembangan BUMN Persero Sebagai Badan Usah Yang Berbadan Hukum Dillihat Dari Perspektif Keuangan Negara & Kerugian Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NO. IV/MPR/1983 MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KLAUSULA ARBITRASE DALAM SUATU PERJANJIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Reformasi Peradilan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KONOSEMEN SEBAGAI SURAT BERHARGA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK TERHADAP PENGGUNAAN L/C SEBAGAI CARA PEMBAYARAN PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR DALAM HAL BANK PENERBIT JATUH PAILIT DITINJAU BERDASARKAN UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KONVENSI KETATANEGARAAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Koperasi Sebagi Mitra perusahaan Patungan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dalam Upaya Pengembangan Perekonomian Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS HAK GUNA BANGUNAN YANG MASA BERLAKUNYA HABIS DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA รป BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DAN PERATURAN PERU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KREDITUR PEMEGANG COVERNOTE DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM HAL LIKUIDASI BANK YANG BERBENTUK PERUSAHAAN DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PENJAMINAN AKIBAT PENCABUT IZIN USAHA DAN LIKUIDASI KANTOR PUSAT DARI CABANG BANK ASING YANG BEROPERASI DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA SIMPANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Leter C Desa / Kikitir terhadap pembatalan sertifikat hak atas tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Loan Agreements Diitinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Dikaitkan dengan Praktik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN LOAN AGREEMENTS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN PRAKTIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog