Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Keabsahan Klausula Arbitrase dalam Perjanjian Carter Kapal (Charter Party) yang Diinkorporasikan Ke Dalam Konosemen (Bill of Lading) Dikaitkan Dengan New York Convention 1958 dan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration Amandemen 20

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN MEKANISME PELAKSANAAN REFERENDUM DI CRIMEA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA PADA PT. X MELALUI SHORT MESSAGES SERVICE (SMS) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PENAHANAN GINANJAR KARTASASMITA OLEH JAKSA AGUNG DALAM PERKARA PRA PERADILAN NO. 11/PID.PRAD/2001/PN. JAKSEL MENGENAI TINDAK PIDANA KONEKSITAS DITINJAU DARI UU NO. 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 19

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) YANG TERJADI BEBERAPA PENGALIHAN KREDITUR DAN TIDAK DIKETAHUI PENJAMIN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH USIA 16 TAHUN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUJIAN PASAL 7 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN CINO BUTO DI TANAH DATAR SUMATERA BARAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH, CALON PENGANTIN PRIA DIWAKILKAN OLEH LAWYER ATAU KUASA HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN PP NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI JASA PENGHULU ONLINE YANG TIDAK DIBAWAH NAUNGAN KANTOR URUSAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA NOMOR 62 TAHUN 2005

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN SEGEL SURAT JUAL BELI TANAH AHLI WARIS OEHE SOEHE YG TERLETAK DI JALAN ELANG BANDUNG DIHUBUNGKAN DGN UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PP NO 24 THN 1997 TENTANG PENDAFTRANA TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keabsahan Suatu Perkawinan Melalui Pemanfatan Media Telekomunikasi Dihubungkan Dengan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 Tanggal 20 April 1990 Mengenai Sahnya Perkawinan Melalui Telepon

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN SURAT WASIAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN POLIGAMI DIHUBUNGKAN DGN UU NO 1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPLIKASI HKM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEADILAN PEMULIHAN (RESTORATIVE JUSTICE) SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN PERKARA ANAK KONFLIK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEARIFAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU BAJO DALAM REKLAMASI PANTAI DI PULAU BUNGIN NUSA TENGGARA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEARIFAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TATAR SUNDA TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERUBAHAN IKLIM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBAKARAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN DIKAITKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM KONTEN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP PIHAK LAIN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG N INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBEBASAN BERPIKIR DAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM DITINJAU DARI INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG BEKERJA DI MALAYSIA, SUATU TINJAUAN PERBANDINGAN BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN HUKUM MALAYSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebebasan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Daerah Otonom Baru Dan Implikasinya Terhadap Pelayanan Publik Dalam Perspektif Uu Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Dan Hubungan Lembaga Negara Penunjang Dengan Lembaga Negara Utama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Ketetapan MPR dlam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 di Hubungkan Dengan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Pasca Perubahan UUD 1945 Dalam Perspektif Sistem Perwakilan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDINESIA PASCA PERUBAHAN UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Naskah Akademik Dalam Pembentukkan Undang-Undang Ditinjau Perspektif Pembangunan Hukum Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN OTORITAS PELABUHAN DALAM PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DAN TERHADAP KEWENANGAN PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) DALAM PENGELOLAAN ASETNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN UNDANG UNDANG NO 5 TAHUN 1

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PERATURAN DAERAH SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH"EBERADAAN PERATURAN DAERAH " SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004"BERAD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PERJANJIAN DIAM û DIAM DALAM PERJANJIAN DISTRIBUSI BARANG DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2178 K/PDT/2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PRIVATE SERVER DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERUSAHAAN PEMEGANG LISENSI RESMI GAME ONLINE DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PERSAINGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA III SEBAGAI PENGELOLAPELABUHAN TANJUNG INTAN CILACAP DIHUBUNGKAN DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERDA KABUPATEN CILACAP NO 1 TAHUN 2003 TENTANG KEPELABUHANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Sanksi Pidana Di Dalam Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN TEMPAT HIBURAN PENYEDIA JASA PELAYANAN SEKS TERSELUBUNG DI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN KHUSUSNYA PASAL 281 KUHP & 296 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan sistem Demokrasi di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI BAGI PEMILIK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DI HUBUNGKAN DENGAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Hukum Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENAGGULANGAN PERZINAHAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENCABUTAN HAK MENERIMA UANG PENSIUN BAGI TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YG BERKEDUDUKAN SEBAGAI ANGGOTA DPR DLM UPAYA OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Indonesia Berdasarkan UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP AKTIVITAS CYBERERRORISM DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DGN UU NO 15 THN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KOPERASI YG DIDUGA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN DLM KEGIATAN MENGNHIMPUN MODAL PENYERTAAN DR MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Layanan Prostitusi Melalui Media Internet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMASUNGAN PENDERITA GANGGUAN JIWA DI JAWA BARAT BERDASARKAN TINJAUAN KRIMINOLOGI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Juncto Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Keseh

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG K

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Kepala Daerah Tentang Pemberian Dana Mobilitas Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dihubungkan Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN KETUA KSSK TERHADAP BAILOUT BANK CENTURY SEBAGAI KEADAAN2 YG DIBENARKAN SESUAI DGN AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog