Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEDUDUKAN BADAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MEMERIKSA PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Perbankan Indonesia Dikaitikan Dengan Fungsi Bank Indonesia Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional Menurut Hukum Positif.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN BANK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS TERHADAP PAILIT PADA SUATU BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARANN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN BANK TERHADAP ASET KEUANGAN BERMASALAH BERUPA PIUTANG KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) YANG DISEKURITISASI MELALUI PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara diperkotaan dikaitkan dengan terpenuhinya formasi PPAT dalam kerangka PP no. 37 thn 1998 ttg Peraturan Jabatan PPAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN ANTARA PEMELUK AGAMA ISLAM DENGAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN BUDIDAYA DITINJAU DARI SEGI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BDAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH OTONOMI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Dan Fungsi Desa Dalam Kerangka Otonomi Daerah Di Indonesia Dan Prospeknya Dimasa Datang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MENURUT PERUBAHAN PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PERENSERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara Menurut Undang-undang Dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Dan Fungsi Undang-undang Nomor 23 TAHUN 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Perspektif Penyelenggaraan Otonomi Daerah Ditinjau Dari Pelayanan Publik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan dan Fungsi Wakil Kepala Daerah Menurut Sistem Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK SUMBANG PD PERKAWINAN PARIBAN DI MASYARAKAT ADAT BATAK DI KAITKAN DGN UU NO 1 TAHN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DGN HUKUM ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN PERATURAN MENTERI MENURUT KETENTUAN PASAL 8 AYAT (2) UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERUNDANG -UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISENSI MEREK DR MEREK YG BIBATALKAN BERDASARKAN UU NO 15 THN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan dan pelaksanaan pungsi majelis rakyat papua (MRP)dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di propinsi papua

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan dan Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Pada Hukum Pidana Administrasi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Dan Pengaturan Mengenai Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERAN AUDIT INVESTIGATIF DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITANGANI OLEH PERWAKILAN BPKP JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERANAN DESA DALAM SISTEM DESENTRALISASI SERTA IMPLEMENTASINYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERADA DI KAWASAN PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS SEHUBUNGAN DENGAN PENOLAKAN PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH HAKIM PENGADILAN NIAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA USAHA DALAM SISTEM PENJUALAN LANGSUNG MENURUT HUKUM DAGANG MENURUT TINJAUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ULAYAT KOTO NAN GADANG PAYAKUMBUH (SUMATRERA BARAT) DIKAITKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT NOMOR : 82/GSB/1984

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan dan Status Jus Cogens (Peremptory Norms) Dalam Hukum Internasional Serta Peranannya Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Universal.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan dan tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN TINDAKAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG TERLAMBAT MENGAJUKAN TAGIHAN UTANG PAJAK KEPADA KURATOR DALAM KASUS PAILIT PT METRO BATAVIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Mengawasi Hakim Ditinjau dari Independensi Kekuasaan Kehakiman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Mengawasi Hakim Ditinjau Dari Independensi Kekuasaan Kehakiman.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DROPSHIPPER DALAM JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NOMR 4/ MUNAS VII/ MUI/ 8/ 2005 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Girik dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah."e"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Otonom Dan Wakil Pemerintah Dihubungkan Dengan Sistem Pengisian Jabatan Gubernur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Daerah Dan Konsekuensinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (CRIMINAL JUSTICE SYSTEM) DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK MELAKUKAN PENYADAPAN (INTERCEPTION)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HAK JAMINAN DALAM PROSES KEPAILITAN DEBITOR SINDIKASI BERDASARKAN HUKUM JAMINAN DAN HUKUM KEPAILITAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA WILAYAH PESISIR SETELAH BERLAKUNYA HAK PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR (HP-3)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hak Pengelolaan Atas Tanah Dikaitkan Dengan Hak Menguasai Negara Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pertanahan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HAK WARIS SAUDARA ANGKAT DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT KETURUNAN TIONGHOA DIHUBUNGKAN DENGAN TRADISI BUDAYA TIONGHOA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HAKA WARIS ORANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN FIQH ISLAM DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hakim Pengawas Dan Pengamat Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dalam Mengawasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SEBAGAI AKIBAT DARI PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO MATRIMONIAL PROPERTY REGIMES DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HARTA BERUPA TANAH HAK MILIK AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDAG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HIBAH DALAM HARTA WARISAN DIKAITKAN DENGAN LEGITIEME PORTIE MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HKM HAK TANGGUNGAN DAN JAMINAN FIDUSIA DLM PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT OLH PT. SMF DLM RANGKA PELAKSANAAN SECONDARY MORTAGE FACILITY (SMF) DI HUBUNGKAN DGN UU NO 4 THN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA2 YG BERKAITAN DGN TAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUHTAN ADAT YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog