Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI DISPENSASI PERKAWINAN TERKAIT BATAS USIA MINIMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEMATANGAN MEMPELAI""TINJAUAN HUKUM MENGENAI DISPENSASI PERKAWINAN TERKAIT BATAS US

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI EKSEKUSI HIPOTEK KAPAL LAUT YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NEGARA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN GROSSE AKTA HIPOTEK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI HAK ISTRI UNTUK MENCERAIKAN SUAMI SECARA HUKUM ADAT NIAS DIHUBUNGKAN DENGAN HHUKUM PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum mengenai hak waris anak Tunggu Tubang terhadap harta pusaka di Kecamatan Semende Kab. Muara Enim Prop. Sumatera Selatan dengan hukum kewarisan adat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI HARTA WARISAN YG DIKUASAI OLEH ISTRI KE DUA YG TELAH CERAI MENURUT HUKUM ISLAM DAN KOMPLILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum mengenai hukum tanah adat pada masyarakat hukum Adat Baduy di Propinsi Banten dikaitkan dengan UU N0.5 Th 1960 tentang dasar Pokok-Pokok Agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA YANG DI BUAT OLEH DEWAN KARYAWAN DENGAN PIHAK PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEABSAHAN PERPANJANGAN PENAHANAN TERDAKWA PADA PEMERIKSAAN TINGKAT KASASI DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK TERDAKWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KELAIKLAUTAN SUATU KAPAL DALAM PENYEDIAAN NAHKODA DAN AWAK KAPAL BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DAN DIKAITKAN DENGAN HAGUE VISBY RULES DAN IMPLIKASI TERHADAP HUKUM PENGANGKUTAN LAUT DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEWAJIBAN NAHKODA UNTUK MENGIKUTI PERINTAH PENCARTER KAPAL DALAM SUATU MUSIBAH KAPAL BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DAN DIKAITKAN DENGAN STANDAR NYPE'93

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KONTRAK PRODUCTION SHARING ANTARA PERTAMINA DENGAN PIHAK LAIN SETELAH DIBERLAKUKANNYA UU NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI JO. PP NO. 31 TAHUN 2003 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERTAMINA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI NGEDELENGIN DI MASYARAKAT BETAWI MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HUKUM ADAT BETAWI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KHI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMBAJAKAN KASET DAN VCD DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENDIRIAN MINIMARKET DAN JARAK ANTARA MINIMARKET DENGAN PASAR TRADISIONAL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS ISTIMEWA JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP PARA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENERAPAN PERATURAN DEMMURAGE BERDASARKAN PERJANJIAN CHARTER PERJALANAN DIKAITKAN DENGAN THE ROTTERDAN RULES DAN KUHD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGAJUAN GRASI OLEH TERPIDANA MATI DALAM PERSEPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGANGKATAN DIREKSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH YANG TIDAK MENDAPAT PERSETUJUAN BANK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Mengenai Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Melalui Perjanjian Kredit Sindikasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERATURAN PERUSAHAAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN JILBAB OLEH PEKERJA WANITA DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNNDAG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERBUATAN PEMALSUAN IDENTITAS DALAM AKTA OTENTIK PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERKAWINAN MASSAL DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN HARTA MILIK ANAK YANG BELUM DEWASA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I BANDUNG NOMOR 190/Pdt/P/2007/PN.Bdg DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN MELALUI VIDEOTELECONFERENCE DALAM HUKUM ISLAM, KOMPILASI HUKUM ISLAM, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individu Dalam Sistem Hukum Pidana Indonsia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP ALTERNATIF MODAL UDAHA BAGI KREDIT YANG BERMASALAH DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI SISTEM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DALAM KONTRAK PRODUCTION SHARING PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINYAK DAN GAS OLEH PERUSAHAAN MULTINASIONAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS DAN UNDANG-UNDANG NOMO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI STATUS KEPERDATAAN SESEORANG YANG TELAH BERGANTI KELAMIN DILIHAT DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI STATUS PINJAM PAKAI KAWASAN LINDUNG TERHADAP ALIH FUNGSI MENJADI LAHAN TAMBANG DI KELURAHAN BATU GADANG, SUMATERA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI ZAKAT SURAT BERHARGA SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAIKEWENANGAN BADAN ARBITRASE NASIOANAL INDONESIA (BANI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS YANG MEMUAT KLAUSA ARBITASE BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGNENAI KEBERADAAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM NOVASI PERJANJIAN PENGANGKUTAN GAS BUMI PIPA TRANSMISI GRISSIK-DURI ANTARA PT. PGN, PT. TGI, DAN CONOCOPHILLIPC MENURUT KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PASAR MODAL TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN DALAM TRANSAKSI BACKDOOR LISTING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DESA CITALEUS KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG MENURUT HUKUM ADAT DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HASIL KESEPAKATAN MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN NASABAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 8/5/PBI/2006 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/1/PBI/2008 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HIBAH TANAH MENURUT ADAT MINANGKABAU DI KABUPATEN AGAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN LANDERFORM DI DESA PANGEUREUNAN KECAMATAN BLUBUR LIMBANGAN KABUPATEN GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK PELAKSANANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM SEBAGAI REALISASI DARI PERJANJIAN ASURANSI KERUGIA PADA PT. ASURANSI TRI PAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN HAK TERTANGGUNG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN WALI MUJBIR DALAM MENGAWINKAN PAKSA ANAK PEREMPUANNYA MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN ZAKAT ONLINE OLEH BAZNAS MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELARANGAN KAWIN SIRI DAN POLIGAMI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS ôHARTA SUARANGö BAGI ANAK LAKI-LAKI PADA MASYARAKAT MATRILINEAL DI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEMBENTUKAN BANK UMUM SYARIAH MELALUI AKUISISI DAN KONVERSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN KREDIT BANK KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) MELALUI KOPERASI DENGAN LINKAGE PROGRAM MODEL EXECUTING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PENERAPAN PERJANJIAN GADAI PRO" DENGAN OBJEK EMAS SEBAGAI PRODUK SYARIAH DI PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) TBK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Penerapan Tata Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Setelah Dilaksanakan Merger

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN MULTI AKAD DAN PENGHITUNGAN BIAYA SEWA PENYIMPANAN (IJARAH) DALAM TRANSAKSI GADAI (RAHN) DI PEGADAIAN SYARIAH MENURUT PERMA NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PENYELENGGARAAN HAJI MEMPERGUNAKAN DANA TALANGAN HAJI MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN UNDANG-UNDANG HAJI DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG (FACTORING) BERDASARKAN HUKUM ISLAM DALAM KAITANNYA DENGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog