Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Kajian Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) Dalam Pemanfaatan Aset Tanah Wakaf Produktif Hak Guna Bangun (HGB) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) Dalam Pemanfaatan Aset Tanah Wakaf Produktif Hak Guna Bangun (HGB) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Prinsip Akuntabilitas Perbankan Dalam Mewujudkan Good Corporate Goverance Suatu Upaya Penyehatan Bank

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Tentang Kepastian Hukum Parate Eksekusi Hak Tanggungan Setelah Dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TENTANG OBLIGASI KONVERSI DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN SAHAM MINORITAS DI PT. HERO SUPERMARKET (Tbk) DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TENTANG UNIT USAHA SYARIAH YANG MERUPAKAN UNIT KERJA DARI BANK UMUM KONVENSIONAL MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN PBI NO.11/10/PBI/2009 TENTANG UNIT USAHA SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian terhadap akibat kerjasama antara notaris dengan biro jasa yang memasarkan jasanya ditinjau dari kode etik notaris dan UU No. 30 th 2004 ttg Jabatan Notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP AKTA PENGAKUAN UTANG (APU) PADA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN BERDASARKAN KUH PERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP HAK AHLI WARIS PEMEGANG DEPOSITO MUDHARABAH YANG BUKTI FISIKNYA TIDAK ADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP HAK PATEN ATAS INVENSI DNA, RANGKAIAN DNA SEL TUBUH MANUSIA YANG TELAH DIISOLASI DAN DIMODIFIKASI SECARA GENETIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN TRIPS-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN SERTA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) YANG TIDAK MELALUI PROSEDUR DALAM SENGKETA WANPRESTASI MENURUT HUKUM ACARA PERDATA INDOENSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN PINJAMAN MODAL DARI BUMN (PT.(PERSERO) PELABUHAN) KEPADA KOPERASI DN USAHA KECIL MELALUI PROGRAM MITRA BINAAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian terhadap penerapan asas fungsi sosial dalam rangka penertiban penggunaan tanah kosong yang dikuasai pemerintah daerah untuk tanaman pangan oleh masyarakat sekitar di wilayah DKI Jakarta dihubungkan dengan PP No. 36 tahun 1998 tentang penertiba

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PENGGUNAAN TRUSTEE AGREEMENT DALAM HAL KEPEMILIKAN APARTEMENT/ SATUAN RUMAH SUSUN OLEH WARGA NEGARA ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PERJANJIAN SAPI BERGULIR ANTARA KOPERASI PETERNAK SUSU BANDUNG UTARA (KPSBU) DENGAN ANGGOTA KOPERASI DENGAN OBJEK JAMINAN BERUPA HEWAN TERNAK SAPI PERAH DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN ATAS RUSAK ATAU HILANGNYA BARANG JAMINAN DI KANTOR WILAYAH PERUM PEGADAIAN BANDUNG DIKAITKAN DENGAN ATURAN DASAR PEGADAIAN (PANDHUS REGLEMENT STB. NO. 81 TAHUN 1928)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PIDANA PENJARA SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Undang-Undang No. 37 Tahunn 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kewenangan Mengajukan Permohonan Pailit Pada Kasus Kepailitan Berdasarkan Kaidah-Kaidah Hukum Perdata Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian UU Kepailitan terhadap Putusan Pengadilan Niaga No. 18/Kepailitan/1998/PN Niaga/Jkt.Pst. Tanggal 21 Desember 1998 tentang kepailitan komisaris dan PT Kutai Kartanegara Prima Coal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian UU Yayasan terhadap kepemilikan harta kekayaan Yayasan Pembangunan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dalam hubungan dengan Perkumpulan HKBP Pusat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS DIVESTASI SAHAM BANK YANG DISELAMATKAN OLEH LPS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN BIAYA PENGEMBALIAN (COST RECOVERY) DALAM KONTRAK BAGI HASIL DIKAITKAN DENGAN UU NO. 22 THN 2001 TTG MINYAK DAN GAS BUMI DAN UU NO. 25 THN 2007 TTG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Yuridis Pengembangan Kelembagaan Reksa Dana Sebagai Upaya Pengembangan Pasar Modal Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS PENJATAHAN SAHAM DALAM INITIAL PUBLIC OFFERING PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PROPORSIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ASURANSI TENTANG ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI BENTUK MANAJEMEN RISIKO TERHADAP BAHAYA BANJIR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Yuridis Terhadap Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Sebagai Realisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN Dalam Rangka Mendorong Kemandirian Ekonomi Rakyat Berdasarkan Hukum Ekonomi Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KONSUMEN PEMBELI TUNAI KEPEMILIKAN RUMAH YANG SERTIPIKAT INDUKNYA DIJAMINKAN OLEH PERUSAHAAN PENGEMBANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBUANGAN BARANG-BARANG KE LAUT UNTUK KESELAMATAN PENUMPANG KAPAL DIHUBUNGKAN DENGAN KUHD DAN KETENTUAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN AFFTA ( ASEAN FREE TRADE AREA ) DALAM KONTEKS INTEGRASI EKONOMI DAN DAMPAK BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian yuridis terhadap perlakuan pajak penghasilan atas hasil investasi yang diperoleh reksa dana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA DI SEMBILAN PABRIK SUBKONTRAKTOR SEPATU NIKE DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Yuridis Terhadap Sekuritisasi Aset Sebagai Sarana Pembiayaan Perusahaan Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Ekonomi Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Yuridis Terhdap Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Sebagai Realisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN Dalam Rangka Mendorong Kemandirian Ekonomi Rakyat Berdasarkan Hukum Ekonomi Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Yuridis Viktimologis Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam Hal Kelayakan Bekerja Dihubungkan Dengan Konvensi Internasional Labour Organization (OLI) No. 189 Tentang Decent Work for Domestic Workers

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kapasitas Hukum Atas Investasi Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal Dikaitkan Dengan Pelanggaran Hak Investor.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kapilitan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Persero Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pengembangan Perekonomian Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Karakteristik Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KARTEL JASA PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK BARU DAN PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK PLN DI KABUPATEN NUNUKAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DITINJAU DARI UNDANG รป UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KARYA ILMIAH YANG DISINYALIR PLAGIARISME YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SYARAT UNTUK MENJADI GURU BESAR DI PERGURUAN TINGGI DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KASUS PUTUSAN MA NO 758K/PID/2013 DENGAN TERDAKWA DEWI PERSIK DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MA NO 913K/PID/2012 DENGAN TERDAKWA JULIA PEREZ TENTANG STATUS KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI REG. NO. 2743 K/PDT/1995, TANGGAL 18 JUNI 1996 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA ANTARA Ir. BAMBANG RIYADI SOEGOMO (DIREKTUR UTAMA) DENGAN HANDI SUJANTO (KOMISARIS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 362/PDT/G/2000/PN BANDUNG TANGGAL 19 JUNI 2001 TENTANG PERBUATAAN MELAWEAN HUKUM PT BANK SWAGUNA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 383 /PDT/G/2000/PN-BDG TENTANG SENGKETA PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. BANK AMA INTERNASIONAL MELAWAN TN. FERRY P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kasus VCD Porno Mahasiswa Itenas (Bandung Lautan Asmara) Dihubungkan Dengan Hukum Pidana Positif Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KASUS VCD PORNO MAHASISWA ITENAS (BANDUNG LAUTAN ASMARA) DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAWIN BOYONG DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT GESIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAWIN KONTRAK DI WILAYAH PUNCAK BOGOR DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN INFORMED CONSENT YANG DITANDATANGANI KELUARGA PASIEN MASIH DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 290/MENKES/PER/III/2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN JUAL BELI LELANG MELALUI MEDIA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keabsahan Kepemilikan Tanah Yang Sama Oleh Dua Institusi Pemerintah ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog